BGN Didorong Tegas Awasi Ribuan Dapur MBG, Bukan Tambah Aturan Baru

Gelombang kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah kembali memicu sorotan tajam terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). Di tengah desakan publik agar rantai peristiwa ini segera diputus, muncul penegasan bahwa persoalan utama tidak terletak pada kekurangan payung hukum. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian serta ketegasan BGN memastikan ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia mematuhi aturan yang selama ini sudah ditetapkan.

Sejak program unggulan pemerintah itu berjalan, laporan keracunan massal muncul berulang dari sejumlah wilayah. Ribuan anak sekolah dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga harus mendapatkan perawatan medis setelah mengonsumsi paket makanan yang disalurkan. Pola yang berulang ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa insiden serupa terus terjadi meski berbagai aturan teknis telah diterbitkan?

Regulasi Sudah Ada, Kepatuhan Jadi Titik Lemah

Berdasarkan penelusuran terhadap kerangka regulasi yang berlaku, BGN sebenarnya telah memiliki perangkat aturan yang memadai untuk mengawal keamanan pangan MBG. Standar operasional prosedur bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengatur kewajiban memenuhi standar higiene dan sanitasi, sertifikasi laik higiene sanitasi, pengawasan terhadap bahan baku, hingga tata cara pengolahan dan distribusi makanan.

Setiap dapur juga diwajibkan melibatkan tenaga ahli gizi, menjaga kualitas bahan segar, serta memastikan jeda waktu yang aman antara proses memasak dan penyajian kepada penerima manfaat. Di atas kertas, rangkaian ketentuan tersebut seharusnya cukup untuk mencegah makanan basi, terkontaminasi, atau tidak layak konsumsi sampai ke tangan anak-anak.

Namun, fakta kejadian di lapangan menunjukkan jurang lebar antara aturan dan praktik. Sejumlah dapur yang menjadi sumber kasus keracunan diduga beroperasi tanpa memenuhi seluruh prasyarat keamanan pangan. Temuan di berbagai daerah mengindikasikan adanya dapur yang belum mengantongi sertifikasi laik higiene, kekurangan sumber daya manusia terlatih, hingga memaksakan kapasitas produksi melebihi kemampuan fasilitasnya.

Rantai Keracunan yang Terus Berulang

Pola berulangnya kasus keracunan menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan sekadar insiden sporadis. Dari satu daerah ke daerah lain, modus kejadiannya nyaris serupa: makanan yang diduga terkontaminasi bakteri, bahan baku yang tidak segar, atau distribusi yang memakan waktu terlalu lama sehingga mutu makanan menurun sebelum dikonsumsi.

Kondisi ini diperparah oleh kecepatan ekspansi program. Ribuan SPPG didirikan dalam waktu singkat untuk mengejar target jangkauan puluhan juta penerima manfaat. Percepatan tersebut tidak selalu diimbangi kesiapan sarana, pelatihan pengelola, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Akibatnya, standar keamanan pangan kerap dikorbankan demi memenuhi target kuantitas penyaluran.

Sejumlah pihak menilai, penambahan regulasi baru justru berisiko menumpuk tumpang tindih aturan tanpa menyelesaikan akar masalah. Aturan yang sudah ada dinilai belum dijalankan secara maksimal, sehingga menerbitkan aturan tambahan hanya akan menambah beban administratif tanpa mengubah kenyataan di lapangan.

Ketegasan BGN Jadi Ujian Sesungguhnya

Desakan yang mengemuka kini tertuju pada satu hal: ketegasan BGN dalam menegakkan aturan main. Bentuk ketegasan itu antara lain berani menghentikan sementara operasional dapur yang terbukti bermasalah, mencabut izin SPPG yang berulang kali melanggar standar, serta membuka hasil audit keamanan pangan kepada publik.

Pengawasan berjenjang juga dituntut diperkuat, mulai dari pemeriksaan rutin terhadap dapur, uji sampel makanan secara berkala, hingga mekanisme pelaporan cepat ketika ditemukan kejanggalan. Tanpa konsekuensi nyata, aturan seketat apa pun hanya akan menjadi dokumen tanpa daya paksa.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dinilai penting agar pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sertifikasi laik higiene sanitasi yang diterbitkan dinas kesehatan setempat, misalnya, seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum dapur diizinkan berproduksi, bukan sekadar pelengkap administrasi yang bisa menyusul kemudian.

Menanti Solusi Tuntas

Publik pada akhirnya menanti bukti, bukan janji. Program sebesar MBG yang menyasar puluhan juta anak, ibu hamil, dan balita memang menyimpan manfaat besar bagi pemenuhan gizi masyarakat. Namun manfaat itu akan sia-sia, bahkan berbalik menjadi ancaman, apabila keamanan pangan terus diabaikan.

Rantai keracunan berulang hanya bisa diputus apabila BGN menunjukkan keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Selama kepatuhan ribuan dapur belum bisa dipastikan, setiap paket makanan yang disalurkan akan terus menyimpan risiko. Ketegasan menjalankan aturan yang sudah ada, bukan menambah aturan baru, menjadi ujian sesungguhnya bagi lembaga ini ke depan.