Jakarta — Layanan Samsat Keliling di CFD Kini Terima Pajak Tanpa BPKB

Di tengah keramaian Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (27/8), suasana berbeda terlihat di sebuah tenda biru yang dipadati warga. Sebuah unit Samsat Keliling milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjadi magnet baru pagi itu. Puluhan orang antre membawa secarik KTP, bukan tumpukan dokumen kendaraan. Inovasi layanan pembayaran pajak tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diuji coba di lokasi strategis ini langsung disambut antusias.

“Saya kira masih harus bawa fotokopi BPKB, ternyata enggak. Cuma pakai KTP dan sebut nomor polisi, beres,” ujar Agus, warga Tebet yang tengah mengesahkan STNK motor matiknya. Proses yang ia lewati tak lebih dari lima menit. Di meja petugas, sebuah tablet memverifikasi identitas dan data kendaraan secara digital, menyederhanakan birokrasi yang selama ini kerap dianggap merepotkan.

Layanan Samsat Keliling di CFD bukan hal baru, namun pembebasan syarat BPKB dan STNK asli adalah langkah radikal. Selama bertahun-tahun, wajib pajak harus membawa salinan BPKB yang dilegalisir atau setidaknya STNK asli. Kini, cukup dengan nama yang tertera di KTP sesuai data kendaraan, akses ke pusat data nasional langsung membuka seluruh informasi: mulai dari jenis kendaraan, tahun pembuatan, hingga tunggakan pajak. Inovasi ini merupakan buah dari integrasi basis data antara Bapenda, Ditjen Dukcapil, dan Korlantas Polri.

Membedah Inovasi: Kenapa Tanpa BPKB Itu Penting?

BPKB adalah dokumen kepemilikan yang disimpan dengan hati-hati oleh pemilik kendaraan. Karena sifatnya yang vital, banyak warga enggan membawanya untuk urusan rutin seperti membayar pajak tahunan. Survei internal Bapenda DKI pada awal 2023 mencatat bahwa 37 persen wajib pajak yang gagal membayar di Samsat Keliling konvensional beralasan lupa atau tidak membawa dokumen fisik. Dengan menghilangkan hambatan ini, potensi kebocoran penerimaan pajak bisa ditekan signifikan.

Kepala Unit Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda DKI (nama disamarkan), menjelaskan bahwa kebijakan ini telah melalui uji keamanan data. “Kami tidak menyimpan data, hanya mengakses. Setelah verifikasi selesai, jejak digital di tablet langsung terhapus. Ini untuk menjamin kerahasiaan warga,” ujarnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa layanan ini baru berlaku untuk pembayaran pajak tahunan dan pengesahan STNK, belum mencakup mutasi atau balik nama kendaraan.

Data dari Bapenda DKI menyebutkan total kendaraan terdaftar di Jakarta hingga Juli 2023 mencapai 5,8 juta unit. Dari jumlah itu, tingkat kepatuhan pajak hanya 65 persen, menyisakan sekitar 2 juta kendaraan yang menunggak. Target pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun ini dipatok Rp 8,3 triliun, sehingga setiap persen peningkatan kepatuhan bernilai puluhan miliar rupiah.

Perbandingan Layanan Samsat: Jemput Bola vs. Konvensional

Untuk melihat pergeseran pelayanan publik yang terjadi, berikut perbandingan antara layanan Samsat Keliling di CFD dengan pola konvensional di kantor Samsat tetap:

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Samsat Keliling unggul dalam hal kemudahan dan kecepatan, namun terbatas pada transaksi rutin. Inilah kenapa kehadirannya di CFD—di mana ribuan orang berkumpul dalam suasana santai—menjadi strategi jitu menyasar segmen pekerja yang sulit meluangkan waktu pada jam kerja.

Dampak pada Kepatuhan dan Ekosistem Digital

Sejak uji coba layanan tanpa BPKB dimulai pada pertengahan 2023, Bapenda DKI mencatat peningkatan transaksi harian di unit Samsat Keliling sebesar 22 persen. Jika sebelumnya rata-rata 120 transaksi per hari, kini angkanya menyentuh 146 transaksi. Dengan nilai rata-rata pembayaran Rp 350.000, satu unit Samsat Keliling bisa mengumpulkan sekitar Rp 51 juta dalam satu pagi. Bila ada lima unit yang beroperasi serempak di berbagai titik, potensi penerimaan mencapai lebih dari Rp 250 juta per minggu.

“Ini membuktikan bahwa penghambat utama kepatuhan pajak bukanlah nominal, melainkan akses dan kerumitan prosedur,” kata Dr. Andi Setiawan, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. “Jika layanan seperti ini diperluas dan diintegrasikan dengan platform digital—misalnya pembayaran langsung via aplikasi—target pajak bisa terlampaui tanpa perlu tindakan represif.”

Saat ini Bapenda DKI memang tengah mengkaji kemungkinan pembayaran PKB melalui dompet digital dan e-commerce. Rencana tersebut akan semakin memangkas kebutuhan masyarakat untuk bertemu langsung dengan petugas. Namun, Aspek keamanan siber menjadi perhatian utama. Beberapa waktu lalu, kebocoran data kependudukan sempat menjadi sorotan publik.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI menegaskan bahwa seluruh akses data di sistem Samsat Keliling telah menggunakan enkripsi berlapis dan hanya menyentuh informasi spesifik yang dibutuhkan. “Tidak ada data yang disalin ke perangkat, apalagi disimpan di cloud publik. Keamanan adalah prioritas,” ujarnya.

Dengan semua perkembangan ini, wajah Samsat yang dulu identik dengan antrean panjang, ruang tunggu sumpek, dan setumpuk berkas perlahan memudar. Bagi warga, sekarang Minggu pagi bukan hanya soal lari pagi atau bersepeda, tetapi bisa menjadi saat menuntaskan kewajiban pajak tanpa stres. Siapa sangka, membayar pajak bisa sesantai menikmati CFD. [SOCIAL_TWEET]: 🚗 Bayar pajak kendaraan kini makin mudah! Di CFD Jakarta, warga bisa bayar pajak tanpa bawa BPKB. Cukup KTP dan nomor polisi. Layanan Samsat keliling hadir tiap Minggu pagi. Simak info lengkapnya di sini. #SamsatKeliling #CFD #PajakKendaraan #Jakarta [SOCIAL_TG]: Samsat Keliling CFD Jakarta kini terima pembayaran pajak kendaraan tanpa BPKB. Cukup bawa KTP dan sebut nomor polisi. Proses hanya 5-10 menit. Buka tiap Minggu pagi 06.00-10.00. Info lengkap baca artikel kami.