Kementan Kucurkan Rp1,33 Triliun untuk Papua Selatan, Perkuat Lumbung Pangan Timur Indonesia

Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan bantuan sektor pertanian senilai Rp1,33 triliun bagi Provinsi Papua Selatan. Dana tersebut digelontorkan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengubah kawasan timur Indonesia menjadi lumbung pangan nasional. Bantuan ini disalurkan melalui dua program andalan, yaitu Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Optimalisasi Lahan (Oplah), yang bertujuan meningkatkan luas tanam, indeks pertanaman, produktivitas, serta pendapatan petani lokal.

Gerakan Tanam Serentak di Merauke

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara langsung menyerahkan bantuan tersebut saat menghadiri Gerakan Tanam di lahan Oplah dan CSR di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, pada Sabtu (4/7/2026). Dalam kunjungannya, Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh bantuan ini murni diperuntukkan bagi masyarakat, guna mendorong peningkatan produksi sekaligus kesejahteraan petani di wilayah perbatasan timur Indonesia.

“Total bantuan untuk Papua Selatan tahun 2026 mencapai Rp1,33 triliun. Semua bantuan ini untuk masyarakat, untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani,” ujar Amran dalam keterangan yang diterima Lurusin.com, Minggu (5/7/2026).

Modernisasi Pertanian dan Luas Lahan

Program CSR dan Oplah di Papua Selatan dirancang untuk memperluas lahan sawah dan memperbaiki lahan-lahan yang selama ini kurang produktif. Modernisasi pertanian menjadi tulang punggung program ini, dengan penyediaan benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian, serta pendampingan teknis bagi kelompok tani. Berdasarkan data Kementan, Papua Selatan memiliki potensi lahan yang sangat luas, namun indeks pertanaman masih rendah. Intervensi ini diharapkan mampu mengerek indeks pertanaman secara signifikan dalam satu hingga dua musim tanam ke depan.

Dampak pada Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan

Bantuan ini bukan hanya tentang menanam padi, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Dengan produksi padi yang meningkat, Papua Selatan diharapkan tak lagi bergantung pada pasokan beras dari luar pulau. Sebaliknya, provinsi ini justru bisa menjadi penyangga kebutuhan pangan di wilayah Papua dan Maluku. Kementan memperkirakan, jika program berjalan optimal, terjadi penambahan luas tanam hingga puluhan ribu hektare, yang berpotensi menyerap tenaga kerja lokal dan menekan angka kemiskinan di pedesaan.

Lebih jauh, Mentan Amran juga menyebutkan bahwa skema bantuan ini akan diintegrasikan dengan program food estate di Merauke yang telah berjalan. Sinergi ini diyakini mampu menciptakan klaster padi modern yang efisien dari hulu ke hilir, termasuk keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok.

Respons Masyarakat dan Tantangan

Masyarakat adat di Distrik Semangga menyambut baik program ini, meski ada sejumlah catatan yang disampaikan, terutama terkait kepastian hak atas tanah dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Beberapa tokoh tani meminta agar program ini tidak hanya fokus pada target produksi, tetapi juga menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan lahan. Kementan sendiri berjanji akan terus melakukan dialog dengan masyarakat adat untuk memastikan program berjalan inklusif dan tidak menimbulkan konflik agraria.

Laporan Lurusin.com di lapangan menunjukkan, antusiasme petani cukup tinggi, terlihat dari partisipasi mereka dalam Gerakan Tanam serentak. Namun, tantangan infrastruktur seperti irigasi dan akses jalan menuju sentra produksi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.