Kemendagri dan Pemda Komitmen Tingkatkan Program Bedah Rumah Nasional

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Program Bedah Rumah. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sebuah rapat koordinasi regional di Jakarta, menyampaikan bahwa sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program prioritas nasional ini. Program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) secara signifikan.

Percepatan Data dan Verifikasi Lapangan

Tito menekankan pentingnya akurasi data calon penerima manfaat. Lebih dari 2,8 juta unit RTLH yang tercatat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi basis awal program, namun Kemendagri mendorong pemda untuk melakukan verifikasi ulang secara berkala. “Kami tidak ingin bantuan salah sasaran. Pemda harus memastikan setiap data yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tegasnya. Dalam skema baru ini, Kemendagri akan memperkuat pengawasan melalui inspektorat daerah dan melibatkan pendamping desa untuk memonitor progres pembangunan.

“Kami akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program bedah rumah tepat sasaran dan berjalan efektif. Tidak hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas bangunan dan dampak sosialnya.” – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian

Strategi Optimalisasi dan Pendanaan

Optimalisasi program ditempuh melalui tiga jalur utama. Pertama, peningkatan kolaborasi anggaran antara APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Tito menyebut bahwa banyak daerah memiliki kapasitas fiskal tinggi, namun alokasi untuk perumahan masih minim. Kedua, pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat dengan pelatihan teknis konstruksi sederhana, sehingga warga dapat turut membangun rumah secara gotong royong. Ketiga, pemanfaatan teknologi konstruksi murah seperti panel instan dan bahan lokal untuk menekan biaya per unit.

Berdasarkan data yang dihimpun, berbagai daerah telah menunjukkan progres positif. Di Jawa Timur misalnya, realisasi bedah rumah pada triwulan I-2026 telah mencapai 35% dari target 12.000 unit. Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah RTLH tertinggi nasional mendapatkan alokasi tambahan dari dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur sebesar Rp1,2 triliun untuk mendukung percepatan program. Perbandingan alokasi dan realisasi di tiga provinsi percontohan dapat dilihat pada tabel berikut:

Mengatasi Hambatan Geografis dan Logistik

Tantangan terbesar pelaksanaan bedah rumah di kawasan timur Indonesia adalah akses transportasi material yang mahal dan terbatas. Mendagri mendorong penggunaan dana dekonsentrasi untuk membangun depo material mini di tingkat kecamatan. Selain itu, Kemendagri akan memfasilitasi kerja sama pemda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) guna menyuplai bahan bangunan dengan harga lebih terjangkau. “Distribusi material jangan lagi dilakukan secara manual melalui ratusan kilometer jalur berbukit. Kita bisa memanfaatkan logistik BUMDesa yang lebih dekat dengan penerima manfaat,” jelas Tito.

Sorotan lain adalah masih adanya praktik mark-up harga oleh oknum pemasok. Inspektorat Jenderal Kemendagri akan meningkatkan audit kepatuhan secara sampling di daerah rawan korupsi anggaran perumahan. Sanksi tegas, termasuk penghentian pencairan dana dan pidana, menanti pihak yang terbukti menyalahgunakan wewenang.

Dampak Sosial dan Harapan Penerima Manfaat

Di balik angka dan kebijakan, kisah warga penerima program menjadi bukti nyata perubahan. Supriyati (54), warga Desa Sukorejo, Blitar, yang menerima bantuan pada 2025 lalu, mengaku hidupnya jauh lebih tenang setelah tidak lagi menghuni rumah berdinding anyaman bambu yang bocor saat hujan. “Dulu setiap musim penghujan saya tidak bisa tidur. Sekarang rumah ini kuat dan sehat untuk cucu-cucu saya,” tuturnya haru.

Secara nasional, program bedah rumah juga memberikan efek bergulir pada ekonomi lokal, seperti peningkatan permintaan material dan tenaga kerja harian. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas perumahan MBR turut menekan angka stunting dan penyakit menular karena lingkungan yang lebih bersih dan terstruktur.