Dr. Eko Wahyuanto Bahas Transformasi Kebijakan Publik Digital

Di tengah derasnya arus digitalisasi yang merambah seluruh sendi kehidupan, sorotan terhadap adaptasi kebijakan publik menjadi keniscayaan. Dr. Eko Wahyuanto, MM, seorang pengamat kebijakan publik, menekankan bahwa momentum ini menuntut reformulasi pendekatan yang tidak lagi sekadar reaktif, melainkan antisipatif dan berbasis data. Dalam diskusi terbatas yang mengulas lanskap regulasi kontemporer, ia membeberkan sejumlah catatan kritis mengenai kesiapan birokrasi dan kerangka hukum di Indonesia dalam merespons disrupsi teknologi.

Menurutnya, lompatan inovasi digital telah menciptakan kesenjangan antara kecepatan perubahan di masyarakat dengan ritme pembuatan kebijakan konvensional. Kesenjangan ini, jika tidak segera dijembatani, akan memunculkan area abu-abu yang berpotensi merugikan kepentingan publik sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang selama ini menjadi tumpuan baru. Ia menyoroti bahwa banyak regulasi warisan yang masih menggunakan paradigma lama untuk mengatur ekosistem yang sepenuhnya baru.

Urgensi Kebijakan Berbasis Bukti dan Data

Dr. Eko Wahyuanto menggarisbawahi bahwa fondasi kebijakan publik modern harus bertumpu pada bukti empiris dan analisis data yang komprehensif. Ia berpandangan, praktik perumusan kebijakan yang berbasis intuisi atau tekanan politik jangka pendek sudah tidak relevan untuk menghadapi kompleksitas isu seperti perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, dan fintech. "Pemerintah perlu membangun ekosistem data terpadu yang memungkinkan setiap kementerian dan lembaga untuk mengambil keputusan berbasis realitas di lapangan, bukan berdasarkan asumsi," ujarnya, menyitir perlunya interoperabilitas data lintas sektor yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Lebih lanjut, ia mencontohkan, dalam penyusunan regulasi terkait ekonomi gig atau perlindungan pekerja platform, seringkali data ketenagakerjaan yang digunakan tidak mencerminkan kondisi faktual para pengemudi daring atau pekerja kreatif lepas. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kerap tumpul dan gagal memberikan perlindungan optimal. Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga riset independen dan sektor privat menjadi kunci untuk memperkaya basis pengetahuan yang menjadi pijakan kebijakan.

Tantangan Kapasitas dan Mentalitas Birokrasi

Aspek lain yang menjadi perhatian tajam Dr. Eko Wahyuanto adalah kapasitas adaptif sumber daya manusia di tubuh birokrasi. Digitalisasi kebijakan publik tidak hanya berbicara tentang penyediaan infrastruktur atau peluncuran aplikasi pelayanan publik, melainkan transformasi mentalitas aparatur. Ia mencatat, masih terdapat resistensi kultural yang kuat di beberapa lini birokrasi terhadap transparansi dan akuntabilitas yang notabene dibawa oleh sistem digital. Mentalitas sektoral dan ego lembaga seringkali menjadi hambatan terbesar dalam mewujudkan pelayanan satu pintu yang efisien.

Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan program peningkatan literasi digital dan literasi kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi para pembuat keputusan di tingkat pusat hingga daerah. Pelatihan teknis tidak cukup; dibutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi. "Teknokrat yang paham kebijakan dan birokrat yang paham teknologi adalah kebutuhan mutlak," tegasnya. Tanpa kombinasi itu, kebijakan publik digital hanya akan menjadi proyek mercusuar yang mahal namun minim dampak.

Regulasi Adaptif dan Peran Serta Publik

Dalam paparannya, Dr. Eko Wahyuanto juga mendorong penerapan model regulasi adaptif atau agile governance. Konsep ini memungkinkan aturan untuk terus dievaluasi dan disesuaikan seiring perkembangan teknologi, tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang dan seringkali tertinggal oleh inovasi. Ia merujuk pada praktik sandbox regulasi di sektor jasa keuangan sebagai contoh keberhasilan yang dapat direplikasi di sektor lain, seperti kesehatan digital dan transportasi berbasis aplikasi. Pendekatan ini memberi ruang bagi inovasi untuk diuji coba dalam lingkungan terkendali sebelum aturan yang ketat ditetapkan.

Partisipasi publik juga menjadi pilar penting yang ia garisbawahi. Kebijakan di era digital tidak bisa lagi dirumuskan dalam ruang tertutup. Mekanisme konsultasi publik berbasis platform digital harus dioptimalkan untuk menjaring aspirasi kelompok masyarakat yang terdampak langsung, termasuk komunitas disabilitas, pelaku UMKM, dan masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). Inklusivitas dalam perumusan kebijakan adalah prasyarat untuk menciptakan regulasi yang berkeadilan dan memiliki legitimasi kuat di mata warga negara.

Menimbang Masa Depan Kebijakan Digital Nasional

Menatap ke depan, Dr. Eko Wahyuanto menilai Indonesia memiliki potensi untuk menjadi rujukan tata kelola kebijakan digital di kawasan, asalkan mampu mengkonsolidasikan tiga elemen utama: infrastruktur hukum yang lincah, birokrasi yang kapabel, dan partisipasi publik yang inklusif. Ia mengingatkan bahwa kompetisi global bukan hanya tentang kecepatan adopsi teknologi, tetapi juga tentang kualitas tata kelola yang memberikan kepastian dan keadilan. Ketertinggalan dalam merumuskan kebijakan proteksi data, misalnya, telah menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar dari kelambanan regulasi.

Terakhir, ia menekankan pentingnya komitmen politik tertinggi untuk memimpin transformasi ini. Tanpa adanya arahan dan teladan yang kuat dari pucuk kepemimpinan nasional, upaya-upaya terfragmentasi di bawah akan sulit mencapai massa kritis. Kebijakan publik digital bukan sekedar agenda teknis, melainkan proyek peradaban yang akan menentukan daya saing dan ketahanan bangsa di abad ke-21. Dr. Eko Wahyuanto menutup dengan keyakinan bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia mampu melewati gelombang disrupsi ini secara tangguh dan bermartabat.

Baca juga:

• Prabowo Luncurkan B50, Klaim Setop Impor Solar Mulai Hari Ini
• Analisis Taktik Argentina vs Swiss di Perempat Final Piala Dunia 2026