CNG Pengganti LPG 3 Kg Diklaim Lebih Murah 40%, Bahlil: Negara Bisa Hemat Rp 30 Triliun

Lurusin.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG 3 kilogram akan membawa penghematan besar bagi keuangan negara. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2026), ia menegaskan harga CNG bisa 30% hingga 40% lebih murah dibandingkan LPG bersubsidi.

Rencana peralihan dari LPG 3 kg ke CNG ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan beban subsidi energi yang selama ini membengkak. Berdasarkan data Kementerian ESDM, total subsidi LPG mencapai sekitar Rp 86 triliun hingga Rp 90 triliun per tahun. Dengan selisih harga yang signifikan, potensi efisiensi anggaran bisa menembus Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun.

Hitungan Potensi Penghematan

Dalam paparannya, Bahlil memberikan gambaran sederhana perhitungan penghematan.

"Yang jelas harganya lebih murah 30% - 40% daripada LPG. Kalau 30% - 40% sekarang subsidi kita berapa? Rp 86 triliun- Rp 90 triliun. Kali rata-ratalah kalau katakanlah 25%, kali 30%, berarti kan Rp 27 triliun - Rp 30 triliun bisa kita lakukan efisiensi," beber Bahlil.

Ia menambahkan bahwa konversi ke CNG tidak hanya membuat harga di tingkat konsumen lebih terjangkau, tapi juga mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang selama ini membebani neraca perdagangan.

Target Implementasi dan Infrastruktur

Meski belum mengumumkan jadwal pasti, Bahlil menyebut bahwa program penggantian LPG 3 kg dengan CNG akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur jaringan gas, termasuk stasiun pengisian dan konverter kit bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

CNG diyakini lebih ramah lingkungan karena emisinya lebih rendah, sejalan dengan komitmen transisi energi nasional. Dengan efisiensi hingga puluhan triliun rupiah per tahun, dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk program pembangunan prioritas lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Langkah ini mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan, meski tantangan distribusi dan adaptasi di lapangan tetap menjadi perhatian. Pemerintah berjanji akan memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan energi masyarakat.