Kiprah Laksamana Sukardi, Eks Menteri BUMN yang Juga Ekonom dan Politikus

Nama Laksamana Sukardi kembali mencuat dalam diskursus publik seiring dinamika politik dan ekonomi nasional. Bukan sekadar mantan pejabat, rekam jejaknya sebagai ekonom, politikus, dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyimpan sejumlah capaian yang membentuk wajah korporasi pelat merah hari ini. Publik mungkin mengenangnya sebagai menteri yang memimpin BUMN di era penuh gejolak pasca krisis. Namun, kontribusinya jauh melampaui satu periode kabinet.

Dari Birokrat hingga Politikus Senior

Laksamana Sukardi bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul di panggung kekuasaan. Ia menapaki karier sebagai birokrat dan profesional sebelum terjun ke politik praktis. Lulusan ekonomi yang cemerlang, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun di lingkungan pemerintahan, menangani isu-isu fiskal dan perencanaan pembangunan. Keahliannya dalam analisis kebijakan ekonomi membuatnya dikenal sebagai teknokrat yang luwes bergerak di antara ranah administrasi negara dan partai.

Ketika reformasi bergulir, figur ini bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan dengan cepat menjadi salah satu pemikir ekonomi partai berlambang banteng itu. Perannya di dalam partai bukan sekadar pengurus biasa; ia berkontribusi merumuskan platform ekonomi yang menjembatani kepentingan wong cilik dengan kebutuhan stabilitas makro. Kombinasi disiplin akademis dan naluri politik inilah yang mengantarkannya ke posisi strategis di pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Menteri BUMN di Masa Transisi Kritis

Dilantik sebagai Menteri Negara BUMN pada tahun 2001, Laksamana Sukardi mengambil alih kendali perusahaan-perusahaan negara yang baru saja melewati badai krisis moneter 1998. Kala itu, neraca sejumlah BUMN masih compang-camping, utang menggunung, dan kepercayaan pasar terhadap aset-aset negara belum sepenuhnya pulih. Tugas pertamanya adalah merancang peta jalan penyehatan dan restrukturisasi puluhan badan usaha agar tidak menjadi beban berkelanjutan bagi APBN.

Salah satu warisan paling signifikan dari masa jabatannya adalah proses restrukturisasi perbankan yang melibatkan merger dan divestasi bank-bank milik negara. Pendekatan yang diambil cenderung realistis: memperkuat inti bisnis, melepas unit-unit yang tidak produktif, serta membuka ruang bagi mitra strategis—termasuk investor asing. Kebijakan ini memang menuai polemik, terutama dari kalangan yang khawatir aset nasional jatuh ke tangan asing. Namun, berdasarkan data kinerja BUMN di tahun-tahun berikutnya, langkah tersebut berhasil memperbaiki efisiensi dan profitabilitas sejumlah perusahaan plat merah.

Privatisasi parsial menjadi ciri khas era kepemimpinannya. Sebagai contoh, penjualan saham perdana (IPO) dan strategic sale dilakukan bukan semata untuk mengisi kas negara, melainkan untuk mendatangkan teknologi, tata kelola modern, dan akses pasar global. Laksamana kerap menekankan bahwa BUMN harus dikelola layaknya korporasi sungguhan dengan orientasi keuntungan dan pelayanan publik yang terukur—bukan sekadar sapi perah politik. Ia juga mendorong profesionalisme di jajaran direksi dengan mengurangi intervensi partisan dalam pengangkatan direktur, meskipun pada praktiknya dinamika politik koalisi tetap sulit dielakkan.

Pemikiran Ekonomi dan Jejak di Sektor Riil

Sebagai ekonom, pemikiran Laksamana Sukardi tidak terbatas pada pengelolaan BUMN. Ia memiliki pandangan yang terang tentang konektivitas antara fiskal, moneter, dan sektor riil. Dalam berbagai forum, ia sering menyuarakan pentingnya kemandirian pangan dan energi, jauh sebelum isu tersebut menjadi arus utama. Ia melihat bahwa ketergantungan impor barang pokok dan energi fosil merupakan lubang kerentanan struktural yang harus ditutup dengan industrialisasi yang terencana.

Selain itu, ia dikenal kritis terhadap praktik rent seeking yang menggerogoti daya saing nasional. Pengalamannya sebagai menteri memperkuat analisisnya: bahwa hambatan terbesar pembangunan ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya, melainkan tata kelola yang buruk dan kebijakan yang inkonsisten. Oleh karenanya, setelah tidak lagi menjabat, ia tetap aktif memberikan rekomendasi kebijakan melalui diskusi tertutup maupun tulisan di media nasional.

Warisan dan Relevansinya Saat Ini

Mengingat kembali kiprah Laksamana Sukardi menjadi krusial ketika pemerintah kini bergulat dengan isu serupa: restrukturisasi BUMN berskala besar melalui pembentukan holding dan penutupan perusahaan yang merugi. Paradigma yang ia tawarkan dua dekade silam—menggabungkan rasionalitas bisnis dengan misi pembangunan—masih menjadi kerangka berpikir yang relevan. Bedanya, konteks geopolitik dan digitalisasi telah menambah dimensi baru yang menuntut respons lebih lincah.

Jejak sang mantan menteri ini membuktikan bahwa jabatan publik hanyalah medium; warisan sesungguhnya adalah ide dan kebijakan yang membentuk arah ekonomi nasional. Kini, di usianya yang memasuki senja, ia tak lagi terlibat dalam kontestasi politik praktis, tetapi suaranya masih terdengar di ruang-ruang diskusi ekonomi strategis. Dari mulai mahasiswa hingga kolega sesama mantan menteri, mereka masih menggali pemikirannya untuk menjawab pertanyaan: bagaimana negara mengelola asetnya tanpa terjebak dalam inefisiensi kronis?

Laksamana Sukardi hanyalah satu dari sekian banyak menteri BUMN yang pernah menjabat. Namun, masa jabatannya yang persis di titik tolak pemulihan ekonomi pasca Orde Baru menjadikannya tokoh penting dalam sejarah pengelolaan perusahaan negara. Hingga kini, saat publik menuntut transparansi dan hasil nyata dari puluhan BUMN yang ada, pengalaman dan pendekatan yang ia perkenalkan masih layak menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan.

Baca juga:

• KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
• Sutradara Gonjiam Umumkan Rencana Syuting Horor di Indonesia dengan Syarat Khusu...