Makassar — PERADI Profesional dan Unhas Siapkan Pendidikan Advokat Beretika

Di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan Indonesia, sinyal pembenahan justru bertiup dari kawasan timur Indonesia. Pengurus Pusat DPN PERADI Profesional menggandeng Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk merancang Program Pendidikan Profesi Advokat (PPA) yang komprehensif. Langkah strategis ini diambil guna memutus rantai hadirnya praktisi hukum yang hanya mengejar kelulusan formalitas tanpa dibekali benteng moral yang kokoh.

Kondisi penegakan hukum nasional saat ini menuntut adanyanya perombakan mendasar dari hulu. Banyaknya advokat muda yang terjerat kasus penyimpangan etika dan praktik suap menjadi cermin retak penyelenggaraan pendidikan profesi yang selama ini terkesan pragmatis. Kolaborasi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi bergengsi ini diharapkan menjadi jawaban atas krisis integritas yang merusak wajah peradilan.

Mengurai Krisis Etika dan Urgensi Reformasi Kurikulum

Fenomena menjamurnya lembaga penyelenggara pendidikan advokat dalam kurun waktu satu dekade terakhir sering kali mengabaikan aspek kualitas demi mengejar kuantitas lulusan. Berdasarkan penelusuran di lapangan, tidak sedikit program pendidikan profesi yang berjalan singkat tanpa pendalaman kasus riil maupun internalisasi nilai kode etik secara mendalam. Akibatnya, lahir benteng pertahanan hukum yang rapuh saat berhadapan dengan godaan transaksi perkara.

Ketua dan jajaran pengurus PERADI Profesional menegaskan bahwa pencetakan advokat di FH Unhas tidak boleh sekadar berfokus pada kelulusan ujian. Pendalaman integritas pribadi harus menjadi pilar utama di atas penguasaan materi hukum formal dan teknis beracara.

"Kami tidak hanya membutuhkan orang pintar yang menghafal pasal-pasal undang-undang, tetapi praktisi hukum yang memiliki nurani dan keberanian moral. Advokat adalah officium nobile—profesi yang mulia—sehingga pendidikan profesinya harus mencerminkan kemuliaan tersebut sejak dalam ruang perkuliahan," tegas perwakilan pengurus PERADI Profesional saat menguji kesiapan kurikulum PPA.

Analisis Perbandingan Standard Penyelenggaraan Pendidikan Advokat

Untuk memahami perbedaan mendasar antara model pendidikan advokat konvensional dengan konsep PPA terintegrasi yang tengah disiapkan Unhas dan PERADI Profesional, berikut adalah analisis komparatif instrumen pembentukannya:

Sinergi Akademis-Praktisi demi Mencetak Advokat Bermutu

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin memiliki rekam jejak panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh hukum ternama di tanah air. Keterlibatan institusi akademis ini memastikan bahwa kurikulum PPA yang disusun tidak hanya berdasarkan pengalaman praktis di lapangan, tetapi juga ditopang oleh metodologi penalaran hukum (legal reasoning) yang tajam dan terukur.

Dalam skema pelatihan PPA ini, para calon advokat akan dibimbing melalui simulasi peradilan yang ketat, studi kasus penyalahgunaan wewenang, hingga bedah dilema etis yang kerap dihadapi advokat di lapangan. Target utamanya adalah melahirkan setidaknya ratusan advokat baru per tahun yang tidak hanya menguasai hukum acara, tetapi juga tangguh menolak segala bentuk praktik koruptif.

Diharapkan, peluncuran resmi PPA hasil kerja sama Unhas dan PERADI Profesional ini menjadi percontohan nasional (national benchmark) bagi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat di Indonesia. Ketika hulu pendidikan hukum dibenahi dengan standar integritas tinggi, maka hilir peradilan Indonesia memiliki harapan baru untuk kembali bersih dan dipercaya publik.