Verifikasi: Tito Bantah Tolak Top-up TKD, Utamakan Efisiensi Daerah

Beredar klaim di sejumlah platform bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah telah menolak usulan penambahan alias top-up Transfer ke Daerah (TKD). Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa hanya 79 daerah yang berpotensi menerima tambahan alokasi karena kesulitan membayar gaji pegawai, sementara daerah lainnya diminta melakukan efisiensi anggaran terlebih dahulu. Tim verifikasi Lurusin menelusuri klaim tersebut dengan merujuk pada pernyataan resmi pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dokumen kebijakan anggaran 2025, serta data yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hasil penelusuran dirangkum dalam laporan berikut.

Klaim yang Diperiksa

Klaim yang beredar memuat tiga proposisi terpisah. Pertama, klaim bahwa Mendagri tidak pernah menolak usulan top-up TKD yang diajukan pemerintah daerah. Kedua, klaim bahwa hanya 79 daerah yang memenuhi kriteria penerima tambahan TKD karena mengalami kesulitan fiskal untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN). Ketiga, klaim bahwa daerah di luar kategori tersebut diwajibkan menempuh langkah efisiensi sebelum mengajukan penambahan alokasi. Ketiga proposisi ini diperiksa satu per satu terhadap bukti dokumen dan pernyataan resmi yang tersedia, tanpa menambahkan interpretasi di luar bukti.

Klaim: Mendagri membantah menolak usulan top-up TKD; 79 daerah berpotensi menerima tambahan karena kesulitan menggaji pegawai; daerah lain diminta melakukan efisiensi. Fakta: Pernyataan resmi Mendagri konsisten dengan ketiga poin tersebut. Namun, tambahan TKD bersifat kondisional, dan angka 79 merupakan hasil pemetaan awal yang dapat berubah mengikuti hasil verifikasi fiskal berkala.

Hasil Verifikasi

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan resmi Mendagri, ditemukan bahwa Tito Karnavian memang menyampaikan klarifikasi bahwa pemerintah pusat tidak menolak usulan penambahan TKD secara mutlak. Faktanya adalah, Kemendagri telah melakukan pemetaan fiskal terhadap seluruh pemerintah daerah pasca penyesuaian anggaran. Data menunjukkan, dari hasil pemetaan tersebut, teridentifikasi 79 daerah yang berpotensi mengalami tekanan fiskal serius hingga berisiko tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai. Kategori inilah yang disebut layak mendapatkan pertimbangan tambahan alokasi. Sementara itu, daerah yang masih memiliki ruang fiskal diarahkan untuk melakukan efisiensi belanja terlebih dahulu, khususnya pada pos belanja yang tidak bersifat wajib, sebelum mengajukan permintaan tambahan. Temuan ini sejalan dengan telaah fiskal Kemendagri dan tidak bertentangan dengan penjelasan Kemenkeu mengenai mekanisme penyesuaian TKD.

Verifikasi lanjutan terhadap mekanisme penganggaran menunjukkan bahwa kewenangan final atas penambahan TKD berada pada Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara, dengan masukan teknis dari Kemendagri. Dengan demikian, pernyataan mengenai 79 daerah berpotensi menerima tambahan tidak dapat dimaknai sebagai jaminan pencairan dana. Bukti dokumen menunjukkan bahwa setiap usulan harus melalui tahapan verifikasi fiskal, termasuk penilaian belanja daerah dan kapasitas APBD masing-masing. Angka 79 juga bersifat dinamis karena bergantung pada realisasi pendapatan daerah, termasuk penerimaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum, yang dievaluasi secara berkala. Menyebarkan angka ini tanpa konteks berpotensi menyesatkan publik, seolah-olah daftar penerima tambahan telah ditetapkan secara final.

Konteks Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025

Klaim ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan efisiensi anggaran nasional yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menyesuaikan sejumlah pos belanja, termasuk komponen TKD, sehingga pagu transfer ke daerah berkurang signifikan dibandingkan alokasi awal dalam APBN 2025. Data menunjukkan penyesuaian TKD mencapai puluhan triliun rupiah. Dampaknya tidak merata: daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer dan porsi belanja pegawai yang besar mengalami tekanan paling berat. Kondisi inilah yang melatarbelakangi munculnya usulan top-up dari sejumlah pemerintah daerah, serta respons Mendagri yang menekankan efisiensi sebagai syarat awal sebelum penambahan alokasi dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan seluruh bukti yang diperiksa, klaim bahwa Mendagri Tito Karnavian membantah menolak usulan top-up TKD dan menyebut hanya 79 daerah yang berpotensi menerima tambahan adalah akurat dan sesuai pernyataan resmi yang terverifikasi. Demikian pula klaim bahwa daerah lainnya diminta melakukan efisiensi terlebih dahulu. Catatan verifikasi: angka 79 merupakan hasil pemetaan sementara yang dapat berubah, dan status berpotensi tidak setara dengan persetujuan pencairan karena keputusan akhir berada di Kemenkeu. Rating untuk klaim ini: BENAR. Publik disarankan memantau pengumuman resmi Kemendagri dan Kemenkeu mengenai daftar final daerah penerima tambahan TKD serta besaran alokasi yang disetujui.