Beograd — Zelenskyy: Pemilu di Tengah Perang Akan Menghancurkan Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memperingatkan bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah perang dengan Rusia hanya akan menghancurkan Ukraina dari dalam. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Istana Serbia, Beograd, pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Menurut Zelenskyy, wacana pemilu di masa perang bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan ancaman nyata bagi persatuan nasional di saat negara tengah bertahan dari invasi asing.

Peringatan itu bukan tanpa pemicu. Sepekan sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan Ukraina yang dipecat, Mykhailo Fedorov, menyerukan diadakannya pemilu masa perang dengan dalih menjaga legitimasi pemerintahan dan membuktikan demokrasi Ukraina tetap hidup di tengah perang. Seruan Fedorov langsung memicu perdebatan sengit di parlemen, media, dan ruang publik Ukraina, sekaligus membuka kembali pertanyaan besar: mampukah sebuah negara menggelar pesta demokrasi sementara sebagian wilayahnya masih terbakar?

Kronologi: Dari Darurat Militer hingga Seruan Pemilu

1. 24 Februari 2022 — Ukraina memberlakukan darurat militer segera setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh. Konstitusi Ukraina secara eksplisit melarang pemilu selama darurat militer diberlakukan.
2. 2022–2026 — Parlemen Ukraina memperpanjang darurat militer berkali-kali seiring perang yang memasuki tahun kelima.
3. Mei 2024 — Masa jabatan resmi Zelenskyy sebenarnya berakhir, tetapi ia tetap menjabat karena ketentuan konstitusi yang memperpanjang mandat selama darurat militer.
4. Pekan lalu — Fedorov secara terbuka menyerukan pemilu masa perang, memicu reaksi keras dari sejumlah kalangan politik di Kyiv.
5. 8 Agustus 2026 — Zelenskyy menolak wacana tersebut dalam konferensi pers di Beograd.

Analisis: Mengapa Pemilu di Masa Perang Mustahil?

Secara logistik, pelaksanaan pemilu di Ukraina saat ini nyaris mustahil. Jutaan tentara berada di garis depan dan tidak mungkin meninggalkan posisi untuk memilih. Lebih dari 6 juta warga Ukraina mengungsi ke luar negeri, sementara jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri. Daftar pemilih tetap yang akurat hampir mustahil disusun di tengah kota-kota yang hancur dan infrastruktur sipil yang lumpuh.

Belum lagi ancaman keamanan. Rusia terbukti kerap menargetkan infrastruktur sipil, dan tempat pemungutan suara akan menjadi sasaran empuk. Para analis menilai, pemilu yang digelar di bawah bayang-bayang serangan rudal justru akan menghasilkan partisipasi yang timpang dan hasil yang mudah dipertanyakan — baik oleh publik domestik maupun komunitas internasional. Tekanan serupa sebenarnya pernah direspons Zelenskyy pada 2023, ketika ia mengisyaratkan kesiapan menggelar pemilu jika mitra Barat mendanainya dan pengamat internasional ditempatkan di garis depan. Namun syarat itu hingga kini tidak pernah terpenuhi.

"Satu-satunya cara menggelar pemilu yang kredibel adalah memastikan keamanan bagi setiap pemilih. Kondisi itu tidak mungkin dipenuhi hari ini." — Inti sikap Zelenskyy di Beograd

Perbandingan: Pengalaman Negara Lain di Masa Perang

Sejarah menunjukkan tidak ada satu jawaban tunggal. Inggris memilih menunda pemilu selama Perang Dunia II, sementara AS tetap memilih Lincoln pada 1864. Namun para pengamat menilai situasi Ukraina lebih dekat dengan Inggris: perang total yang mengancam eksistensi negara.

Opini Ahli: Dilema Legitimasi versus Persatuan

Menurut para pengamat politik Ukraina, seruan Fedorov mencerminkan kekhawatiran nyata di sebagian kalangan elite: mandat presiden yang diperpanjang tanpa pemilu dapat mengikis kepercayaan publik dalam jangka panjang. Namun, "risiko perpecahan politik justru jauh lebih besar daripada manfaat legitimasi yang ingin diraih", tegas seorang analis keamanan yang memantau konflik ini sejak 2022.

Zelenskyy sendiri menegaskan bahwa perjuangan Ukraina saat ini adalah untuk bertahan hidup, dan demokrasi hanya bermakna jika negara masih berdiri. Penolakannya di Beograd bukan sekadar jawaban atas Fedorov, melainkan pernyataan arah: persatuan nasional adalah prioritas pertama.

Kesimpulan

Penolakan Zelenskyy menutup sementara wacana pemilu masa perang, tetapi perdebatan itu hampir pasti akan kembali mencuat. Selama darurat militer berlaku, konstitusi menjadi tameng utama pemerintah. Namun tekanan politik domestik dan internasional untuk membuktikan komitmen demokrasi tidak akan hilang begitu saja. Ukraina kini berada di persimpangan: memilih antara stabilitas perang dan pembuktian demokrasi — sebuah dilema tanpa jawaban mudah.