Cek Fakta: Perpres Ojol Agustus 2026 dan Cakupan Kurir Makanan

Beredar klaim bahwa Kementerian Perhubungan tengah merampungkan Peraturan Presiden baru tentang ojek online dengan target terbit sebelum 17 Agustus 2026, dan bahwa regulasi tersebut turut mengikat kurir makanan serta barang. Klaim ini beredar luas melalui pemberitaan media dan percakapan di media sosial. Lurusin melakukan verifikasi forensik terhadap dua klaim terpisah tersebut dengan merujuk pada dokumen regulasi resmi, pernyataan pejabat publik, serta jejak kebijakan yang dapat dilacak secara independen.

Klaim yang Beredar

Klaim pertama: pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan Perpres ojol rampung dan diterbitkan sebelum peringatan 17 Agustus 2026. Klaim kedua: cakupan regulasi tidak berhenti pada angkutan penumpang, melainkan diperluas hingga layanan kurir makanan dan barang berbasis aplikasi. Kedua klaim diperiksa secara terpisah karena masing-masing memiliki basis bukti yang berbeda kekuatannya.

Verifikasi Klaim Pertama: Jadwal Penerbitan Perpres

Berdasarkan verifikasi, keberadaan proses penyusunan Perpres ojol adalah fakta yang terkonfirmasi. Kementerian Perhubungan secara terbuka menyampaikan bahwa draf Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan angkutan sepeda motor berbasis aplikasi sedang difinalisasi. Materi yang dibahas mencakup skema tarif, batas potongan aplikator, status kemitraan pengemudi, serta jaminan sosial. Proses pembahasan disebut melibatkan masukan dari aplikator, perwakilan pengemudi, dan pemangku kepentingan lain.

Konteks regulasi memperkuat temuan ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memasukkan sepeda motor sebagai angkutan umum. Akibatnya, tata kelola ojol selama ini bertumpu pada regulasi setingkat menteri, yakni Permenhub PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, serta Keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 Tahun 2022 yang mengatur pedoman perhitungan biaya jasa dan membatasi potongan aplikator maksimal 20 persen. Kebutuhan payung hukum yang lebih kuat menjadi dasar penyusunan Perpres.

Namun pada klaim jadwal, data menunjukkan catatan penting. Target penerbitan Perpres ojol tercatat pernah bergeser dari jadwal yang disampaikan sebelumnya. Hingga verifikasi ini disusun, tidak ditemukan dokumen resmi — baik keputusan yang diundangkan, siaran pers Sekretariat Kabinet, maupun pengumuman tertulis Kementerian Perhubungan — yang menetapkan tanggal pasti penerbitan pada Agustus 2026. Klaim tenggat sebelum 17 Agustus 2026 dengan demikian berstatus target yang belum dapat dikonfirmasi secara independen, bukan fakta yang telah terdokumentasi.

Kejelasan jadwal bukan hal sepele. Setiap perubahan skema tarif dan potongan aplikator berdampak langsung pada pendapatan jutaan pengemudi serta biaya yang dibayar konsumen. Karena itu, klaim waktu yang tidak berbasis dokumen resmi berisiko menciptakan ekspektasi keliru di kalangan pengemudi maupun aplikator.

Verifikasi Klaim Kedua: Cakupan Kurir Makanan dan Barang

Klaim bahwa regulasi turut mengikat kurir makanan dan barang sejalan dengan arah kebijakan yang disampaikan pejabat Kementerian Perhubungan dalam berbagai keterangan publik. Pemerintah menegaskan pengaturan tidak hanya menyasar angkutan orang, tetapi juga layanan pengiriman barang dan makanan yang menggunakan pengemudi roda dua berbasis aplikasi. Argumentasinya konsisten: jutaan pengemudi bekerja lintas layanan — mengangkut penumpang, mengantar makanan, dan mengirim paket — sehingga pengaturan yang hanya menyentuh satu jenis layanan dinilai tidak menyelesaikan persoalan pelindungan kerja secara utuh.

Faktanya adalah, tuntutan serupa datang dari asosiasi pengemudi yang selama ini meminta kepastian status kerja, skema tarif yang adil, serta jaminan sosial bagi seluruh pekerja platform, termasuk kurir. Pemerintah juga telah mengambil langkah parsial di luar Perpres, antara lain kebijakan bonus hari raya bagi pengemudi ojol dan kurir yang diumumkan pada 2025. Kebijakan tersebut menunjukkan kurir memang telah masuk dalam radar kebijakan ketenagakerjaan sektor platform, bukan kategori yang diabaikan.

Meski demikian, satu catatan verifikasi tetap diperlukan. Selama draf final Perpres belum dipublikasikan, rumusan pasal yang secara eksplisit memasukkan kurir makanan dan barang belum dapat diperiksa kata per kata. Pernyataan pejabat merupakan indikasi kuat arah kebijakan, tetapi bukan bukti dokumen final yang mengikat.

Kesimpulan dan Rating

Rating: SEBAGIAN BENAR. Klaim mengenai penyusunan Perpres ojol dan perluasan cakupan hingga kurir makanan serta barang sesuai dengan pernyataan resmi pemerintah dan kebutuhan regulasi yang terdokumentasi. Namun, klaim jadwal terbit sebelum 17 Agustus 2026 belum didukung dokumen resmi yang menetapkan tanggal pasti, dan riwayat target yang pernah bergeser menuntut kehati-hatian. Publik disarankan menunggu publikasi resmi draf final melalui kanal Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Kabinet sebelum menyimpulkan cakupan serta jadwal secara definitif. Menyebarkan tanggal pasti tanpa dokumen pendukung berpotensi menyesatkan.