EDITOR’S NOTE — Tulisan ini merupakan hasil pengolahan dan penyaduran dari pemberitaan

Kronologi Penetapan Tersangka Baru

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik memperluas jerat hukum dalam perkara dugaan penipuan rekrutmen dan Surat Keputusan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN) palsu. Setelah sebelumnya menetapkan Antoni (46) sebagai tersangka utama, penyidik kini menetapkan seorang tersangka kedua.

Tersangka baru diketahui berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik. Identitasnya belum diungkap ke publik oleh kepolisian dengan alasan pemeriksaan masih berlangsung dan dikhawatirkan mengganggu upaya penyidikan lebih lanjut.

Modus Operandi dan Peran Tersangka

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, PNS Dinas PMD tersebut tidak berperan sendirian. Ia diduga kuat menjadi aktor pendukung utama yang memuluskan langkah Antoni dalam meyakinkan para korban bahwa proses rekrutmen berjalan resmi.

“Tersangka ini menggunakan jabatannya sebagai PNS untuk meyakinkan para korban. Statusnya sebagai aparatur sipil negara membuat para korban percaya bahwa rekrutmen itu legal dan difasilitasi oleh orang dalam,” ujar Kasat Reskrim Polres Gresik.

Peran spesifik yang dijalankan meliputi:

• Menyediakan ruang dan akses informasi internal Pemkab Gresik yang memperkuat narasi rekrutmen fiktif.
• Menerima sejumlah aliran dana dari para korban yang disalurkan melalui Antoni.
• Turut serta dalam pertemuan-pertemuan yang meyakinkan para calon korban tentang keabsahan proses.

Jumlah Korban dan Kerugian

Penyidik masih terus mendata jumlah korban yang terus bertambah. Data awal menyebutkan puluhan orang telah menyetorkan uang dengan nominal bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga mencapai ratusan juta rupiah per individu.

Total kerugian material yang berhasil dihimpun sementara menembus angka miliaran rupiah. Polisi tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah seiring munculnya korban-korban baru yang melapor.

Barang bukti yang telah diamankan meliputi:

• Sejumlah dokumen SK palsu yang telah dibagikan kepada korban.
• Bukti transfer dan catatan keuangan antara korban, Antoni, dan tersangka PNS.
• Peralatan komunikasi yang digunakan untuk koordinasi aksi penipuan.

Proses Hukum dan Jeratan Pasal

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Penyidik juga tengah mengkaji penerapan pasal berlapis, termasuk kemungkinan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun.

Kombinasi pasal-pasal tersebut dipilih berdasarkan perbedaan peran kedua tersangka. Antoni bertindak sebagai otak utama yang merekrut korban dan mengumpulkan dana, sementara PNS Dinas PMD berfungsi sebagai legitimator yang menguatkan kepercayaan korban dengan status jabatannya.

Respons Pemerintah Kabupaten Gresik

Pemkab Gresik melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menyatakan sikap tegas. Kepala BKPSDM menegaskan bahwa sejak awal tidak ada rekrutmen PNS di luar jalur resmi yang diumumkan pemerintah pusat.

“Seluruh proses rekrutmen ASN, baik CPNS maupun PPPK, dilakukan secara terpusat oleh Kementerian PAN-RB dan BKN. Tidak ada satupun rekrutmen yang dilakukan langsung oleh pemda. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak percaya pada oknum yang menjanjikan bisa memasukkan menjadi PNS,” tegasnya.

Pihak Pemkab juga memastikan akan memberikan sanksi administrasi kepegawaian terhadap PNS Dinas PMD yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sejalan dengan proses hukum pidana yang berjalan.

Langkah Kepolisian ke Depan

Polres Gresik membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dalam kasus ini. Korban diminta membawa bukti-bukti pendukung seperti kwitansi pembayaran, bukti transfer, komunikasi elektronik, dan dokumen SK palsu yang pernah diterima.

Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan analisis forensik terhadap barang bukti digital masih berlangsung intensif. Jaringan yang melibatkan oknum PNS ini diduga telah beroperasi cukup lama sebelum akhirnya terbongkar.