Bangli — Pemkab Luncurkan Sistem Digital Pemangkas Anggaran Rp1,1 Miliar

Di tengah sorotan publik terhadap efisiensi anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli, Bali, mengambil langkah radikal dengan meluncurkan paket inovasi tata kelola birokrasi digital. Di bawah arahan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, skema yang dijuluki "Super Team" birokrasi ini dirancang untuk mengikis tumpang tindih anggaran, memperketat keamanan wilayah, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Langkah ini tidak sekadar pencitraan birokrasi biasa, melainkan respons atas tantangan penghematan fiskal berbasis risiko yang kini menjadi tuntutan utama tata kelola pemerintahan modern.

Inovasi yang diinisiasi oleh para pejabat eselon II usai menempuh Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) ini menargetkan tiga sektor vital: teknologi informasi, ketertiban masyarakat, dan pendapatan daerah. Melalui pengawasan ketat dan digitalisasi terintegrasi, Pemkab Bangli memproyeksikan efisiensi keuangan yang signifikan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik di wilayah Bali Tengah tersebut.

CITA GOV: Menyumbat Kebocoran Anggaran TIK hingga Rp1,175 Miliar

Salah satu terobosan paling krusial datang dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli. Lewat program CITA GOV (Collaborative for Integrated Digital Transformation Government), Pemkab Bangli membangun arsitektur tata kelola atau governance & control layer pada tingkat paling atas. Langkah ini diambil untuk mengakhiri praktik pembelian atau pengembangan aplikasi TIK di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kerap tumpang tindih dan memboroskan APBD.

Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, menegaskan bahwa sistem baru ini akan secara ketat memverifikasi kelayakan belanja TIK sebelum anggaran dicairkan. "Setiap pengajuan belanja teknologi dari dinas mana pun kini harus melewati penyaringan ketat di CITA GOV. Kita tidak boleh lagi melihat anggaran daerah terbuang untuk membeli aplikasi yang memiliki fungsi serupa," tegasnya saat menjelaskan mekanisme kontrol tersebut. Dengan implementasi penuh CITA GOV, Pemkab Bangli mengalkulasikan potensi penghematan belanja TIK hingga Rp1,175 miliar per tahun.

Tiga Pilar Terobosan Birokrasi Digital Bangli

Untuk memberikan gambaran utuh mengenai peta reformasi birokrasi ini, berikut adalah rincian fokus dan proyeksi dampak dari tiga inovasi utama yang digulirkan:

Jejaring Keamanan Berbasis Data dan Kearifan Adat

Di ranah penegakan hukum dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangli mengintegrasikan kekuatan intelijen data dengan kearifan lokal melalui sistem SI TAMPAN BERDASI (Strategi Integritas, Tanggap, Aman, Mitigasi, Preventif, Antisipatif, dan Networking dalam Jejaring Aksi Satpol PP Berbasis Data serta Informasi).

Dipimpin oleh Kasatpol PP Kabupaten Bangli, I Wayan Sugiarta, pendekatan ini menggeser paradigma Satpol PP dari tindakan represif menjadi preventif. Sistem terpadu ini menghubungkan aparat penegak hukum formal seperti TNI dan Polri dengan struktur pengamanan tradisional Bali, termasuk Bendesa Adat dan Pecalang.

"Kami memadukan data pengaduan masyarakat secara real-time dengan jejaring aksi di lapangan. Integrasi antara pecalang dan aparat resmi menciptakan ruang mitigasi dini sebelum gangguan ketertiban meluas,"

GENCAR BANGLI: Penutupan Celah Kebocoran Pajak Daerah

Sektor pendapatan juga tak luput dari bidikan reformasi. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangli menghadirkan gerakan GENCAR BANGLI (Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha). Dipimpin oleh Kepala BPKAD Putu Agus, program ini mengawinkan data perizinan usaha resmi dengan kewajiban perpajakan daerah secara otomatis.

Melalui penyesuaian data ini, Pemkab Bangli dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan bagi pelaku usaha yang terdeteksi aktif namun belum terdaftar dalam sistem pajak. Langkah tegas ini diambil guna memastikan asas keadilan dalam berusaha serta menutup celah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini luput dari pengawasan.

Transformasi digital yang digagas "Super Team" Bangli ini membuktikan bahwa efisiensi birokrasi bukan sekadar wacana. Tantangan utamanya kini terletak pada konsistensi eksekusi di lapangan agar inovasi-inovasi ini tidak berhenti sebagai pemenuhan tugas pelatihan kepemimpinan semata, melainkan benar-benar berdampak jangka panjang bagi transparansi dan kesejahteraan masyarakat Bangli.