Kasatgas PRR Dorong Sinkronisasi Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Jakarta - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian, menyerukan perlunya sinkronisasi menyeluruh antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Hal ini ditegaskan guna memastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak maupun kebutuhan mendesak masyarakat yang terabaikan.

Menurut Tito, koordinasi data merupakan fondasi utama dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Data kegiatan dari kementerian, lembaga, dan pemda harus dikumpulkan dan dipetakan secara komprehensif agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya seperti dilansir media kami.

Tito yang juga mantan Kepala Polri ini menjelaskan bahwa selama ini masing-masing instansi seringkali memiliki basis data terpisah sehingga sulit mengidentifikasi irisan kegiatan mana yang sudah tertangani dan mana yang masih kosong. Upaya sinkronisasi diharapkan dapat memangkas tumpang tindih program serta menghindari penyaluran bantuan yang tidak merata.

Pemerintah telah membentuk Satgas PRR untuk mempercepat pemulihan dampak sejumlah bencana alam yang melanda Sumatera, seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah prioritas mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Lampung.

Lebih lanjut, Kasatgas PRR meminta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem informasi terintegrasi. Hal ini mencakup inventarisasi kebutuhan rumah, infrastruktur, ekonomi, dan layanan sosial yang harus segera dipulihkan. Dengan pemetaan yang akurat, diharapkan penanganan di lapangan dapat lebih terukur dan akuntabel.

Sinergi antar lembaga ini dinilai krusial mengingat besarnya skala kerusakan serta banyaknya warga yang harus direlokasi. Tanpa sinkronisasi, risiko terbengkalainya sejumlah titik bencana di pelosok semakin besar.

Pemerintah daerah diharapkan proaktif menyampaikan data terkini kepada tim Satgas PRR agar segera diakomodasi dalam rencana aksi nasional.

Dengan langkah ini, diharapkan proses pemulihan bisa lebih cepat dan menyeluruh, sehingga masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan normal.