BALI — Jelang 100 Tahun Pariwisata Bali Terancam Krisis Overtourism

Di balik gemerlap lampu resor mewah dan deretan pantai berpasir putih, Pulau Dewata sedang berada di titik nadir keseimbangannya. Menjelang perayaan satu abad perjalanan pariwisata Bali pada tahun 2027 mendatang, paradoks pembangunan kian kasatmata. Pertumbuhan ekonomi yang masif dan kucuran investasi bernilai triliunan rupiah kini berhadapan langsung dengan ancaman daya dukung lingkungan yang nyaris melampaui batas. Angka industri kian fantastis: kapasitas yang mencapai 160.000 kamar hotel terus berpacu melayani serbuan target 7 juta wisatawan mancanegara (wisman), sebuah kondisi yang mulai memicu alarm bahaya krisis overtourism di berbagai kawasan strategis.

Kondisi kritis ini menjadi sorotan utama dalam Diskusi Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) bertajuk Menuju 100 Tahun Kepariwisataan Bali yang diselenggarakan oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Bali di Denpasar. Forum akademis dan praktisi tersebut mengusung filosofi Yukti-Jnana-Yatra—sebuah narasi pelayaran kedalaman pengetahuan untuk menguliti perjalanan panjang pariwisata Bali sejak era 1927–1945 hingga empat periode kebangkitannya. Namun, alih-alih merayakan capaian statistik belaka, diskusi justru bermuara pada koreksi total terhadap tata kelola destinasi yang dinilai makin jauh dari nilai-nilai dasar kelestarian.

Eksploitasi Kapitalisasi dan Retakan Budaya Lokal

Pertumbuhan kamar hotel dan fasilitas penunjang yang tak terkendali di kawasan Bali Selatan seperti Badung dan Denpasar telah menciptakan disparitas spasial serta tekanan ekologis yang hebat. Masalah penumpukan sampah, kemacetan kronis harian, hilangnya lahan produktif pertanian, hingga krisis air bersih bukan lagi sekadar isu pinggiran, melainkan kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat lokal setiap hari.

Pendiri Agung Rai Museum of Art (ARMA), AA Gde Rai, menyampaikan kritik menohok terkait arah pembangunan pariwisata saat ini. Menurutnya, keberhasilan pariwisata tidak bisa lagi diukur hanya dari derasnya arus masuk kapital dan terbukanya lapangan kerja semata tanpa mempertimbangkan akar budaya.

"Memang secara ekonomi mengalami kemajuan, pertumbuhan begitu besar, investasi menggeliat, dan lapangan pekerjaan pun terbuka lebar. Namun investasi, apakah kita sudah melakukan on the right track dalam jalan yang benar atau tidak. Nah, ini penting dievaluasi," tegas Agung Rai di hadapan peserta diskusi.

Meretas Ulang Model Tata Kelola Berbasis Komunitas

Tantangan overtourism memerlukan redesain kebijakan secara mendasar, bukan sekadar imbauan normatif di atas kertas. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, beserta para praktisi menegaskan perlunya penataan ulang izin pembangunan akomodasi pariwisata demi menjaga marwah hospitality khas Bali yang ramah dan beretika. Tanpa pembatasan yang tegas, keunikan budaya Bali yang menjadi magnet utama pariwisata global berisiko tergerus oleh arus komersialisasi masif.

Di sisi lain, model tata kelola berbasis komunitas yang diterapkan di kawasan Sanur menjadi salah satu rujukan konkret dalam menjaga keseimbangan. Ketua Yayasan Pembangunan Sanur, Ida Bagus Sidharta Putra, menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam mengendalikan arah pembangunan kawasan. Pendekatan ini dinilai mampu menahan laju eksploitasi berlebih sekaligus menjaga integritas budaya serta lingkungan pesisir dari serbuan kapitalisme tak terbatas.

Rektor ISI Bali, Prof. Dr. Wayan Adnyana, menegaskan bahwa momentum penjelang 100 tahun kepariwisataan Bali harus dijadikan batu pijakan untuk merumuskan ulang peta jalan kepariwisataan masa depan. Pembangunan harus dikembalikan pada pijakan kebudayaan dan kearifan lokal, bukan melayani kepentingan pasar secara buta. Jika pemerintah dan pemangku kepentingan gagal mengambil langkah berani untuk melakukan moratorium dan evaluasi tata ruang, Bali berisiko kehilangan jiwanya—berubah dari surga kebudayaan menjadi sekadar komoditas industri yang rawan hancur.