Jakarta — Prabowo Puji India: Transisi Pemerintahan Damai di Tengah 1,4 Miliar Penduduk

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengapresiasi ketangguhan sistem demokrasi India. Pernyataan itu disampaikan dalam forum Dialog Demokrasi dan Stabilitas Global di Istana Kepresidenan, Jakarta, 4 Juli 2026. Prabowo secara spesifik menyoroti kemampuan India menjaga transisi pemerintahan secara damai meski dihuni lebih dari 1,4 miliar warga.

Kronologi Pernyataan Resmi Presiden

1. Prabowo membuka forum yang dihadiri duta besar negara sahabat dan pengamat politik.
2. Dalam sesi paparan, ia mengangkat studi kasus demokrasi di negara dengan populasi terbesar di dunia.
3. Ia menyebut India sebagai contoh konkret bagaimana stabilitas politik bisa dipertahankan tanpa kekerasan.
4. Pernyataan inti disampaikan: “India dengan 1,4 miliar penduduk membuktikan bahwa proses demokrasi—termasuk transisi pemerintahan—dapat berlangsung damai dan konstitusional.”
5. Prabowo juga mengutip data partisipasi pemilih pemilu 2024 India sebesar 66 persen serta peralihan kekuasaan yang tertib dari pemerintahan Modi ke pemerintahan baru hasil pemilu.

Data Demografi dan Indeks Demokrasi

Berdasarkan data Bank Dunia dan Komisi Pemilihan India (ECI), India mencatat populasi 1,428 miliar jiwa pada 2023. Jumlah pemilih terdaftar dalam pemilihan umum 2024 mencapai 968 juta orang, menjadikannya latihan demokrasi terbesar di dunia. Meski demikian, laporan ECI menegaskan nihil insiden besar yang mengganggu ketertiban nasional selama proses transisi.

Indeks Demokrasi Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 menempatkan India pada kategori “demokrasi cacat” dengan skor 7,04, namun secara spesifik sub-indikator ‘fungsi pemerintahan’ dan ‘partisipasi politik’ mencetak kenaikan dibanding lima tahun sebelumnya. Prabowo menyitir indikator ini sebagai bukti bahwa skala populasi bukan penghalang stabilitas pemerintahan sipil.

Contoh Transisi Damai yang Disorot

Transisi yang dimaksud mencakup momentum historis: pemilu 2024 mengakhiri masa jabatan kedua Perdana Menteri Narendra Modi dan menghasilkan pemerintahan baru yang terbentuk tanpa gugatan konstitusional berarti. Mahkamah Agung India dalam putusan Association for Democratic Reforms v. Union of India (2024) menegaskan integritas proses pemilu. Tidak ada penundaan parlemen darurat, tidak ada kekerasan politik berskala nasional, dan pelantikan perdana menteri baru berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan. Prabowo menekankan bahwa preseden ini penting bagi negara-negara berkembang yang kerap menghadapi instabilitas usai pemilu.

Perspektif Pemerintah Indonesia

Juru Bicara Presiden, dalam keterangan terpisah, mengonfirmasi bahwa apresiasi tersebut bukan sekadar pujian diplomatik. Pemerintah Indonesia sedang mengkaji praktik penyelenggaraan pemilu India—terutama penggunaan mesin pemungutan suara elektronik (EVM) dan sistem verifikasi jejak audit kertas (VVPAT)—sebagai masukan untuk penguatan sistem pemilu nasional. Kerja sama bilateral di bidang manajemen pemilu disebut akan diperluas melalui nota kesepahaman yang masih dalam penjajakan antara KPU RI dan Election Commission of India.

“Kita tidak perlu meniru sepenuhnya, tetapi belajar dari apa yang terbukti bekerja di lapangan,” demikian kutipan Juru Bicara. Pemerintah menekankan bahwa pembelajaran tersebut bebas dari muatan politik praktis dan murni berdimensi tata kelola pemerintahan.