JAKARTA — PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen 4 Persen

Dinamika politik nasional kembali memanas seiring mengemukanya wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas menyuarakan penolakan keras terhadap gagasan menaikkan angka ambang batas tersebut di atas 4 persen. Langkah politik ini dinilai bukan sekadar kalkulasi perolehan kursi, melainkan sebuah benteng pertahanan untuk menjaga kedaulatan rakyat yang sering kali tergerus oleh oligarki regulasi pemilu.

Dalam lanskap demokrasi Indonesia, penaikan batas kualifikasi parlemen yang semakin tinggi diabaikan sebagai ancaman nyata bagi representasi publik. PAN menilai bahwa manuver untuk mengerek ambang batas melebihi angka empat persen secara terang-terangan mencederai semangat keadilan electoral dan secara langsung bertentangan dengan arah perbaikan sistem ketatanegaraan.

Melawan Spirit Putusan Mahkamah Konstitusi

Penolakan PAN bukan tanpa dasar hukum yang kokoh. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi terkait syarat ambang batas parlemen 4 persen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa angka ambang batas tersebut harus diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029 guna menekan jumlah suara rakyat yang terbuang sia-sia.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa niat untuk menaikkan ambang batas justru berbalik arah dari substansi keputusan lembaga peradilan tertinggi konstitusi tersebut. MK meminta pembuat undang-undang merumuskan ambang batas yang lebih rasional, ilmiah, dan berkeadilan agar tidak terjadi pembatasan yang merugikan pemilih.

"Jika ambang batas parlemen justru dinaikkan di atas 4 persen, hal itu jelas-jelas menantang dan bertentangan dengan spirit Putusan Mahkamah Konstitusi. MK ingin memperkecil jumlah suara yang hangus, bukan malah memperbanyak suara rakyat yang terbuang di tempat sampah demokrasi," tegas pimpinan DPP PAN tersebut.

Anatomi Suara Terbuang dan Sejarah Ambang Batas

Jejak rekam penerapan ambang batas parlemen di Indonesia menunjukkan tren pembatasan yang kian ketat dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 2024 lalu, tercatat lebih dari 17,3 juta suara sah pemilih melayang tanpa memiliki representasi di DPR RI karena partai pilihan mereka gagal menembus angka 4 persen. Ini setara dengan sekitar 10 persen dari total pemilih sah secara nasional yang aspirasinya terkunci di luar gedung Senayan.

Tabel di atas mengonfirmasi fenomena disproporsionalitas sistem pemilu yang kian meruncing. Ketika ambang batas ditinggikan, hak konstitusional warga negara untuk diwakili di dewan legislatif menjadi sirna. Mengerek angka ini ke tingkat yang lebih tinggi dipandang oleh analis politik sebagai upaya sistematis partai-partai papan atas untuk melanggengkan dominasi kartel politik.

Menjaga Keberagaman Suara Pemilih

Sikap PAN menekankan pentingnya menjaga kedaulatan pemilih yang majemuk. Menurut PAN, penyusunan rancangan Undang-Undang Pemilu mendatang harus mengedepankan kajian akademis yang transparan, bukan sekadar kompromi kepentingan jangka pendek antar-fraksi di Senayan.

PAN mendesak DPR dan Pemerintah untuk mematuhi formula penghitungan ambang batas yang direkomendasikan oleh MK, yakni yang menjamin kaitan erat antara perolehan suara partai politik dengan konversi kursi parlemen. Langkah ini penting agar ruang partisipasi politik bagi seluruh elemen masyarakat tetap terbuka lebar tanpa ada batasan buatan yang diskriminatif.

Perdebatan mengenai revisi UU Pemilu dipastikan akan menjadi arena pertarungan ideologi dan strategi yang sengit di DPR RI. Publik kini menanti apakah para pembuat kebijakan akan tunduk pada garis putusan konstitusi demi menjamin keadilan pemilu, atau justru memaksakan kehendak demi hegemoni kekuasaan semata.