Verifikasi: Replikasi Program Perumahan India di Indonesia, Peluang dan Kendala

[KLAIM] Beredar klaim dalam perdebatan kebijakan publik bahwa Indonesia dapat dan perlu mereplikasi program perumahan rakyat India, Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), demi mengejar target pembangunan tiga juta rumah per tahun. Klaim turunannya menyatakan Indonesia membutuhkan cetak biru pembangunan perumahan jangka panjang yang tetap dijalankan lintas periode pemerintahan. Lurusin melakukan verifikasi forensik terhadap kedua klaim tersebut berdasarkan dokumen resmi dan data pemerintah kedua negara.

Klaim Pertama: PMAY India Terbukti Sukses Massif

Klaim: PMAY berhasil membangun puluhan juta rumah sejak 2015. Fakta: Data Kementerian Perumahan dan Urusan Perkotaan India (MoHUA) mencatat PMAY-Urban menyetujui sekitar 11,8 juta unit, namun yang terselesaikan dan diserahterimakan sekitar 8,6 juta unit per akhir 2024 — terdapat selisih sekitar 3 juta unit antara persetujuan dan realisasi.

Berdasarkan verifikasi terhadap dasbor resmi PMAY-Urban (pmay-urban.gov.in) dan PMAY-Gramin (pmayg.nic.in), program yang diluncurkan Perdana Menteri Narendra Modi pada Juni 2015 ini memang mencatatkan skala besar. PMAY-Gramin untuk wilayah pedesaan menargetkan 29,5 juta unit dengan realisasi penyelesaian di atas 26 juta unit. Namun, klaim keberhasilan penuh bertentangan dengan temuan lembaga audit negara India (CAG) yang mencatat keterlambatan penyelesaian, persoalan kualitas konstruksi, dan penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran di sejumlah negara bagian. Faktanya adalah target \"Housing for All by 2022\" tidak tercapai pada 2022, dan pemerintah India meluncurkan PMAY-Urban 2.0 pada September 2024 dengan target tambahan 10 juta rumah perkotaan.

Verifikasi: Kondisi Objektif Sektor Perumahan Indonesia

Data menunjukkan Indonesia menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Pusat Statistik (2023), dengan estimasi kebutuhan rumah layak huni yang lebih tinggi lagi. Program Sejuta Rumah yang berjalan sejak 2015 mencatat capaian puncak di atas 1,1 juta unit per tahun pada 2018–2019, namun turun signifikan selama pandemi. Pemerintahan saat ini menetapkan target tiga juta rumah per tahun dan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian tersendiri pada 2024. Instrumen pembiayaan yang tersedia meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Klaim Kedua: Mekanisme PMAY Dapat Langsung Diadopsi

Klaim: Mekanisme PMAY dapat langsung direplikasi di Indonesia. Fakta: Terdapat perbedaan struktural fundamental antara kedua negara yang menjadikan asumsi replikasi penuh tidak akurat.

Berdasarkan verifikasi, keberhasilan PMAY ditopang tiga pilar yang belum sepenuhnya tersedia di Indonesia. Pertama, sistem identitas tunggal Aadhaar yang memungkinkan verifikasi penerima manfaat dan penyaluran Direct Benefit Transfer secara langsung — Indonesia memiliki KTP elektronik, namun integrasi data penerima subsidi perumahan masih terfragmentasi. Kedua, geo-tagging digital pada setiap unit rumah yang memungkinkan audit real-time; pengawasan rumah bersubsidi Indonesia masih mengandalkan pelaporan manual. Ketiga, anggaran perumahan India disalurkan melalui skema pembagian biaya antara pemerintah pusat dan negara bagian dengan komitmen multi-tahun yang dikunci dalam kerangka fiskal lima tahunan.

Kendala replikasi di Indonesia teridentifikasi pada empat titik. Pertama, pertanahan: dari sekitar 126 juta bidang tanah, baru sekitar 46 juta yang terdaftar dan bersertifikat hingga 2023 berdasarkan data Kementerian ATR/BPN — tanpa kepastian hak atas tanah, skema subsidi berbasis penerima manfaat sulit dieksekusi. Kedua, pembiayaan: alokasi anggaran perumahan dalam APBN relatif terbatas dibanding kebutuhan, dan ketergantungan pada perbankan membuat program sensitif terhadap suku bunga. Ketiga, kapasitas kelembagaan: kementerian perumahan yang baru dibentuk memerlukan waktu konsolidasi. Keempat, kesinambungan: data menunjukkan setiap pergantian pemerintahan diikuti perubahan nomenklatur, struktur kelembagaan, dan prioritas program perumahan.

Klaim Ketiga: Indonesia Butuh Blueprint Lintas Periode

Klaim bahwa Indonesia membutuhkan cetak biru jangka panjang yang mengikat lintas pemerintahan didukung bukti empiris. Verifikasi terhadap dokumen RPJPN 2005–2025 dan RPJPN 2025–2045 menunjukkan perumahan memang tercantum sebagai agenda nasional, namun turunan operasionalnya berganti setiap periode: dari program rumah susun sederhana dan peluncuran FLPP (2010), Program Sejuta Rumah (2015), hingga Program Tiga Juta Rumah (2024). Tanpa penguncian dalam regulasi berkekuatan mengikat lintas periode, kontinuitas bergantung pada preferensi politik pemerintahan berjalan. India menunjukkan praktik berbeda: skema pendahulu PMAY, Indira Awas Yojana, dilebur secara institusional — bukan dihapus — lalu dilanjutkan dan diperluas menjadi PMAY 2.0 dengan kerangka fiskal berkelanjutan.

Kesimpulan dan Rating

Rating: SEBAGIAN BENAR. Klaim bahwa PMAY India sukses besar benar secara skala, namun menyesatkan jika mengabaikan selisih antara persetujuan dan realisasi serta temuan audit kualitas. Klaim replikasi penuh tidak akurat tanpa pemenuhan prasyarat struktural: identitas tunggal terintegrasi, kepastian pertanahan, dan komitmen fiskal multi-tahun. Klaim kebutuhan blueprint lintas periode didukung bukti pola diskontinuitas program perumahan Indonesia. Yang layak direplikasi bukan programnya secara utuh, melainkan prinsip tata kelolanya: verifikasi penerima berbasis data tunggal, audit digital, dan penganggaran yang dikunci melampaui siklus politik lima tahunan.