81 Bank Digabung, Kini Tinggal 24

Konsolidasi perbankan rakyat terus menunjukkan kemajuan signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa proses penggabungan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) telah menghasilkan 24 entitas baru dari 81 bank yang sebelumnya bergabung. Pencapaian ini tercatat hingga akhir Juni 2026, menjadikan lanskap BPR di Indonesia semakin ramping namun lebih kokoh.

Menurut informasi yang dihimpun Lurusin.com, ke-81 BPR dan BPRS tersebut telah melalui berbagai tahapan penggabungan, baik berupa merger, peleburan, maupun akuisisi. Hasilnya, 24 bank yang terbentuk kini memiliki modal inti yang lebih kuat dan diharapkan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan lebih optimal.

Lebih dari 200 BPR Masih Proses Perizinan

Tak berhenti di angka 81, OJK mengungkapkan bahwa lebih dari 200 BPR dan BPRS masih berada dalam antrean perizinan penggabungan. Hal ini menandakan bahwa agenda konsolidasi masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. OJK menargetkan seluruh proses ini dapat memangkas jumlah BPR secara signifikan untuk menciptakan industri yang lebih sehat dan berdaya saing.

"Kami terus mendorong agar BPR dan BPRS yang belum memenuhi ketentuan modal inti segera melakukan aksi korporasi, baik melalui merger, konsolidasi, maupun akuisisi. Tujuannya adalah agar tercipta BPR yang lebih sehat, efisien, dan mampu bersaing di tengah dinamika industri keuangan," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam keterangan resmi yang diterima Lurusin.com.

Dian menambahkan, percepatan perizinan menjadi prioritas OJK agar bank-bank hasil penggabungan dapat segera beroperasi. Pihaknya memastikan proses evaluasi tetap dilakukan secara ketat untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi. "Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitas dari setiap bank hasil penggabungan," tegasnya.

Dari data yang dirangkum media kami, konsolidasi ini tersebar di berbagai provinsi. Beberapa bank hasil merger bahkan telah melakukan soft launching dan siap memperluas penyaluran kredit, terutama kepada pelaku UMKM. Skala yang lebih besar memberi mereka akses yang lebih baik terhadap pendanaan dan teknologi, sehingga mampu menurunkan biaya dana dan meningkatkan efisiensi operasional.

Program penggabungan BPR ini merupakan bagian dari peta jalan penguatan BPR yang telah dirilis OJK beberapa tahun silam. Selain peningkatan modal, OJK juga mewajibkan penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, serta digitalisasi layanan. Dengan langkah ini, OJK berharap kepercayaan masyarakat terhadap BPR akan terus meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.