Verifikasi: Klaim Surpres Pergantian Kapolri Sudah Diterima DPR

Sebuah klaim mengenai dokumen resmi kenegaraan beredar luas di ruang publik. Klaim tersebut menyebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat presiden, atau surpres, berkaitan dengan pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini memicu spekulasi mengenai rotasi jabatan di puncak institusi kepolisian. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, klaim bahwa surpres pergantian Kapolri sudah berada di tangan DPR tidak akurat dan bertentangan dengan keterangan resmi yang disampaikan anggota DPR.

Klaim yang Beredar

Klaim yang beredar menyatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima dokumen surpres dari Istana Kepresidenan. Dokumen itu disebut memuat nama calon pengganti Kapolri. Narasi tersebut menyebar tanpa disertai bukti dokumen, tanpa nomor surat, tanpa tanggal penerimaan, dan tanpa konfirmasi dari Sekretariat Jenderal DPR. Tidak ada satu pun lampiran primer yang dapat diverifikasi secara independen oleh publik.

Klaim: Surpres pergantian Kapolri dari Presiden Prabowo sudah diterima DPR.
Fakta: Anggota DPR Habiburokhman menegaskan kabar tersebut keliru. Tidak ada catatan resmi mengenai penerimaan dokumen dimaksud.

Hasil Verifikasi

Berdasarkan verifikasi, Habiburokhman, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memberikan keterangan kepada awak media di kompleks parlemen. Ia memastikan kabar mengenai surpres pergantian Kapolri yang konon sudah diterima DPR adalah tidak benar. Pernyataan ini menjadi bukti kunci karena disampaikan oleh anggota lembaga yang secara kelembagaan berwenang mengetahui arus dokumen resmi yang masuk ke DPR.

Data menunjukkan tidak ada agenda rapat paripurna maupun rapat pimpinan DPR yang mencatat penerimaan surpres terkait jabatan Kapolri. Apabila sebuah surpres benar-benar masuk, dokumen tersebut wajib dibacakan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan diteruskan ke komisi terkait untuk diproses. Jejak administratif semacam itu tidak ditemukan dalam penelusuran yang dilakukan.

Faktanya adalah, hingga keterangan resmi ini disampaikan, tidak ada satu pun pimpinan DPR, baik ketua maupun wakil ketua, yang mengonfirmasi penerimaan dokumen tersebut. Ketiadaan konfirmasi dari pimpinan dewan memperkuat kesimpulan bahwa klaim yang beredar menyesatkan dan tidak berbasis bukti kelembagaan.

Prosedur Resmi Pergantian Kapolri

Verifikasi terhadap kerangka hukum menunjukkan mekanisme pergantian Kapolri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Artinya, pergantian Kapolri tidak dapat terjadi tanpa proses formal yang melibatkan lembaga legislatif secara terbuka.

Tahapan resminya adalah sebagai berikut. Pertama, Presiden mengirimkan surpres berisi nama calon Kapolri kepada pimpinan DPR. Kedua, pimpinan DPR mengumumkan surpres tersebut dalam rapat paripurna dan menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ketiga, Komisi III menyampaikan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR. Keempat, rapat paripurna memberikan persetujuan resmi. Kelima, Presiden melantik calon yang telah disetujui.

Setiap tahapan tersebut bersifat terbuka dan terdokumentasi. Surpres yang masuk ke DPR bukan dokumen yang dapat disembunyikan, karena tata tertib DPR mewajibkan pengumuman resmi kepada publik. Dengan demikian, klaim bahwa surpres sudah diterima namun tidak diketahui anggota DPR dan tidak tercatat dalam agenda resmi adalah tidak konsisten dengan prosedur yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap keterangan resmi anggota DPR Habiburokhman, ketiadaan catatan administratif penerimaan surpres, serta kerangka prosedur yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, klaim bahwa DPR sudah menerima surpres pergantian Kapolri dari Presiden Prabowo dinyatakan SALAH.

Publik diimbau menunggu pengumuman resmi melalui kanal kelembagaan DPR dan Sekretariat Kabinet sebelum mempercayai informasi mengenai pergantian pejabat negara. Informasi yang beredar tanpa bukti dokumen dan tanpa konfirmasi sumber resmi berpotensi menyesatkan serta dapat memicu spekulasi yang tidak berdasar di tengah masyarakat.