Ahmad Luthfi: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Tengah

Profil Singkat dan Basis Kekuasaan

Ahmad Luthfi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2025–2030 setelah memenangi Pilkada 2024 dengan keunggulan signifikan. Luthfi bukan berasal dari trah politik, melainkan sosok dengan latar belakang panjang di kepolisian. Ia menghabiskan karier sebagai perwira tinggi Polri dan terakhir menjabat Kapolda Jawa Tengah (2020–2024). Basis kekuasaannya dibangun dari rekam jejak penegakan hukum, kedekatan dengan jaringan ulama, serta dukungan koalisi besar partai pengusung, termasuk Gerindra, PKB, dan Golkar. Tidak satu pun pendahulunya di periode sebelumnya yang berasal dari korps kepolisian, menjadikan Luthfi figur anomaly dalam peta politik Jateng yang lama didominasi kader partai.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi gubernur, Ahmad Luthfi meniti karier di Polri sejak lulus Akpol 1991. Jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain Kapolresta Surakarta (2015–2016), Kapolres Metro Jakarta Pusat (2016–2017), dan terakhir Kapolda Jawa Tengah mulai 2020. Selama memimpin Polda Jateng, Luthfi kerap tampil di depan publik menangani kasus-kasus besar: pengungkapan jaringan narkoba internasional, konflik agraria, serta penanganan pandemi. Kedekatannya dengan sejumlah kiai besar dimanfaatkan sebagai modal sosial dalam kontestasi Pilkada, meski menuai sorotan ihwal potensi pelanggaran netralitas aparat saat ia masih aktif berdinas.

Kinerja dan Program Unggulan

Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan (2026), sejumlah program unggulan yang dijanjikan saat kampanye mulai terukur realisasinya. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng menunjukkan tingkat ketercapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 per akhir 2025 berada di angka 68 persen untuk tahun pertama.

"Saya pastikan dalam 100 hari pertama, tidak ada lagi petani yang kekurangan pupuk. Kartu Tani akan langsung berfungsi penuh dan subsidi tepat sasaran." — Ahmad Luthfi, debat Pilgub Jateng 2024.

Faktanya, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng per triwulan I 2026, distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani belum sepenuhnya merata. Sebanyak 28 persen petani di Kabupaten Grobogan dan Blora mengaku masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi sesuai alokasi, mirip dengan laporan tahun sebelumnya. Realisasi program Petani Sejahtera yang menjanjikan asuransi gagal panen dan bantuan alat mesin pertanian baru mencakup 42 persen dari total 1,7 juta petani target.

• Infrastruktur Jalan Desa: Dari komitmen perbaikan 6.000 km jalan kabupaten/kota selama lima tahun, pada tahun pertama terealisasi 1.100 km atau 18,3 persen, sesuai data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jateng. Angka ini sejalan dengan target tahunan, namun masalah mutu pengerjaan di beberapa titik mencuat setelah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jateng yang mencatat adanya jalan cepat rusak di Wonogiri dan Sragen akibat kualitas material di bawah spesifikasi.
• Bantuan UMKM: Program Lapak Sejahtera mengklaim telah menyalurkan kredit tanpa bunga sebesar total Rp780 miliar kepada 320.000 pelaku usaha mikro per Juni 2026. Namun identifikasi dari Asosiasi UMKM Jateng menunjukkan angka kredit macet sejak awal program mencapai 12 persen, menimbulkan tanda tanya tentang ketatnya seleksi penerima.
• Kesehatan: Janji membangun 500 puskesmas pembantu di wilayah perbatasan, hingga saat ini baru terealisasi 211 unit. Kekurangan tenaga kesehatan tetap menjadi masalah akut, terutama di kabupaten seperti Cilac