Sudirta Desak Bareskrim Sikat Habis Aktor Intelektual dan Korporasi

JAKARTA — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepung sejumlah wilayah Indonesia. Di tengah bencana itu, polisi mengungkap fakta mengejutkan: mayoritas titik api berskala nasional tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dipicu secara sengaja oleh para tersangka. Pengungkapan ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, yang menyebut pembakaran dilakukan demi menekan biaya operasional pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru.

Motif di balik pembakaran itu dinilai sangat pragmatis, bahkan keji. Alih-alih menggunakan metode pembersihan lahan yang sesuai aturan, sejumlah pihak justru memilih jalan pintas dengan membakar lahan karena dianggap lebih hemat biaya. Praktik ini, menurut kepolisian, menjadi pemicu utama meluasnya karhutla yang dampaknya kini dirasakan hingga melintasi batas negara.

Desakan Tuntaskan Kasus hingga Aktor Intelektual

Menanggapi temuan tersebut, Anggota DPR RI Wayan Sudirta yang juga Ketua Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta angkat bicara dengan nada keras. Ia mendesak Bareskrim Polri untuk tidak berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan, melainkan menyikat habis aktor intelektual dan korporasi yang terlibat dalam pembakaran lahan.

"Alasan penghematan biaya operasional ini sungguh tidak bisa diterima akal sehat! Hanya demi meraup untung dan menekan modal pembukaan lahan sawit, mereka dengan sadar meracuni jutaan rakyat Indonesia," tegas Wayan Sudirta dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (24/8/2026).

Menurut Sudirta, tindakan para pelaku bukanlah kejahatan biasa. Ia menyebutnya sebagai kejahatan kemanusiaan dan lingkungan yang luar biasa biadab karena dampaknya menyasar langsung pada kesehatan dan masa depan masyarakat luas.

Kronologi: dari Titik Api hingga Motif Ekonomi

1. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penyidikan atas maraknya titik api berskala nasional.
2. Hasil penyidikan menunjukkan mayoritas titik api dipicu sengaja oleh tersangka, bukan faktor alam.
3. Penyidik menemukan motif utama berupa penghematan biaya operasional pembukaan lahan sawit.
4. Para tersangka memilih pembakaran dibandingkan pembersihan lahan sesuai ketentuan.
5. Desakan mengemuka agar penyidikan diperluas hingga aktor intelektual dan korporasi.

Analisis: Efisiensi Biaya Berbanding Bencana Nasional

Pola pembakaran lahan demi efisiensi biaya sejatinya bukan persoalan baru di Indonesia. Namun, yang membuat kasus kali ini berbeda adalah skala dampaknya yang telah melampaui batas wilayah dan mengganggu kehidupan jutaan orang. Kepolisian menegaskan bahwa alasan penghematan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, terlebih ketika akibatnya berupa krisis pernapasan akut dan lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

"Perbandingan ini menunjukkan bahwa penghematan di sisi korporasi justru melahirkan kerugian sosial dan ekologis yang jauh lebih besar bagi negara," ujar Sudirta. Hitung-hitungan ekonomi para pelaku, lanjutnya, tidak pernah memperhitungkan nyawa dan kesehatan rakyat.

Dampak Luas: Sekolah Tutup hingga Kabut Asap Lintas Batas

Dampak karhutla akibat pembakaran lahan telah terasa hingga tingkat nasional. Asap pekat melumpuhkan aktivitas ekonomi, memaksa sekolah-sekolah ditutup, dan yang paling fatal merusak paru-paru anak-anak serta memicu krisis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

• Aktivitas ekonomi masyarakat terganggu akibat kabut asap tebal.
• Proses belajar mengajar terhenti di sejumlah daerah terdampak.
• Kasus ISPA melonjak, terutama pada anak-anak.
• Kabut asap lintas batas (transboundary haze) mempermalukan Indonesia di mata dunia.
• Kerugian ekologis dan hilangnya keanekaragaman hayati mengancam ruang hidup masyarakat adat.

"Ini namanya mencari untung dengan menari di atas penderitaan dan nyawa rakyat!" tegas Sudirta. Menurutnya, kerugian ekologis, hilangnya keanekaragaman hayati, dan hancurnya ruang hidup masyarakat adat tidak akan pernah bisa dibayar dengan nilai keekonomian yang berhasil dihemat oleh para pelaku.

Desakan publik kini tertuju pada Bareskrim Polri agar penyidikan diperluas hingga lapisan paling atas, baik aktor intelektual maupun korporasi. Penegakan hukum yang tuntas diharapkan menjadi efek jera sehingga praktik pembakaran lahan yang nyaris berulang setiap musim kemarau tidak kembali terulang, dan kabut asap tidak lagi menjadi bencana tahunan bagi rakyat Indonesia.