DPR Gelar Rapat Paripurna ke-24, 298 Anggota Dewan Hadir Langsung di Senayan

JAKARTA, Lurusin.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat paripurna pada Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, yang menjadi momen penting dalam pembahasan berbagai agenda strategis nasional. Berdasarkan laporan internal sekretariat dewan, sebanyak 298 anggota DPR tercatat hadir secara langsung dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna ke-24 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Kehadiran 298 dari total 575 anggota dewan menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, melebihi separuh dari jumlah keseluruhan. Hal ini mencerminkan komitmen para wakil rakyat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan penting di penghujung masa persidangan. Suasana rapat terpantau tertib meskipun beberapa fraksi saling menyampaikan pandangan yang beragam terkait agenda yang akan dibahas.

“Hari ini kita akan membahas dan mengesahkan beberapa agenda penting, termasuk tindak lanjut hasil pembahasan di tingkat komisi dan badan. Forum paripurna ini menjadi penentu arah kebijakan legislasi dan pengawasan yang akan segera kita rampungkan,” ujar Saan Mustopa saat membuka rapat.

Dalam sesi pembukaan, diinformasikan bahwa agenda utama rapat mencakup pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi, serta pembacaan laporan kinerja dari beberapa komisi. Salah satu isu yang mencuat adalah terkait pengawasan dana pendidikan dan potensi penyalahgunaan wewenang di daerah, sebagaimana diungkapkan dalam laporan anggota DPR yang disampaikan secara terpisah kepada media kami.

Sementara itu, di sela-sela jalannya rapat, sorotan juga tertuju pada isu integritas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa seorang anggota dewan mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan praktik gratifikasi yang melibatkan Bupati Langkat. Dalam pernyataannya, anggota DPR tersebut menyoroti dugaan penyelewengan yang menjadikan seragam sekolah sebagai salah satu lahan pungutan tidak resmi. Meskipun isu ini tidak termasuk dalam pokok pembahasan resmi rapat paripurna, namun menjadi perbincangan hangat di kalangan legislatif yang mendorong perlunya penguatan fungsi pengawasan.

Rapat paripurna berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Pimpinan sidang secara bergantian memberikan kesempatan kepada perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir. Catatan dari sekretariat menunjukkan bahwa beberapa RUU yang disahkan akan segera dikirimkan kepada pemerintah untuk proses berikutnya. Selain itu, sejumlah rekomendasi terkait hasil pengawasan lapangan juga disepakati untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme komisi terkait.

Seluruh proses rapat berlangsung lancar hingga penutupan. Pimpinan DPR dijadwalkan akan kembali menggelar rapat paripurna lanjutan akhir pekan ini untuk membahas sisa agenda yang belum tertuntaskan. Partisipasi 298 anggota dewan dalam sesi hari ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur efektivitas kinerja legislatif dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.