Warisan Laksamana Sukardi dalam Reformasi BUMN Indonesia

Nama Laksamana Sukardi mungkin tidak selalu menggema di ruang publik, namun bagi para pengamat ekonomi dan kebijakan publik, ia adalah figur sentral yang mengawal transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di masa penuh turbulensi. Sebagai ekonom, politikus, dan mantan menteri, kiprahnya menandai babak baru dalam upaya memisahkan fungsi perusahaan pelat merah dari cengkeraman kepentingan politik jangka pendek. Lebih dari dua dekade setelah masa jabatannya, cetak biru yang ia rintis tetap menjadi rujukan ketika Indonesia membahas profesionalisme dan tata kelola BUMN.

Jejak Panjang Seorang Ekonom dan Aktivis

Sebelum menduduki jabatan menteri, Laksamana Sukardi telah membangun reputasi sebagai pemikir ekonomi yang kritis. Pendidikannya di bidang ekonomi memberinya fondasi analitis yang kuat, sementara keterlibatannya dalam gerakan prodemokrasi menunjukkan bahwa ia bukan tipe teknokrat yang hanya berkutat pada angka. Ia memahami bahwa kebijakan ekonomi tidak pernah steril dari dinamika politik. Kombinasi inilah yang kelak membedakan pendekatannya saat memimpin kementerian: ia tidak hanya mengejar efisiensi neraca, tetapi juga membangun legitimasi publik atas reformasi yang dijalankan.

Kariernya di parlemen turut memperkaya perspektif kebijakan. Dari bangku legislatif, ia melihat langsung bagaimana BUMN kerap dijadikan sapi perah oleh kekuatan politik—baik melalui penempatan komisaris titipan, intervensi dalam keputusan bisnis, maupun praktik korupsi berjemaah. Pengalaman inilah yang menjadi bekal berharga saat ia dipercaya memimpin transformasi puluhan perusahaan negara yang saat itu banyak yang merugi dan kehilangan arah.

Reformasi BUMN: Dari Politicized Entity Menjadi Korporasi Profesional

Ketika menjabat sebagai Menteri BUMN pada periode kritis transisi reformasi, Laksamana Sukardi menghadapi warisan sistem yang menempatkan perusahaan negara sebagai perpanjangan tangan partai penguasa. Langkah pertamanya adalah membangun pagar pembatas antara kementerian teknis dan manajemen BUMN. Ia mendorong agar penunjukan direksi dan komisaris didasarkan pada meritokrasi, bukan koneksi politik. Prinsip ini dirumuskan melalui mekanisme seleksi terbuka yang kala itu masih dianggap asing.

Di bawah arahannya, sejumlah BUMN besar mulai merasakan perubahan fundamental. Anggaran perusahaan dipisahkan secara ketat dari intervensi kementerian, laporan keuangan diaudit oleh auditor independen bereputasi internasional, dan indikator kinerja kunci mulai diterapkan. Fokus tidak lagi semata pada pertumbuhan aset, melainkan pada profitabilitas, transparansi, dan akuntabilitas kepada publik sebagai pemegang saham utama. Ia juga mendorong restrukturisasi utang dan divestasi pada unit usaha yang tidak lagi relevan dengan strategi korporasi.

Salah satu langkah berani yang diambil adalah memangkas rantai birokrasi yang menghambat pengambilan keputusan bisnis. Ia meyakini bahwa BUMN harus dikelola seperti perusahaan sungguhan—bukan sebagai lembaga pemerintah. Maka, budaya kerja korporasi mulai diperkenalkan: ada target yang terukur, ada sanksi bagi yang tidak perform, dan ada insentif bagi yang berprestasi. Transformasi kultural ini tidak mudah, terutama karena harus melawan resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh tatanan lama.

Warisan dan Relevansi di Masa Kini

Masa jabatannya memang tidak panjang, namun gagasan-gagasan yang ia tanamkan terbukti memiliki daya tahan. Konsep pembentukan holding BUMN, pemisahan fungsi regulator dan operator, serta profesionalisasi sumber daya manusia adalah beberapa warisan yang kemudian diadopsi oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Bahkan ketika arah kebijakan BUMN berubah seiring pergantian rezim, fondasi yang dibangun Laksamana Sukardi tetap menjadi acuan normatif—terutama dalam wacana tentang independensi perusahaan negara dari kepentingan politik elektoral.

Di luar lingkup BUMN, Laksamana Sukardi terus menyuarakan pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada kemandirian nasional. Ia bukan tipikal negarawan yang mencari panggung; pemikirannya lebih sering mengalir dalam diskusi-diskusi terbatas, artikel di jurnal, atau nasihat kebijakan yang disampaikan secara informal. Namun justru karena pola komunikasi semacam itulah, integritas intelektualnya tidak tergerus oleh hiruk-pikuk politik harian.

Kini, ketika publik kembali memperdebatkan urgensi reformasi BUMN—mulai dari kontroversi holding, tata kelola dana pensiun, hingga transparansi investasi—rekam jejak Laksamana Sukardi menjadi pengingat bahwa perubahan sejati tidak dapat ditawar dengan kepentingan jangka pendek. Profesionalisme, akuntabilitas, dan keberanian menghadapi tekanan politik adalah tiga pilar yang tetap relevan, dan ketiganya adalah pilar yang ia tegakkan pada masa transformasi awal BUMN Indonesia. Warisannya bukan sekadar arsip kebijakan, melainkan sebuah blue print tentang bagaimana seharusnya perusahaan milik rakyat dijalankan: untuk rakyat, oleh insan profesional, dan bebas dari cengkeraman yang menyandera kedaulatan ekonomi bangsa.

Baca juga:

• Inggris Menang Dramatis atas Meksiko di Babak 16 Besar Piala Dunia
• Gas Bocor Bikin Panik? Jangan Kabur Dulu, Lakuin Ini!