Water Farming dan Ambisi Mengatasi Penurunan Muka Tanah

Jakarta — Penurunan muka tanah atau land subsidence telah menjadi ancaman serius bagi wilayah pesisir Indonesia, terutama di kawasan perkotaan seperti Jakarta, Semarang, dan Demak. Berbagai solusi teknis diusulkan untuk memperlambat laju penurunan, salah satunya adalah konsep water farming. Namun, berdasarkan verifikasi terhadap para ahli geodesi, efektivitas metode ini tidak dapat disamaratakan; hasilnya sangat bergantung pada bentuk implementasi di lapangan.

Klaim Water Farming sebagai Solusi Tunggal

Klaim bahwa water farming dapat menjadi solusi utama untuk menangani penurunan muka tanah beredar luas di kalangan pegiat lingkungan dan sebagian akademisi. Konsep ini mengusung ide untuk mengelola air hujan dan air permukaan secara terintegrasi, baik melalui sumur resapan, kolam retensi, maupun lahan basah buatan. Pendukungnya berargumen bahwa dengan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, tekanan pori dapat dipulihkan, sehingga laju kompresi lapisan tanah berkurang. Faktanya adalah, data menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 10–20 sentimeter per tahun di beberapa titik, menurut pengukuran dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Namun, klaim bahwa water farming saja dapat menghentikan penurunan tersebut bertentangan dengan temuan lapangan.

Verifikasi: Bentuk Implementasi Menentukan Hasil

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap para ahli geodesi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), efektivitas water farming sangat dipengaruhi oleh desain teknis, lokasi geologi, dan kedalaman akuifer. Sumber resmi menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta utara terutama disebabkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan, bukan semata-mata kurangnya resapan. Ahli geodesi menegaskan bahwa water farming dalam bentuk sumur resapan dangkal hanya efektif di daerah dengan lapisan akuifer dangkal dan permeabilitas tinggi. Di wilayah dengan lapisan lempung tebal, seperti di Semarang bagian bawah, infiltrasi air justru dapat meningkatkan tekanan air pori secara lokal dan berpotensi menyebabkan deformasi tanah yang tidak merata. Data dari penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Geodesi dan Geomatika (2023) menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Semarang mencapai 8–15 cm per tahun, dan upaya resapan buatan tanpa pemompaan terkontrol tidak memberikan dampak signifikan terhadap laju penurunan.

Kesimpulan: Sebagian Benar, Namun Tidak Menyeluruh

Klaim bahwa water farming dapat menangani penurunan muka tanah adalah SEBAGIAN BENAR dengan catatan penting. Bukti menunjukkan bahwa water farming dalam bentuk sistem resapan terpadu yang dikombinasikan dengan penghentian ekstraksi air tanah dan manajemen beban bangunan dapat memperlambat penurunan di area tertentu. Namun, menyatakan bahwa water farming adalah solusi tunggal adalah MISLEADING. Faktanya adalah, tanpa regulasi ketat terhadap pengambilan air tanah oleh industri dan gedung bertingkat, serta tanpa pemantauan geodesi berkelanjutan, water farming hanya menjadi langkah kosmetik. Data dari BIG mencatat bahwa hingga 2024, masih terdapat 1.200 izin pengambilan air tanah aktif di Jakarta, dan volume ekstraksi mencapai 1,5 juta meter kubik per bulan. Angka ini bertentangan dengan asumsi bahwa resapan permukaan dapat menyeimbangkan defisit air tanah. Oleh karena itu, kesimpulan verifikasi ini menegaskan bahwa water farming harus diposisikan sebagai bagian dari strategi multi-pilar, bukan sebagai jawaban tunggal. Implementasi yang keliru, seperti membangun sumur resapan tanpa studi geoteknik, justru dapat memperburuk kondisi. Para ahli geodesi merekomendasikan agar setiap proyek water farming diawali dengan pemetaan geospasial detail, uji permeabilitas, dan simulasi hidrogeologi sebelum diputuskan sebagai kebijakan publik.