Klaten — Proyek Sampah Jadi Listrik di TPA Troketon Dimulai 2026

Kabupaten Klaten bergerak maju dengan rencana ambisius mengonversi timbunan sampah menjadi energi listrik. Proyek yang berpusat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Troketon ini dijadwalkan memulai tahap konstruksi pada tahun ini dan ditargetkan beroperasi penuh pada 2028. Berdasarkan data awal, fasilitas ini akan mengolah 170 ton sampah per hari, menjadikannya salah satu instalasi Waste-to-Energy (WtE) skala menengah pertama di wilayah Solo Raya.

Sumber di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Klaten mengonfirmasi bahwa volume sampah harian yang masuk ke TPA telah melampaui kapasitas pengelolaan konvensional. Tanpa intervensi teknologi, TPA Troketon diproyeksikan mencapai titik jenuh lebih cepat dari perkiraan semula. Proyek ini, dengan demikian, bukan sekadar inovasi energi tetapi juga solusi darurat atas krisis lahan buangan.

Kapasitas dan Potensi Energi

Angka 170 ton per hari setara dengan kira-kira 85 truk sampah bermuatan penuh. Jika diasumsikan calorific value rata-rata sampah perkotaan Indonesia berada di rentang 1.500–2.000 kkal per kilogram, potensi termal yang dapat diekstraksi mencapai 255 hingga 340 MWh per hari. Dengan efisiensi konversi listrik khas insinerator yang berkisar 20–25 persen, output listrik bersih harian diperkirakan 51–85 MWh.

Dalam konteks lokal, angka itu cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik 20.000 hingga 35.000 rumah tangga kecil. Jika terealisasi, Klaten akan menjadi salah satu kabupaten pertama yang secara mandiri menyumbang beban dasar jaringan distribusi Jawa Tengah dari sumber sampah.

Teknologi dan Skema Kemitraan

Detil teknis fasilitas masih terbatas, tetapi praktik nasional mengarah pada pemakaian insinerator moving grate dengan sistem pemurnian gas buang berlapis. Pemerintah Kabupaten Klaten disebut tengah merampungkan perjanjian dengan konsorsium swasta di bawah skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Struktur pendanaannya menggabungkan tipping fee dari pemerintah daerah dan pembelian listrik oleh PLN berdasarkan Peraturan Menteri ESDM mengenai harga energi terbarukan.

"Kami menargetkan groundbreaking di kuartal ketiga tahun ini, dengan masa konstruksi 18 hingga 24 bulan. Ini adalah bagian dari strategi pengelolaan sampah berkelanjutan yang diamanatkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten, dalam keterangan resmi yang dikutip Harian Jogja, Rabu (7/7/2026).

Konsekuensi teknis dari pembakaran sampah adalah produksi abu dasar dan abu terbang yang tergolong limbah B3 jika tidak ditangani benar. DLH Klaten memastikan fasilitas akan dilengkapi unit ash treatment dan penyimpanan khusus, serta pemantauan kontinyu untuk parameter dioksin, furan, dan logam berat sesuai baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup.

Dampak dan Risiko

Secara lingkungan, proyek ini menjanjikan reduksi volume sampah hingga 90 persen. Setiap ton sampah yang dibakar akan menyisakan sekitar 100 kilogram residu padat, memperpanjang usia pakai TPA Troketon setidaknya dua dekade. Namun, potensi resistensi warga tetap terbuka, mengingat rekam jejak penolakan insinerator di sejumlah daerah akibat kekhawatiran emisi.

Persepsi publik menjadi variabel kritis yang sering luput dari kalkulasi proyek WtE. Di sisi ekonomi, angka kasar menunjukkan potensi pendapatan bruto harian dari penjualan listrik bisa mencapai Rp120–200 juta, dengan asumsi harga listrik 15 sen dolar Amerika per kWh. Belum termasuk tipping fee yang lazim dikenakan per ton sampah yang diolah.

Proyek ini diproyeksikan menjadi tolok ukur bagi daerah lain yang berjuang dengan lonjakan volume sampah dan keterbatasan lahan TPA. Keberhasilannya akan diukur bukan hanya dari megawatt yang dihasilkan, tetapi dari kemampuan mengelola risiko sosial dan lingkungan secara transparan. Klaten kini berada di persimpangan antara krisis sampah dan peluang energi bersih.