Hoaks Dedi Mulyadi Bagi Rp100 Juta Lewat Kuis Facebook

Jakarta — Beredar unggahan mencatut nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang diklaim membagikan hadiah senilai Rp100 juta melalui kuis tebak nama provinsi di Facebook. Tim penelusuran fakta memastikan informasi tersebut adalah hoaks dan bagian dari modus penipuan digital.

Kronologi Kemunculan Hoaks

Unggahan mencurigakan mulai menyebar sejak pekan lalu dan salah satu akun Facebook mempublikasikannya pada 8 Juli 2026. Dalam postingan itu, narasi dibuat seolah berasal langsung dari Dedi Mulyadi dengan kalimat berisi ucapan selamat kepada pengguna yang menemukan unggahan tersebut sekaligus janji pemberian bantuan tunai.

"...KAMU BERHAK MENERIMA HADIAH BANTUAN DARI SAYA DEDI MULYADI SEBESAR Rp (100JUTA). SESUAI JANJI SAYA AKAN BANTU..."

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana pelaku mencoba membangun kepercayaan korban dengan membajak identitas figur publik berpengaruh. Penggunaan huruf kapital dan emoji khas pancingan emosional juga memperkuat indikasi penipuan.

Penelusuran Fakta: Tidak Ada Kuis Resmi

Tim penelusuran melakukan verifikasi dengan memeriksa akun resmi Dedi Mulyadi di Facebook maupun Instagram. Hasilnya: tidak ada satu pun unggahan terkait kuis berhadiah Rp100 juta seperti yang diklaim oleh akun palsu. Temuan ini langsung menegaskan bahwa unggahan viral tersebut adalah fabrikasi.

Langkah verifikasi selanjutnya mengarah pada pelacakan gambar yang digunakan dalam postingan. Foto Dedi Mulyadi yang disertakan ternyata identik dengan foto yang pernah dimuat oleh situs berita Bandung.bisnis.com pada 27 Agustus 2024. Artikel berjudul "Pilgub Jabar 2024: Dedi Mulyadi Minta Kompetitor Tak Gunakan Isu Politik Identitas" menggunakan foto yang sama, membuktikan bahwa pelaku memanfaatkan kembali gambar lama untuk mengelabui korban.

Modus Penipuan: Dari Pesan Pribadi ke Pencurian Data

Pengamatan lebih lanjut di kolom komentar unggahan hoaks memperlihatkan adanya ajakan untuk menghubungi pesan pribadi akun palsu. Ini adalah modus operandi yang sudah dikenal luas dalam kejahatan siber: korban diarahkan ke ruang privat agar lebih mudah dimanipulasi.

Setelah korban masuk ke percakapan pribadi, pelaku biasanya mengirimkan tautan menuju situs eksternal. Situs tersebut dapat berupa:

• Halaman phishing yang mencuri kredensial login Facebook atau akun bank.
• Formulir palsu yang mengumpulkan data pribadi seperti KTP, nomor telepon, dan alamat.
• Jebakan pinjaman online ilegal yang menjerat korban dengan bunga tinggi.

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya materi, tetapi juga risiko penyalahgunaan identitas dan tekanan psikologis akibat intimidasi dari oknum pinjol ilegal.

Pola Berulang dan Masif

Kasus ini bukanlah yang pertama. Sepanjang 2025–2026, nama pejabat publik dan figur populer kerap dicatut untuk skema penipuan serupa. Gubernur, menteri, hingga artis menjadi sasaran empuk karena popularitasnya mampu mendorong korban untuk percaya begitu saja. Penipu memanfaatkan momentum seperti hari besar keagamaan, pemilu, atau program bantuan sosial untuk memperkuat narasi palsu.

Dalam analisis tren kejahatan siber, pendekatan ini disebut sebagai social engineering berbasis figur otoritas (authority bias). Masyarakat yang kurang paham verifikasi digital menjadi sasaran utama. Data BSSN mencatat peningkatan laporan penipuan daring sebesar 27 persen pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menunjukkan urgensi literasi digital.

Langkah Pencegahan dan Imbauan

Menghadapi maraknya hoaks berkedok kuis berhadiah, langkah termudah dan paling efektif adalah memeriksa saluran resmi. Setiap ajakan mentransfer sejumlah uang, mengisi formulir, atau mengklik tautan dari sumber tidak jelas harus dicurigai. Pemeriksaan silang ke akun media sosial terverifikasi milik pejabat terkait dapat menghindarkan masyarakat dari jebakan serupa.

Jika menemukan unggahan mencurigakan, masyarakat diimbau untuk segera melaporkannya ke platform media sosial dan tidak menyebarkannya. Semakin cepat peredaran hoaks diputus, semakin kecil potensi korban berjatuhan.