Warga Aceh Patungan Rp 1 M Perbaiki Jalan Rusak, Kementerian PU Buka Suara

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya merespons gerakan gotong royong warga di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang berhasil menghimpun dana patungan hingga Rp1 miliar. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk memperbaiki Jalan dan Jembatan Enang-enang, dua infrastruktur penghubung yang kondisinya rusak parah dan dikeluhkan masyarakat setempat.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa upaya perbaikan oleh pemerintah akan tetap berjalan sesuai program yang telah direncanakan. Ia menekankan bahwa pertimbangan utama pemerintah adalah aspek keselamatan para pengguna jalan, sehingga kementerian tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya meskipun ada inisiatif swadaya dari warga.

“Yang pasti program pembangunannya kalau kita di PU tetap berjalan, karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya kita khawatir terhadap keselamatan jembatannya. Jadi tetap kita akan berjalan dengan program kita,” ujar Apri dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Pernyataan ini menjadi angin segar bagi warga Aceh yang selama ini mendambakan infrastruktur layak. Jembatan Enang-enang merupakan akses vital yang menghubungkan beberapa desa di kawasan produksi kopi dan hasil bumi di Bener Meriah. Kerusakan yang terjadi tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengancam keselamatan, terutama saat musim hujan ketika struktur jembatan menjadi semakin rentan.

Inisiatif patungan senilai Rp1 miliar yang digalang secara mandiri oleh masyarakat sejatinya menjadi potret nyata kegigihan warga di tengah keterbatasan respons pembangunan. Namun, Kementerian PU menilai perbaikan yang dikerjakan tanpa standar teknis yang ketat berisiko menghasilkan konstruksi yang tidak aman, sehingga pemerintah memilih untuk tetap menerjunkan program permanennya.

Apri menjelaskan bahwa kementerian saat ini sedang memproses penanganan jalan dan jembatan tersebut melalui mekanisme reguler. Kendati tidak merinci kapan tepatnya perbaikan dimulai, ia memastikan bahwa program tersebut masuk dalam prioritas pemeliharaan dan peningkatan jalan di wilayah Aceh yang memang menjadi fokus pemerintah untuk mendukung konektivitas antarwilayah.

Respon kementerian ini sekaligus menegaskan bahwa upaya warga untuk bergerak sendiri tidak akan menggeser kewajiban negara. Pemerintah tetap bertanggung jawab menghadirkan infrastruktur yang memenuhi standar keamanan, sehingga dana swadaya yang telah dikumpulkan warga diharapkan bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak di komunitas setempat.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan dari pemerintah daerah Bener Meriah mengenai alokasi dana patungan warga. Namun, langkah Kementerian PU ini dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap aspirasi publik sekaligus penegasan bahwa keselamatan tetap menjadi panglima dalam setiap proyek infrastruktur. Seluruh informasi dalam laporan ini dihimpun oleh Lurusin.com dari pernyataan resmi Kementerian PU.