Pengamat Kebijakan Publik Dr. Eko Wahyuanto Kritisi Program Subsidi Pemerintah

Jakarta - Di tengah dinamika perumusan kebijakan fiskal tahun depan, sorotan tajam datang dari seorang pengamat kebijakan publik berpengalaman. Dr. Eko Wahyuanto, MM, yang dikenal dengan pendekatan analitis dan berbasis data, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap efektivitas program subsidi yang digulirkan pemerintah. Menurutnya, tanpa reformulasi mekanisme penyaluran, anggaran besar yang dialokasikan berpotensi tidak tepat sasaran.

Kritik terhadap Desain Subsidi

Dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Dr. Eko Wahyuanto mengemukakan bahwa desain subsidi saat ini masih menyisakan banyak celah. Ia menyoroti bahwa skema bantuan langsung tunai dan subsidi komoditas masih rentan terhadap kebocoran data penerima manfaat. "Kita melihat adanya tumpang tindih basis data antara kementerian, yang mengakibatkan inefisiensi hingga belasan triliun rupiah setiap tahunnya," ujarnya. Berdasarkan riset yang ia lakukan bersama tim independen, sekitar 17 persen dari total anggaran subsidi energi tahun lalu dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, bukan kelompok miskin dan rentan yang menjadi target utama.

Ia menambahkan, pemerintah perlu segera beralih dari subsidi berbasis barang menjadi subsidi berbasis orang dengan memanfaatkan teknologi identitas tunggal. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan basis data terpadu kesejahteraan menjadi langkah mendesak. Tanpa perbaikan fundamental, program perlindungan sosial akan terus gagal mencapai tujuan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Dampak Jangka Panjang bagi Ekonomi

Dr. Eko Wahyuanto tidak hanya menyoroti sisi teknis, tetapi juga mengaitkannya dengan dampak makroekonomi. Ia menyebut bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran akan menciptakan distorsi pasar dan membebani anggaran negara secara berkelanjutan. "Ketika subsidi energi lebih banyak dinikmati pengguna mobil pribadi ketimbang pengguna transportasi umum, kita sedang membiayai gaya hidup, bukan melindungi daya beli," tegasnya. Data Badan Pusat Statistik yang ia kutip menunjukkan bahwa 40 persen rumah tangga termiskin hanya menerima kurang dari 25 persen total subsidi energi. Sebaliknya, 20 persen rumah tangga terkaya menikmati lebih dari 35 persen.

Ia mendorong agar pemerintah lebih berani mengalihkan alokasi subsidi ke sektor produktif seperti pendidikan vokasi dan infrastruktur kesehatan. Menurut perhitungannya, setiap satu triliun rupiah yang dialihkan dari subsidi tidak tepat sasaran ke program peningkatan keterampilan dapat menciptakan hingga 50.000 tenaga kerja siap pakai dalam lima tahun. Langkah itu akan memberikan efek berganda yang lebih kuat bagi perekonomian nasional.

Respon Pemerintah dan Langkah ke Depan

Menanggapi hal tersebut, sejumlah pejabat kementerian terkait menyatakan tengah menyempurnakan sistem registrasi sosial-ekonomi. Meski demikian, Dr. Eko Wahyuanto menilai waktu implementasi masih terlalu lamban. Ia menyarankan percepatan dengan membentuk unit kerja lintas kementerian yang dipimpin langsung oleh wakil presiden agar koordinasi lebih efektif. "Kita tidak bisa menunggu sampai terjadi krisis fiskal baru bertindak. Presiden harus turun tangan langsung memangkas ego sektoral," ujarnya.

Di akhir pemaparannya, ia mengingatkan bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya tentang besarnya anggaran, melainkan ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Ia berharap dalam dua tahun mendatang, Indonesia bisa memiliki sistem subsidi yang berbasis bukti dan berkeadilan, sehingga benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, bukan sekadar komoditas politik.

Dengan rekam jejaknya sebagai akademisi dan praktisi kebijakan publik, pandangan Dr. Eko Wahyuanto menjadi salah satu rujukan penting bagi pemangku kepentingan. Kritik yang ia sampaikan bukan tanpa dasar, melainkan hasil pengamatan panjang terhadap dinamika tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Baca juga:

• Menyulap Teras Jadi Estetik dengan Sirih Gading dan Panel WPC
• Revisi UU Hak Cipta Diminta Tak Hanya Fokus pada Royalti