Gelombang penolakan terhadap dua tokoh paling kontroversial dalam pemerintahan sayap kanan Israel semakin meluas. Sepuluh negara Eropa dan Barat secara serentak memberlakukan larangan masuk terhadap Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Informasi ini terungkap dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Israel yang diterima media kami pada Selasa (7/7/2026).

Ben-Gvir dan Smotrich dikenal sebagai arsitek kebijakan garis keras terhadap Palestina. Keduanya kerap melontarkan pernyataan yang menuai kecaman global karena dianggap secara terbuka menganjurkan penghapusan hak-hak dasar, bahkan pemusnahan, terhadap rakyat Palestina. Langkah sepuluh negara ini menjadi tamparan diplomatik terbaru bagi koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pernyataan Resmi dan Tanggapan

Kementerian Luar Negeri Israel dalam keterangannya mengkonfirmasi bahwa larangan masuk tersebut telah resmi diberlakukan. Berikut pernyataan dari pihak kementerian yang dihimpun oleh Lurusin.com:

"Sepuluh negara telah memberlakukan larangan masuk terhadap dua menteri sayap kanan itu yang menghadapi kecaman luas akibat pernyataan yang dianggap menganjurkan pemusnahan rakyat Palestina."

Meskipun pernyataan tersebut tidak merinci kesepuluh negara yang dimaksud, langkah serentak ini menandakan adanya koordinasi antarnegara yang semakin solid dalam merespons retorika ekstrem dari para pejabat Israel. Sebelumnya, sejumlah negara Eropa secara individual telah menyuarakan ketidaknyamanan mereka terhadap kehadiran menteri-menteri tersebut di forum internasional.

Profil Kontroversial Dua Menteri

Itamar Ben-Gvir, yang kini menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan supremasi Yahudi. Ia kerap memprovokasi dengan komentar yang mengagungkan kekerasan dan menolak sepenuhnya hak eksistensi Palestina. Sementara itu, Bezalel Smotrich, sebagai Menteri Keuangan, pernah secara terbuka menyerukan penghancuran sebuah desa Palestina dan secara konsisten mendorong perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.

Menurut laporan yang dirangkum oleh Lurusin.com, pernyataan terbaru mereka yang menjadi pemicu larangan ini berkisar pada seruan yang dianggap setara dengan genosida, sehingga melampaui batas-batas perbedaan politik biasa. Dewan Keamanan Nasional beberapa negara Barat menilai kehadiran kedua menteri ini berpotensi memicu kekerasan dan mengganggu stabilitas keamanan kawasan.

Implikasi Diplomatik

Keputusan kolektif dari sepuluh negara ini diperkirakan akan memperdalam isolasi diplomatik Israel di panggung internasional, terutama di tengah upaya gencatan senjata yang masih rapuh. Langkah ini juga memberi tekanan tambahan kepada PM Netanyahu, yang harus menyeimbangkan tuntutan koalisi sayap kanannya dengan kekhawatiran sekutu-sekutu strategis Israel di Barat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan langsung dari kantor Ben-Gvir maupun Smotrich. Namun, analis politik memperkirakan kedua menteri akan menjadikan larangan ini sebagai "lencana kehormatan" untuk memperkuat posisi mereka di kalangan pendukung garis keras di dalam negeri.