Defisit APBN 2026 Diprediksi Tembus Rp734,3 Triliun

Proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menunjukkan pelebaran signifikan hingga mencapai Rp734,3 triliun. Angka ini disampaikan oleh Purbaya, pejabat Kementerian Keuangan, sebagai revisi dari target fiskal awal tahun. Melonjaknya defisit terutama dipicu oleh realisasi belanja negara yang diperkirakan melampaui batas pagu yang sudah ditetapkan.

Pergeseran Asumsi Dasar Makro

Perubahan proyeksi defisit tidak lepas dari dinamika asumsi makro yang mendasari penyusunan APBN 2026. Pada awal tahun, pemerintah menetapkan defisit sebesar Rp595,2 triliun atau sekitar 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target itu didasarkan pada perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 80 dolar AS per barel. Namun, perkembangan global dan domestik memaksa penyesuaian. Harga minyak yang bertahan di atas 85 dolar AS memperlebar beban subsidi energi. Sementara itu, pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp16.800 meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri dan impor barang modal. Purbaya mengonfirmasi bahwa kombinasi faktor tersebut memicu lonjakan defisit hingga 23,4 persen dari rencana semula.

Belanja Negara Melampaui Pagu

Purbaya menjelaskan bahwa pendorong utama pelebaran defisit adalah realisasi belanja yang jauh lebih tinggi dari pagu. Pos belanja yang paling menyedot anggaran adalah subsidi dan kompensasi energi, yang diperkirakan menembus Rp350 triliun, naik dari alokasi awal Rp280 triliun. Volume konsumsi BBM bersubsidi yang terus meningkat seiring pemulihan mobiliti pasca-pandemi serta melonjaknya harga minyak dunia menjadi pemicunya. Belanja bantuan sosial juga membengkak menjadi Rp240 triliun karena pemerintah memperluas cakupan program perlindungan sosial, termasuk penambahan bantuan langsung tunai untuk meredam gejolak harga pangan. Selain itu, proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan percepatan jaringan kereta api semi-cepat tetap berjalan sesuai jadwal, sehingga menuntut komitmen pendanaan yang tidak berkurang meskipun ruang fiskal menyempit. Di sisi lain, belanja pegawai mengalami kenaikan moderat akibat penyesuaian gaji dan pensiun yang rutin.

Tekanan dari Pembayaran Bunga Utang

Faktor lain yang diam-diam menggerus postur fiskal adalah lonjakan belanja pembayaran bunga utang. Dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang lebih tinggi untuk menahan inflasi dan mengantisipasi kebijakan moneter global, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) ikut terdorong naik. Purbaya menyebutkan bahwa pos pembayaran bunga utang tahun ini bisa mencapai Rp530 triliun, melampaui pagu awal Rp490 triliun. Kenaikan ini bersifat teknis dan sulit dihindari karena berkaitan dengan refinancing surat utang jatuh tempo yang harus dilakukan di tengah pasar yang menuntut yield lebih tinggi. Akibatnya, ruang fiskal untuk belanja produktif semakin tergerus oleh beban rutin yang terus membengkak.

Pembiayaan Defisit dan Risiko Keberlanjutan

Untuk menutup selisih defisit yang melebar, pemerintah akan mengandalkan pembiayaan melalui penerbitan SBN, pinjaman bilateral, dan multilateral. Purbaya menegaskan bahwa strategi pembiayaan masih terkelola dengan hati-hati dengan mengutamakan instrumen berdenominasi rupiah dan tenor panjang guna meminimalkan risiko nilai tukar dan rolling over. Namun, sejumlah analis mulai menyuarakan kekhawatiran tentang tekanan terhadap pasar obligasi. Pasokan SBN yang lebih besar dari rencana berpotensi mendorong kenaikan yield lebih lanjut, yang pada gilirannya menambah beban bunga di masa mendatang. Lembaga pemeringkat juga mencermati pergerakan rasio utang terhadap PDB yang diperkirakan menembus 40 persen, lebih tinggi dari proyeksi awal 38,5 persen. Purbaya merespons bahwa rasio tersebut masih aman karena jauh di bawah batas Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen dari PDB, dan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit primer (tanpa beban bunga) agar kembali menuju nol.

Respons Kebijakan Jangka Pendek

Guna menjaga kredibilitas fiskal, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah korektif. Pertama, optimalisasi penerimaan negara melalui intensifikasi pajak dan perluasan basis cukai, termasuk penyesuaian tarif cukai plastik dan minuman berpemanis yang selama ini tertunda. Kedua, efisiensi belanja barang dan perjalanan dinas yang dapat dipangkas tanpa mengganggu pelayanan publik. Ketiga, mempercepat penarikan pinjaman program dari lembaga internasional yang memiliki bunga rendah dan persyaratan kebijakan yang mendukung reformasi. Keempat, mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengurangi beban langsung APBN. Purbaya optimistis bahwa kombinasi langkah itu dapat menahan pelebaran defisit lebih lanjut pada semester kedua.

Prospek Ekonomi dan Implikasi

Defisit yang membengkak membawa dua sisi mata uang bagi perekonomian. Di satu sisi, stimulus fiskal yang kuat dari belanja negara mampu menjaga permintaan domestik tetap bergairah, mendukung pertumbuhan ekonomi tahun ini pada kisaran 5,0–5,2 persen meskipun ekspor melambat. Program bantuan sosial dan infrastruktur menciptakan efek pengganda yang mencegah kontraksi konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, penyerapan besar-besaran di pasar obligasi dikhawatirkan akan menciptakan crowding out effect, yaitu tergerusnya alokasi kredit untuk sektor swasta karena perbankan lebih memilih menanamkan dana di SBN yang berisiko rendah. Purbaya menekankan bahwa koordinasi Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Ke depan, pelaku pasar akan mencermati postur APBN Perubahan yang segera diumumkan guna memperoleh gambaran lebih pasti mengenai strategi konsolidasi fiskal pasca-2026.

Baca juga:

• Sudaryono Sinyalir Maju Pilgub Jateng Usai Bertemu Gus Yasin
• Lokomotif INKA Tembus Australia: Kekuatan Industri Kereta Nasional