Dony Ahmad Munir: Profil dan Kinerja Bupati Sumedang

Dony Ahmad Munir: Profil dan Kinerja Bupati Sumedang

Dony Ahmad Munir, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjabat sebagai Bupati Sumedang selama dua periode. Ia pertama kali dilantik pada 20 September 2018 untuk periode 2018–2023, dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029. Dony dikenal luas sebagai penggagas transformasi digital di Sumedang yang berhasil mengantarkan Kabupaten Sumedang meraih berbagai penghargaan nasional di bidang pemerintahan berbasis elektronik.

Profil Singkat

Dony Ahmad Munir lahir di Sumedang, 6 Juni 1977. Ia menyelesaikan pendidikan menengah di Pondok Pesantren Modern Al-Aqsho, Sumedang, kemudian meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Padjadjaran. Pendidikan pascasarjana ia tempuh dengan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dari kampus yang sama. Sebelum terjun ke politik praktis, Dony aktif di organisasi kepemudaan Islam dan gerakan sosial keagamaan.

Karier politik Dony dimulai dari bawah. Ia sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang, lalu terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat selama tiga periode (2009–2018). Di DPRD Jabar, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum, serta Wakil Ketua Fraksi PPP. Pengalaman panjang di legislatif inilah yang membentuk kapasitasnya dalam memahami regulasi dan kebijakan publik.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi bupati, Dony adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI (Sumedang, Majalengka, Subang) selama tiga periode berturut-turut. Di parlemen, ia dikenal vokal dalam isu-isu reformasi birokrasi dan pengawasan anggaran. Ia juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW PPP Jawa Barat, yang memperkuat jaringan politiknya di tingkat provinsi.

Pada Pilkada Sumedang 2018, Dony berpasangan dengan Erwan Setiawan dan menang dengan perolehan 32,5% suara. Di periode pertamanya, ia fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan sistem pemerintahan digital. Pada Pilkada 2024, Dony kembali terpilih, kali ini berpasangan dengan Fajar Aldila, melanjutkan mandat kepemimpinannya dengan mengusung keberlanjutan transformasi birokrasi.

Kinerja dan Program Unggulan

Di bawah kepemimpinan Dony, Sumedang meraih predikat Kabupaten Terbaik Nasional dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2020 dan 2021 dari Kementerian PAN-RB, dengan indeks SPBE mencapai 3,42 (kategori "Sangat Baik"). Program unggulan Sumedang Digital mengintegrasikan lebih dari 300 aplikasi pemerintahan ke dalam satu platform terpadu, memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan publik.

Program lain yang menjadi andalan adalah Satu Data Sumedang, yang menyelaraskan 1.500 set data dari seluruh OPD untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti. Di sektor kesehatan, Dony meluncurkan SAKTI (Sistem Aplikasi Kesehatan Terintegrasi) yang menghubungkan 27 puskesmas dan 5 rumah sakit. Di bidang infrastruktur, ia menggenjot pembangunan jalan kabupaten yang hingga 2023 mencapai 87,4% kondisi mantap, dari sebelumnya 73,2% pada 2018. Tingkat kemiskinan Sumedang turun dari 11,4% (2018) menjadi 9,8% (2023).

Tantangan dan Harapan

Meski banyak capaian, Dony masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Persoalan pengelolaan sampah di TPA Cibeureum yang overload, kemacetan di kawasan Jatinangor, serta pemulihan ekonomi pascapandemi masih menjadi keluhan warga. Ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan dan utara Sumedang juga menjadi catatan kritis yang perlu dijawab dengan kebijakan yang lebih afirmatif.

Masyarakat berharap, di periode keduanya, Dony lebih berani menyelesaikan akar masalah struktural, bukan sekadar mengandalkan solusi teknologi. Keberpihakan pada petani dan UMKM, transparansi anggaran, serta partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan menjadi ekspektasi yang membayangi laju modernisasi Sumedang versi Dony Ahmad Munir.