Belanja Subsidi dan Kompensasi Semester I-2026 Tembus Rp 233 Triliun

Jakarta, Lurusin.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi hingga paruh pertama tahun 2026 telah mencapai Rp 233 triliun. Angka ini setara dengan 52,1 persen dari total pagu yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Berdasarkan laporan yang diterima media kami, capaian tersebut mengalami lonjakan signifikan sebesar 44,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. "Realisasi subsidi dan kompensasi semester I-2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 44,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp 161,4 triliun," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Realisasi subsidi dan kompensasi semester I-2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 44,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp 161,4 triliun.

Purbaya merinci bahwa dari total realisasi tersebut, belanja subsidi tercatat sebesar Rp 116 triliun, sementara belanja kompensasi mencapai Rp 116,9 triliun. Peningkatan ini, menurut dia, merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global yang terus bergejolak.

Kenaikan belanja subsidi dan kompensasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen domestik dari gejolak harga energi internasional. Fluktuasi harga minyak mentah dunia dan tekanan rantai pasok telah mendorong pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial melalui instrumen fiskal ini. Dengan demikian, meskipun terjadi gejolak eksternal, dampaknya terhadap harga barang dan jasa di dalam negeri dapat diminimalkan. Purbaya menekankan bahwa kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pagu APBN 2026 untuk subsidi dan kompensasi sendiri memang dirancang dengan mempertimbangkan asumsi harga minyak mentah global yang masih berpotensi berfluktuasi. Realisasi yang sudah mencapai lebih dari separuh pagu dalam enam bulan pertama ini menandakan bahwa tekanan belanja diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun anggaran. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga energi global dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan, guna memastikan keberlanjutan fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan perlindungan terhadap masyarakat.