Iran Bantah Memulai Perang, Sebut Serangan Balasan Sebagai Pembelaan Diri

Teheran, — Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali mencuat setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Baqaei, mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah tuduhan bahwa negaranya memulai permusuhan. Dalam keterangan pers yang digelar mendadak, Baqaei menegaskan bahwa semua tindakan militer Iran terhadap AS adalah bentuk pembelaan diri yang sah sesuai dengan hukum internasional. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons atas serangan udara besar-besaran oleh militer Amerika Serikat ke sejumlah instalasi strategis Iran dalam beberapa hari terakhir.

Pernyataan Resmi Iran tentang Pembelaan Diri

Baqaei dengan tegas menyatakan bahwa Iran tidak pernah menjadi pihak yang memulai konflik. "Serangan kami terhadap target militer Amerika adalah respons langsung atas agresi brutal yang mereka lakukan terhadap rakyat dan infrastruktur Iran. Kami bertindak dalam kerangka Pasal 51 Piagam PBB, yang memberikan hak untuk membela diri jika sebuah negara diserang," ujar Baqaei. Ia menambahkan bahwa Iran telah menyampaikan posisi ini kepada Dewan Keamanan PBB dan berharap komunitas internasional dapat melihat fakta secara jernih.

Lebih lanjut, Baqaei menekankan bahwa tuduhan AS terhadap Iran sebagai provokator adalah bagian dari kampanye disinformasi untuk membenarkan agresi militer ilegal. "Amerika telah berkali-kali melanggar hukum internasional, dan sekarang mereka mencoba membalikkan fakta," katanya. Ia juga meminta PBB untuk turun tangan menghentikan tindakan AS yang disebutnya sebagai "serangan membabi buta" yang menargetkan warga sipil.

Kronologi Serangan AS dan Balasan Iran

Konflik dimulai ketika pada awal pekan ini, militer Amerika Serikat meluncurkan serangkaian serangan rudal dan drone ke target di Iran, termasuk fasilitas nuklir Natanz, pangkalan udara Bushehr, dan pelabuhan Bandar Abbas. Gedung Putih mengklaim bahwa serangan itu diperlukan untuk menghalangi ancaman nuklir yang dikatakan semakin dekat. Namun, Iran dengan cepat merespons dengan meluncurkan puluhan rudal balistik ke pangkalan militer AS di Irak dan beberapa instalasi di kawasan Teluk Persia.

Menurut sumber militer Iran, serangan balasan dilakukan setelah memastikan bahwa semua target adalah militer, dan menghindari area sipil. "Kami tidak seperti mereka, kami bertindak dengan menghormati hukum perang," ujar seorang perwira Garda Revolusi yang tidak ingin disebutkan namanya. Pihak Iran juga mengklaim bahwa sebelum serangan, mereka memberikan peringatan kepada negara-negara tetangga untuk menghindari korban tidak bersalah.

Dasar Hukum Pembelaan Diri di Mata Internasional

Para ahli hukum internasional memiliki pandangan beragam. Profesor Michael Becker dari University of Michigan Law School menjelaskan bahwa klaim pembelaan diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB memerlukan pemenuhan dua syarat utama: adanya serangan bersenjata yang nyata, dan respons yang proporsional serta segera. "Jika Iran dapat membuktikan bahwa serangan AS terjadi tanpa provokasi dan merupakan serangan bersenjata dalam arti hukum, maka mereka memiliki hak untuk membela diri," kata Becker.

Di sisi lain, Dr. Dino Kritsiotis dari University of Nottingham berpendapat bahwa hukum internasional dalam konteks ini seringkali politis. "Sayangnya, dalam praktiknya, negara-negara kuat sering menggunakan celah untuk membenarkan tindakan mereka, sementara negara yang lebih lemah dipaksa untuk 'membela diri' dalam narasi yang didikte kekuatan besar," ujarnya. Kritsiotis menambahkan bahwa klaim Iran harus diuji di pengadilan internasional untuk mendapatkan legitimasi, tetapi proses tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Reaksi Global dan Dinamika Dewan Keamanan PBB

Komunitas internasional terpecah. Rusia dan Tiongkok, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, mengajukan resolusi untuk mengutuk serangan AS dan meminta gencatan senjata segera. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut tindakan AS sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iran". Namun, resolusi tersebut diveto oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, melalui juru bicaranya, mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. "Kita tidak bisa membiarkan eskalasi ini semakin memburuk, karena dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia, terutama kawasan Timur Tengah yang sudah rapuh," ujarnya. Sementara itu, negara-negara Arab seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab menyatakan keprihatinan mendalam, namun belum mengambil sikap tegas.

Dampak terhadap Stabilitas Timur Tengah

Konflik Iran-AS yang kembali memanas ini menambah daftar panjang ketidakstabilan di Timur Tengah. Harga minyak dunia langsung melonjak lebih dari 10% karena kekhawatiran pasokan dari kawasan Selat Hormuz. Analis energi memperingatkan bahwa jika konflik berkepanjangan, ekonomi global bisa terpukul keras, terutama di negara-negara berkembang yang bergantung pada impor energi.

Dr. Sanam Vakil, direktur program Timur Tengah di Chatham House, menuturkan bahwa "Perang narasi ini berbahaya karena masing-masing pihak akan menggunakan klaim pembelaan diri untuk membenarkan eskalasi lebih lanjut. Ini adalah spiral kekerasan yang sulit diputus tanpa tekanan internasional yang kuat." Vakil menyarankan agar mediasi oleh negara ketiga, mungkin Oman atau Swiss, diintensifkan untuk mencegah perang terbuka skala penuh.

Apa Selanjutnya: Antara Diplomasi dan Konflik Berkelanjutan

Dengan situasi yang masih tegang, banyak pihak bertanya: ke mana arah konflik ini? Iran melalui Baqaei menyatakan siap untuk berdialog, tetapi hanya jika AS menghentikan agresi dan mencabut semua sanksi. Di sisi lain, pemerintahan AS tampaknya bersikeras bahwa tekanan maksimum adalah satu-satunya cara. Para pengamat khawatir bahwa jika pertemuan di Dewan Keamanan PBB gagal membuahkan hasil, konflik bisa meluas ke aktor non-negara di kawasan, seperti Hizbullah di Lebanon atau milisi di Irak dan Suriah.

Klaim Iran bahwa serangannya adalah pembelaan diri mungkin akan terus diperdebatkan di panggung internasional. Namun, satu hal yang pasti: bagi rakyat Iran dan Amerika, serta masyarakat global, eskalasi militer hanya akan membawa penderitaan dan ketidakpastian. Semua mata kini tertuju pada PBB dan para pemimpin dunia untuk menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat.

Baca juga:

• Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah: Status Cegah Masih Berlaku
• Polisi Tangkap Pria Pengirim Ancaman Bom ke SDN Srengseng Sawah