Djoko Setijowarno: Transportasi Publik Berkualitas Harus Jadi Prioritas

Pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia kerap menjadi sorotan. Kali ini, seorang akademisi sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan yang semestinya diambil pemerintah. Ia menekankan bahwa kualitas layanan publik harus menjadi acuan utama, bukan sekadar pencapaian target fisik proyek.

Fokus pada Mobilitas, Bukan Hanya Pembangunan

Dalam sebuah diskusi terbatas, Djoko Setijowarno mengungkapkan bahwa orientasi pembangunan transportasi selama ini masih terlalu condong pada infrastruktur untuk kendaraan pribadi. Ia menilai, pembangunan jalan tol yang masif tanpa diimbangi pengembangan transportasi massal hanya akan memindahkan kemacetan, bukan mengurainya. "Kita tidak boleh hanya mengejar panjang kilometer jalan tol, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap moda transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau," tegasnya.

Menurut Djoko, yang juga merupakan akademisi di Program Studi Teknik Sipil Unika Soegjapranata, paradigma perencanaan transportasi perlu bergeser dari memenuhi kebutuhan kendaraan menjadi melayani mobilitas manusia. Ini berarti, kebijakan harus diarahkan pada penyediaan angkutan umum massal yang terintegrasi, baik di perkotaan maupun antarwilayah.

Integrasi Antarmoda sebagai Kunci

Salah satu masalah krusial yang disorot Djoko adalah lemahnya konektivitas antarmoda. Ia mencontohkan, walaupun beberapa kota telah memiliki moda transportasi modern seperti LRT atau BRT, integrasi fisik dan tarif masih jauh dari ideal. "Masyarakat masih harus berjalan jauh untuk berpindah moda, atau membayar lagi meski hanya berganti angkutan. Ini tidak efisien dan mengurangi minat beralih dari kendaraan pribadi," urainya.

Djoko Setijowarno mendorong pemerintah untuk segera menerapkan sistem tiket terintegrasi dan membangun titik-titik simpul transportasi (transit hub) yang memadai. Ia merujuk pada praktik baik di sejumlah negara yang berhasil menekan penggunaan mobil pribadi melalui kenyamanan dan kepastian jadwal angkutan umum. Keterpaduan rute, jadwal, dan pembayaran menjadi elemen non-negosiasi dalam strategi tersebut.

Keberpihakan pada Kelompok Rentan

Dalam kesempatan yang sama, Djoko turut menyinggung pentingnya inklusivitas dalam desain transportasi. Ia menyayangkan masih banyaknya fasilitas yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Termasuk trotoar yang tidak ramah pejalan kaki dan halte yang tinggi tanpa jalur landai. "Transportasi publik harus melayani semua lapisan masyarakat, tidak boleh ada diskriminasi dalam akses," tuturnya.

Sebagai Dewan Penasehat MTI, Djoko Setijowarno juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap standar keselamatan. Kecelakaan angkutan umum yang masih sering terjadi, katanya, mencerminkan lemahnya pengawasan operasional dan kelalaian dalam perawatan armada. Ia meminta Kementerian Perhubungan untuk memperkuat peran inspektorat dan menerapkan sanksi tegas terhadap operator yang abai.

Pendanaan Berkelanjutan dan Peran Daerah

Mengenai pendanaan, Djoko Setijowarno mengingatkan bahwa model bisnis transportasi publik tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Subsidi yang tepat sasaran, baik dari APBN maupun APBD, diperlukan untuk menjaga keterjangkauan tarif. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih berani mengalokasikan anggaran bagi transportasi perkotaan, bukan sekadar bergantung pada pusat. Banyak kota sedang yang tumbuh pesat, tapi minim perencanaan transportasi massal, berpotensi menghadapi krisis mobilitas dalam satu dekade mendatang.

Guru besar di Unika Soegjapranata ini menambahkan, pendekatan pembiayaan kreatif seperti land value capture atau kerja sama pemerintah-swasta bisa menjadi solusi asalkan transparan dan akuntabel. "Kita perlu belajar dari kegagalan proyek-proyek sebelumnya agar tidak mengulangi kesalahan," ujarnya.

Harapan ke Depan

Djoko Setijowarno menutup paparannya dengan optimisme terukur. Ia melihat ada kemajuan dalam kesadaran pemerintah, terutama dengan diterbitkannya regulasi yang mendorong transportasi berkelanjutan. Namun, implementasi di lapangan masih sangat bergantung pada kemauan politik para pemangku kepentingan. Ia berharap visi transportasi publik yang humanis dan efisien tidak sekadar menjadi jargon dalam dokumen perencanaan, melainkan terwujud dalam keseharian warga.

Sebagai tokoh yang konsisten menyuarakan perbaikan transportasi nasional, Djoko Setijowarno terus aktif mengedukasi masyarakat melalui berbagai forum akademik dan organisasi profesi. Kehadirannya di MTI semakin memperkuat posisi organisasi tersebut dalam memberi masukan berbasis data dan riset kepada pembuat kebijakan.

Ke depan, ia menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, operator, dan komunitas pengguna. Tanpa sinergi itu, upaya membenahi transportasi publik Indonesia akan tetap berjalan lambat, sementara kerugian akibat kemacetan dan polusi terus membengkak. "Waktunya untuk bertindak adalah sekarang," pungkasnya.

Baca juga:

• Malaysia Siapkan QR Nasional, Ikuti Jejak QRIS Indonesia
• Prediksi Starting XI Norwegia vs Inggris: Misi Taklukkan Haaland