khrisna-pertiwi
Ratusan warga yang mengatasnamakan Masyarakat Pati Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Senin (17/2). Mereka menuntut parlemen segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang selama ini menjadi perhatian publik terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tuntutan Pengesahan Dipercepat
Aksi tersebut merupakan bentuk tekanan dari masyarakat sipil agar pembahasan regulasi penanganan aset hasil tindak pidana dapat berjalan lebih cepat. Para demonstran menilai bahwa lemahnya payung hukum menjadi salah satu faktor lambannya pemulihan aset negara yang diperoleh dari praktik korupsi,走私, dan kejahatan terorganisir lainnya.
Dalam orasinya, perwakilan demonstran menyampaikan bahwa pengesahan RUUPenitaan Aset menjadi kebutuhan mendesak. Mereka menyebutkan bahwa selama ini proses penyitaan dan perampasan aset milik pelaku kejahatan sering mengalami hambatan hukum. Banyak aset negara yang seharusnya dikembalikan justru tidak dapat diproses karena belum adanya payung hukum yang jelas.
Regulasi Dianggap Kritis
Berdasarkan verifikasi terhadap perkembangan legislasi nasional, RUUPenitaan Aset memang tengah masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, pembahasan beberapa pasal masih mengalami deadlock antara pemerintah dan DPR. Isu utama yang menjadi titik berat adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu keputusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Para ahli hukum pidana menyebutkan bahwa regulasi ini diperlukan untuk menutupi celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana aset hasil kejahatan sudah berpindah tangan atau dicairkan sebelum proses hukum pidana selesai. Kondisi ini menyebabkan negara sulit memulihkan kerugian yang ditimbulkan.
Respons Berbagai Pihak
Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, beberapa fraksi di DPR menyatakan bahwa mereka memahami aspirasi masyarakat. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa pembahasan undang-undang harus tetap memperhatikan aspek-aspek konstitusional. Perlu ada jaminan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak akan digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah.
Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui tim penyusun menyatakan bahwa draf RUUPenitaan Aset sudah melalui berbagai kajian mendalam. Mereka mengklaim bahwa berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan telah diakomodasi. Namun, proses harmonisasi dengan undang-undang lain dinilai masih memerlukan waktu.
Dampak Jika Regulasi Terlambat
Berdasarkan data yang disampaikan oleh lembaga riset independen, kerugian negara akibat tidak optimalnya perampasan aset mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Aset-aset tersebut meliputi tanah, bangunan, rekening bank, hingga aset kripto yang sulit dilacak karena keterbatasan instrumen hukum.
Para demonstran menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses pembahasan regulasi ini hingga benar-benar disahkan. Mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak ditanggapi oleh legislator. Komunitas masyarakat sipil lainnya juga menyatakan dukungan terhadap tuntutan tersebut.
Prospek Pengesahan ke Depan
Analis politik menyebutkan bahwa desakan dari jalanan memang sering menjadi faktor yang mempengaruhi percepatan legislasi. Namun, kualitas undang-undang tetap harus dijaga agar tidak terjebak pada kebijakan yang bersifat populis namun tidak implementatif. Pengawasan dari masyarakat sipil menjadi hal yang krusial dalam proses ini.
RUUPenitaan Aset diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memulihkan aset negara dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Keberhasilan regulasi ini akan sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan.
Comments (0)