Keluhan Lampu Jalan Dominasi Pengaduan Warga Badung, Dishub Siapkan Tim Khusus

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung menjadi perangkat daerah yang paling banyak menerima pengaduan masyarakat pada Juli 2026. Berdasarkan rekap kanal Kontak Bupati, Dishub Badung menerima 111 laporan — angka tertinggi dibandingkan seluruh perangkat daerah lainnya di kabupaten tersebut. Di urutan kedua, Perumda Air Minum Tirta Mangutama (PDAM) Badung mencatat 90 laporan. Hampir seluruh aduan yang masuk ke Dishub Badung berkaitan dengan satu persoalan utama, yaitu Lampu Penerangan Jalan (LPJ) yang padam dan permintaan pemasangan penerangan baru.

Rekap Pengaduan Juli 2026: Dishub di Puncak, PDAM Menyusul

Dominasi keluhan LPJ dalam rekap pengaduan bulanan itu menunjukkan penerangan jalan menjadi kebutuhan mendesak warga Badung. Berikut perbandingan jumlah pengaduan dua instansi teratas:

Selisih 21 laporan antara Dishub dan PDAM menegaskan bahwa persoalan infrastruktur penerangan menjadi sorotan utama masyarakat dalam sebulan terakhir.

Isi Keluhan: LPJ Padam hingga Permintaan Pemasangan Baru

Kepala Dishub Badung, AA Gde Rahmadi, membenarkan tingginya jumlah laporan tersebut. Menurutnya, aduan warga terbagi dalam dua kategori utama: LPJ yang tidak menyala dan permintaan pemasangan LPJ di ruas jalan yang belum memiliki penerangan sama sekali.

"Untuk pengadaan LPJ tahun ini kita memang sempat agak mundur, tapi saat ini sedang berproses," ujar AA Rahmadi saat dikonfirmasi belum lama ini.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keterlambatan pengadaan menjadi salah satu faktor penumpukan keluhan di tengah masyarakat.

Pengadaan LPJ 2026 Sedang Berproses, Menyasar Enam Kecamatan

Rahmadi menjelaskan, proses pengadaan telah diumumkan melalui laman pelelangan secara elektronik. Pengadaan dan pemasangan LPJ tahun ini mencakup seluruh enam kecamatan di Kabupaten Badung, sehingga pengerjaannya akan menjangkau wilayah yang lebih luas dibandingkan penanganan perbaikan rutin.

Langkah ini diharapkan mampu menjawab dua tuntutan warga sekaligus: mengganti LPJ yang rusak serta menambah titik penerangan di ruas jalan yang selama ini gelap. Dengan sistem lelang elektronik, proses pengadaan diharapkan berjalan transparan dan dapat dipantau publik.

Tim Khusus Siaga Tangani LPJ Rusak

Sementara menunggu pengadaan selesai, Dishub Badung telah menyiapkan tim khusus untuk menangani LPJ yang rusak atau tidak menyala. Tim tersebut akan bergerak segera setelah menerima laporan masyarakat, baik yang disampaikan langsung kepada Dishub maupun melalui kanal Kontak Bupati.

Mekanisme respons cepat ini menjadi kunci agar keluhan warga tidak menumpuk lebih jauh. Mengenai data volume penanganan, Rahmadi menyebut rinciannya dapat dikonfirmasi langsung kepada Kepala Bidang (Kabid) terkait di lingkungan Dishub Badung.

Analisis: Evaluasi Layanan Publik Berbasis Aduan

Rekap pengaduan yang didominasi keluhan LPJ membuka peluang evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan publik di Badung. Beberapa catatan penting yang dapat ditarik dari fenomena ini:

• Tingginya aduan menunjukkan warga makin aktif memanfaatkan kanal resmi seperti Kontak Bupati, sehingga data keluhan menjadi cermin kebutuhan riil di lapangan.
• Perlu ada percepatan jadwal pengadaan agar keterlambatan tidak berulang pada tahun-tahun berikutnya.
• Transparansi data volume penanganan LPJ perlu dibuka agar publik dapat memantau kinerja tim khusus secara berkala.

Menurut pengamat tata kelola pemerintahan daerah, pola pengaduan yang terpusat pada satu jenis infrastruktur kerap menjadi sinyal awal lemahnya pemeliharaan aset daerah. "Jika pemeliharaan rutin berjalan baik, keluhan seharusnya tersebar merata, bukan menumpuk pada satu isu," ujarnya. Karena itu, keberadaan tim khusus dan pengadaan LPJ tahun ini perlu diimbangi dengan sistem pemeliharaan preventif yang berkelanjutan.

Publik Badung kini menunggu realisasi pengadaan LPJ yang sedang berproses. Jika berjalan sesuai jadwal, harapannya keluhan yang mendominasi rekap Juli 2026 itu akan jauh berkurang pada bulan-bulan berikutnya.