Di Depan Guru Besar, Prabowo Targetkan Pangkas 1.000 BUMN Jadi 250
Jakarta - Di hadapan para guru besar dari berbagai perguruan tinggi, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan target besar pemerintah untuk memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Jakarta - Di hadapan para guru besar dari berbagai perguruan tinggi, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan target besar pemerintah untuk memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara drastis. Dari total sekitar 1.000 entitas yang ada saat ini, termasuk anak perusahaan dan cucu perusahaan, jumlahnya akan dikecilkan menjadi hanya 250. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Alasan Pemangkasan: Overhead dan Boros Anggaran
Presiden Prabowo menegaskan bahwa banyak BUMN yang telah mengalami "overhead" atau kelebihan beban organisasi yang pada akhirnya berdampak pada pemborosan uang negara. Menurutnya, struktur yang gemuk dan tumpang tindih membuat banyak perusahaan pelat merah tidak efisien. "Pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi secara besar-besaran. Kita tidak bisa terus-terusan membiayai BUMN yang tidak sehat dan hanya menggerogoti uang rakyat. Harus ada rasionalisasi," ujar Prabowo dalam pidatonya. Media kami mencatat bahwa Presiden menggunakan istilah "operasi besar-besaran" untuk menggambarkan langkah penutupan dan penggabungan yang akan segera dilakukan.
"Kita targetkan dari 1.000 BUMN, nanti tinggal 250 saja. Itu pun harus yang benar-benar efisien dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Tidak boleh ada lagi BUMN yang merugi terus-menerus namun tetap dipertahankan," kata Prabowo dengan nada tegas.
Respon Positif Guru Besar, Minta Kehati-hatian
Para guru besar yang hadir dalam sarasehan menyambut positif rencana tersebut. Namun, sejumlah profesor menyampaikan catatan agar proses konsolidasi tidak menimbulkan gejolak sosial, terutama terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung yang enggan disebut namanya mengatakan, "Pembersihan BUMN memang perlu, tetapi harus diimbangi dengan program transisi yang jelas, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja." Pantauan Lurusin.com, forum tersebut juga diwarnai dengan dialog terbuka antara Presiden dan para akademisi yang membahas masa depan industri dan riset nasional.
Langkah Konkret dan Jadwal Evaluasi
Prabowo mengungkapkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan segera membentuk tim khusus yang bertugas mengaudit seluruh BUMN dan anak usahanya. Tim tersebut akan diberi waktu beberapa bulan ke depan untuk merekomendasikan mana BUMN yang akan ditutup, digabung, atau direstrukturisasi. "Saya minta laporan lengkap dalam enam bulan, lalu kita eksekusi. Tidak ada lagi setengah-setengah," tegasnya. Langkah ini sejalan dengan arahan efisiensi anggaran yang belakangan gencar disuarakannya di berbagai forum.
Baca juga: Prabowo Hadiri Penutupan Sarasehan KSTI, Bahas Masa Depan Sains dan Teknologi Nasional
Comments (0)