Komitmen Lintas Sektor dan Peran Keluarga Kunci Cegah Kekerasan Anak

Upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan terhadap anak menuntut langkah nyata yang tak bisa ditawar. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan terutama keluarga, menjadi fondasi yang harus diperkuat. Tanpa sinergi itu, berbagai program perlindungan anak hanya akan berhenti sebagai wacana.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data pengaduan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun lalu mencatat lebih dari dua ribu kasus, dengan hampir separuhnya terjadi di lingkungan sekolah. Fakta ini menegaskan bahwa ruang belajar yang seharusnya menjadi tempat aman bagi tumbuh kembang, justru kerap berubah menjadi lokasi kekerasan fisik, verbal, hingga perundungan digital.

Gerakan Nasional Perlindungan Anak (Gernas RANA) yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus mata rantai kekerasan. Namun, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada sejauh mana semua pihak bersedia mengambil tanggung jawab. Bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau dinas pendidikan, melainkan juga panggilan moral bagi setiap orang tua dan anggota masyarakat.

Keluarga sebagai Benteng Pertama

Fungsi keluarga tidak bisa digantikan oleh institusi mana pun. Sejak dini, anak memperoleh pemahaman tentang batasan, rasa hormat, dan cara menyelesaikan konflik dari interaksi di rumah. Ketika keluarga abai dalam menanamkan nilai-nilai anti-kekerasan, celah itu akan mudah dimanfaatkan oleh lingkungan luar yang permisif terhadap tindakan agresif.

Para ahli perkembangan anak menekankan bahwa pola asuh yang penuh kekerasan, baik verbal maupun fisik, akan menormalisasi tindakan serupa di mata anak. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa kekerasan adalah jalan keluar yang sah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas orang tua melalui edukasi pengasuhan positif menjadi sangat krusial. Program-program seperti sekolah orang tua dan konseling keluarga yang disediakan oleh puskesmas serta posyandu perlu diperluas jangkauannya, khususnya ke wilayah-wilayah yang minim akses informasi.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa tanggung jawab menciptakan lingkungan aman bagi anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Ia menekankan bahwa rumah adalah laboratorium pertama tempat anak belajar tentang keadilan, empati, dan resolusi damai. Ketika nilai-nilai itu tertanam kuat, anak akan memiliki pertahanan mental yang cukup saat menghadapi tekanan di luar.

Kolaborasi Multisektor Tanpa Sekat

Pendekatan sektoral sering kali menjadi penghambat efektivitas program perlindungan anak. Setiap instansi bekerja dalam silonya masing-masing, sementara kekerasan justru terjadi pada titik persinggungan berbagai sektor: sekolah, transportasi, dunia maya, dan lingkungan bermain. Untuk itulah Gernas RANA dirancang sebagai payung besar yang mempertemukan peran kementerian, lembaga negara, dunia usaha, dan komunitas akar rumput.

Di tingkat daerah, sinergi ini bisa diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas terpadu yang melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, kepolisian, dan organisasi perlindungan anak. Mereka harus memiliki mekanisme respons cepat yang tidak hanya menangani kasus setelah terjadi, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan melalui patroli bersama, pengawasan kantin dan area sekolah yang rawan, serta pelatihan bagi guru untuk mengenali tanda-tanda awal kekerasan.

Peran dunia usaha juga tidak kalah strategis. Perusahaan teknologi, misalnya, dapat menyumbangkan sistem pelaporan digital yang memudahkan anak atau saksi mata melaporkan tindak kekerasan tanpa takut identitasnya terbongkar. Sementara itu, media massa dan platform digital bertanggung jawab untuk tidak menayangkan konten yang membenarkan atau meromantisasi kekerasan.

Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Inklusif

Sekolah sebagai rumah kedua bagi anak harus menjadi tempat yang memberdayakan, bukan menakutkan. Ini berarti seluruh warga sekolah—mulai dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, hingga penjaga kantin—perlu memiliki kesadaran dan keterampilan untuk mencegah serta merespons kekerasan. Program anti-perundungan jangan sekadar menjadi poster di dinding, tetapi harus dihidupkan melalui diskusi kelas, pelatihan konselor sebaya, dan sistem penghargaan bagi siswa yang menunjukkan sikap peduli dan inklusif.

Pelibatan peserta didik itu sendiri menjadi elemen yang tak terpisahkan. Mereka harus dilibatkan dalam menyusun peraturan sekolah, merancang kampanye anti-kekerasan, dan menjadi duta kebaikan yang memberi contoh bagi teman-temannya. Ketika anak merasa memiliki, mereka akan turut menjaga ruang belajarnya dari tindakan yang merusak.

Dalam konteks ini, Lestari Moerdijat menyatakan bahwa membangun budaya aman di sekolah memerlukan komitmen nyata yang diwujudkan dalam kebijakan, alokasi anggaran, dan keberanian untuk menindak tegas pelaku, termasuk jika pelaku berasal dari kalangan pendidik. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas yang tidak boleh dikorbankan atas nama citra institusi atau prestise sekolah.

Kesadaran Publik dan Partisipasi Warga

Perubahan sosial tidak akan terjadi tanpa dukungan publik yang luas. Kampanye nasional untuk melindungi anak dari kekerasan perlu menyasar seluruh lapisan masyarakat, dari kota besar hingga desa terpencil. Media sosial, radio komunitas, dan forum warga bisa menjadi saluran efektif untuk menyebarkan pesan-pesan pengasuhan tanpa kekerasan, cara mengenali eksploitasi, dan pentingnya melapor jika mendapati tindakan yang mencurigakan.

Setiap warga negara sejatinya adalah mata dan telinga bagi anak-anak yang rentan. Ketika lingkungan sekitar peduli, pelaku akan berpikir dua kali untuk melakukan kekerasan. Di sinilah modal sosial seperti gotong royong dan kepedulian tetangga yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia perlu dihidupkan kembali dalam konteks perlindungan anak. Tidak boleh ada lagi sikap acuh atau anggapan bahwa kekerasan terhadap anak adalah urusan internal keluarga yang tak bisa dicampuri.

Kolaborasi lintas sektor yang digaungkan oleh Lestari Moerdijat bukanlah formula baru, melainkan panggilan untuk mengaktifkan kembali kewarasan kolektif. Kekerasan terhadap anak adalah cermin dari gagalnya sistem perlindungan yang seharusnya bekerja. Dan bilamana gagal, seluruh tatanan peradaban ikut dipertaruhkan.

Baca juga:

• Perbedaan Pola Konsumsi Kelas Atas: Old Money vs Orang Kaya Baru
• 5 HP Kamera 200 MP Terbaik Tahun 2026