Irtja Tangahu Hadju Luncurkan Buku Sejarah Gorontalo Purba

Jakarta – Sebuah perjalanan peradaban yang membentang dari masa purba hingga terbentuknya entitas provinsi kini terangkum dalam sebuah karya literasi berjudul Gorontalo Takdir Pohala’a. Buku yang ditulis oleh Irtja Tangahu Hadju ini resmi diluncurkan di Jakarta, mengusung misi utama untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif masyarakat terhadap akar sosio-politik Gorontalo yang acap terlupakan. Dalam suasana hangat di sebuah gedung pertemuan, Irtja memaparkan bahwa buku ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan juga cermin perjalanan sebuah identitas yang diikat oleh nilai-nilai Pohala’a—sistem pemerintahan adat yang telah mengakar selama berabad-abad.

Acara peluncuran dihadiri oleh para budayawan, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah. Irtja Tangahu Hadju, yang dikenal sebagai peneliti budaya dan sejarah Gorontalo, mengungkapkan bahwa buku ini lahir dari keprihatinan akan semakin pudarnya pemahaman generasi muda terhadap struktur sosial tradisional yang pernah menjadi fondasi kuat masyarakat Gorontalo. “Saya ingin mengajak pembaca menyelami kembali nilai-nilai luhur yang dibangun oleh leluhur kita. Pohala’a bukan hanya sejarah, ia adalah takdir yang membentuk jati diri Gorontalo,” ucapnya penuh semangat.

Dari Fase Purba ke Provinsi Modern

Buku tebal ini merangkai narasi perjalanan panjang Gorontalo, dimulai dari jejak peradaban purba yang ditemukan di gua-gua prasejarah hingga terbentuknya pemerintahan modern saat ini. Irtja menghadirkan lebih dari 300 halaman yang terbagi dalam tujuh bab, masing-masing mengupas fase kunci: era prasejarah, masa kerajaan-kerajaan awal, zaman kolonial, pergerakan nasional, integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga pemekaran menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000. Yang menarik, penulis tidak hanya menyuguhkan data kronologis, tetapi juga analisis mendalam tentang bagaimana sistem Pohala’a—yang secara harfiah berarti "bagian" atau "pembagian"—berperan sebagai mekanisme check and balance dalam tata kelola pemerintahan adat.

Dalam salah satu bab, penulis membongkar arsip kolonial Belanda yang selama ini jarang tersentuh, mengungkap bahwa struktur Pohala’a yang terdiri dari lima wilayah utama (Gorontalo, Limboto, Suwawa, Bolango, dan Atinggola) telah eksis jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Masing-masing pohela memiliki otonomi namun terikat dalam konfederasi longgar yang menjaga stabilitas kawasan. Fakta ini menjadi sorotan karena mengubah pandangan bahwa Gorontalo hanyalah bagian dari kerajaan besar di Sulawesi Utara. “Buku ini merevisi banyak kesalahpahaman sejarah,” komentar Prof. Dr. H. Syamsu Qamar, sejarawan dari Universitas Negeri Gorontalo, yang hadir sebagai pembahas.

Membangun Kesadaran Identitas Lewat Literasi

Lebih dari sekadar kisah masa lalu, Gorontalo Takdir Pohala’a dirancang sebagai jembatan antara generasi tua dan muda. Irtja menggunakan gaya bahasa yang lugas dan menyisipkan ilustrasi peta kuno serta foto artefak untuk memudahkan pemahaman.

“Saya berharap buku ini menjadi bahan ajar muatan lokal di sekolah-sekolah, sekaligus referensi bagi pengambil kebijakan agar pembangunan Gorontalo tidak tercerabut dari akar budayanya,”

Data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo menunjukkan, hanya 15% siswa SMA yang memahami konsep Pohala’a secara benar. Sisanya hanya mengenal sebatas istilah tanpa mengetahui fungsi dan filosofinya. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi alat revitalisasi identitas. Peluncuran ini juga dibarengi dengan penandatanganan MoU antara penulis dan beberapa perpustakaan daerah serta komunitas literasi untuk mendistribusikan buku secara gratis ke pelosok desa.

Relevansi Pohala’a di Era Kontemporer

Tidak hanya bernostalgia, Irtja dengan tajam menarik benang merah antara masa lalu dan konteks kekinian. Ia menyoroti bagaimana nilai demokrasi musyawarah dalam Pohala’a bisa menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan modern. Dalam sistem adat tersebut, keputusan strategis diambil melalui Bantayo Poboide—forum permusyawaratan yang melibatkan unsur adat, agama, dan perwakilan rakyat.

“Prinsip inilah yang sebenarnya ingin kita hidupkan kembali: sebuah demokrasi deliberatif yang bertumpu pada kepentingan komunal, bukan transaksional,”

Para pakar yang hadir juga mengaitkan penerbitan buku ini dengan upaya pelestarian budaya tak benda. Dengan mendokumentasikan secara tertulis, Gorontalo Takdir Pohala’a telah berperan sebagai arsip hidup yang mencegah kepunahan pengetahuan. Hingga saat ini, buku tersebut telah dicetak sebanyak 2.000 eksemplar dan rencananya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menjangkau publik global. Semangat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil yang tergambar dalam proses kelahirannya diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Peluncuran buku ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sebuah peradaban yang besar tidak akan pernah bertahan tanpa adanya upaya sadar untuk mencatat dan merawat ingatannya. Irtja Tangahu Hadju telah membuktikan bahwa menulis sejarah adalah tindakan politis untuk menegaskan bahwa Gorontalo bukan sekadar nama di peta, melainkan perjalanan panjang sebuah takdir yang terpatri dalam sistem Pohala’a.