Harga BBM Non-Subsidi Naik, Nelayan Juwana Berhenti Melaut

Juwana, Jawa Tengah — Suasana Pelabuhan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendadak berubah dari biasanya ramai menjadi sepi pada Rabu (6/5/2026). Ribuan nelayan tradisional yang sehari-hari mengarungi Laut Jawa memilih menambatkan perahu mereka di dermaga dan tidak melaut. Keputusan tersebut diambil menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai memberatkan kalangan pesisir.

Pemandangan dari udara yang diabadikan jurnalis AFP, Devi Rahman, menunjukkan barisan kapal berwarna-warni berjejer rapi di sepanjang Pelabuhan Juwana. Kapal-kapal yang biasanya berangkat sejak subuh itu kini hanya diam terparkir, menunggu keputusan para pemilik apakah akan tetap beroperasi atau memilih berhenti total.

Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi

Berdasarkan data yang dihimpun dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) setempat, harga BBM non-subsidi jenis solar dan bensin mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir. Solar industri yang biasa digunakan untuk mesin kapal naik dari Rp12.500 menjadi Rp15.200 per liter. Sementara itu, bensin pertalite non-subsidi melonjak dari Rp10.000 menjadi Rp13.500 per liter.

Kenaikan tersebut merupakan dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang sempat menyentuh level tertinggi dalam enam bulan terakhir. Pemerintah melalui Pertamina menyesuaikan harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar, sementara BBM subsidi diperuntukkan bagi sektor tertentu yang telah terdaftar dalam skema khusus.

Dampak Langsung pada Nelayan Skala Kecil

Nelayan tradisional yang tergabung dalam kelompok Nelayan Juwana Bersatu mengaku tidak mampu menyerap kenaikan biaya operasional. Dalam satu kali trip melaut, rata-rata nelayan menghabiskan 200 hingga 300 liter solar untuk kapal berukuran sedang. Dengan kenaikan harga tersebut, biaya operasional melonjak dari sekitar Rp2,5 juta menjadi Rp4,5 juta per trip.

"Hasil tangkapan ikan tidak seberapa, sekarang biaya solar naik hampir tiga puluh persen. Mau cari ikan atau cari utang," ujar Suparman, salah satu nelayan senior Juwana saat ditemui di dermaga.

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mencatat terdapat sekitar 3.500 unit kapal ikan di Juwana, dengan mayoritas merupakan kapal tradisional berukuran 5 hingga 10 gross ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen merupakan nelayan kecil yang bergantung pada penggunaan BBM non-subsidi karena tidak terdaftar sebagai penerima subsidi resmi.

Tekanan Ekonomi Pesisir Semakin Berat

Berhentinya aktivitas melaut membawa dampak berantai pada ekonomi pesisir. Pasar ikan Juwana, yang biasanya menjadi pusat distribusi hasil laut untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, mengalami penurunan suplai hingga 60 persen. Harga ikan di pasaran justru mengalami kenaikan karena menipisnya stok yang masuk.

• Penurunan tangkapan: Rata-rata produksi harian turun dari 15 ton menjadi hanya 4 ton per hari sejak kenaikan harga BBM.
• Pengangguran musiman: Sekitar 5.000 pekerja pendukung, mulai dari Anak Buah Kapal (ABK), pengangkut, hingga penyortir, kehilangan penghasilan harian.
• Pelaku UMKM terdampak: Pedagang ikan asin, usaha pemindangan, dan warung makan di sekitar pelabuhan mengalami penurunan omzet hingga 70 persen.

Respons Pemerintah Daerah dan Pusat

Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Koperasi dan UMKM sedang menyiapkan program bantuan sementara bagi nelayan terdampak. Skema yang disiapkan berupa konversi subsidi langsung untuk nelayan kecil selama tiga bulan ke depan, sembari menunggu stabilisasi harga BBM di pasaran.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan tengah mengkaji kemungkinan perluasan penerima BBM subsidi khusus nelayan. Pihak kementerian juga sedang mendata ulang nelayan kecil yang berhak menerima subsidi agar penyaluran lebih tepat sasaran. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final terkait kebijakan tersebut.

Harapan Nelayan di Tengah Ketidakpastian

Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta agar skema subsidi BBM nelayan dapat diperluas, atau setidaknya ada kebijakan stabilisasi harga agar biaya operasional dapat ditekan. Tanpa bantuan tersebut, mereka khawatir aktivitas melaut akan terhenti total dalam beberapa minggu ke depan, membawa dampak sosial yang lebih luas.

"Kami bukan minta banyak. Cukup subsidi atau harga yang stabil supaya kami bisa tetap bekerja. Ini laut satu-satunya mata pencaharian kami," tegas Suparman dengan nada putus asa.

Kondisi di Juwana menjadi gambaran lebih luas tentang tantangan industri perikanan tradisional di tengah dinamika harga energi global. Pelabuhan-pelabuhan serupa di sepanjang pesisir utara Jawa dikabarkan mengalami fenomena yang sama. Tanpa kebijakan yang tepat dan cepat, ribuan keluarga pesisir berpotensi kehilangan sumber penghasilan utama mereka, dan ketimpangan ekonomi di wilayah pesisir akan semakin melebar.