Verifikasi Klaim PT Jakarta Kabulkan Pemeriksaan Ulang Lima Saksi Kasus Nadiem

Beredar klaim bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan pemeriksaan ulang terhadap lima saksi kunci dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Klaim tersebut disertai narasi bahwa Nadiem secara tegas menyebut kasus yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen publik, keterangan resmi aparat penegak hukum, dan kerangka hukum acara pidana, sebagian elemen klaim sesuai dengan catatan publik, sementara elemen lainnya tidak dapat dikonfirmasi dan mengandung kejanggalan prosedural.

Klaim yang Diperiksa

Terdapat dua elemen yang diperiksa dalam verifikasi ini. Pertama, klaim bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengabulkan permohonan pemeriksaan ulang terhadap lima saksi kunci. Kedua, klaim bahwa Nadiem menyebut perkaranya sebagai kriminalisasi.

Klaim: Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan pemeriksaan ulang lima saksi kunci. Fakta: tidak ditemukan penetapan, putusan, maupun nomor perkara resmi yang mendukung klaim tersebut hingga verifikasi ini dilakukan.

Klaim: Nadiem menyebut kasusnya sebagai kriminalisasi. Fakta: konsisten dengan sikap publik Nadiem dan tim kuasa hukumnya yang membantah seluruh tuduhan serta menilai penetapan tersangka tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Konteks Perkara Berdasarkan Sumber Resmi

Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada September 2025, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode 2019 hingga 2022. Penyidik menyampaikan estimasi kerugian keuangan negara sekitar Rp 1,98 triliun. Selain Nadiem, penyidik juga menetapkan sejumlah tersangka lain dari kalangan pejabat kementerian. Nadiem kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Data menunjukkan bahwa sejak awal Nadiem membantah seluruh sangkaan. Dalam pernyataan publiknya, ia menegaskan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari program digitalisasi pendidikan dan menilai proses hukum yang dijalaninya keliru. Tim kuasa hukumnya menempuh upaya hukum yang tersedia, termasuk mengajukan keberatan atas penetapan tersangka melalui mekanisme yang diatur undang-undang.

Verifikasi Klaim Pemeriksaan Ulang oleh Pengadilan Tinggi

Penelusuran terhadap sumber resmi tidak menemukan dokumen berupa penetapan atau putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memerintahkan pemeriksaan ulang lima saksi kunci dalam perkara ini. Tanpa nomor perkara dan dokumen otentik, klaim tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fakta.

Faktanya adalah, terdapat kejanggalan yuridis dalam atribusi klaim. Berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka berada pada Pengadilan Negeri melalui mekanisme praperadilan. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri, sedangkan putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Dengan demikian, klaim bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan pemeriksaan ulang saksi bertentangan dengan struktur kewenangan peradilan sebagaimana diatur undang-undang. Kemungkinan yang lebih masuk akal adalah terjadi kekeliruan penyebutan instansi pengadilan, namun kemungkinan tersebut tetap memerlukan bukti dokumen resmi.

Verifikasi Pernyataan Kriminalisasi

Elemen klaim mengenai pernyataan kriminalisasi sesuai dengan catatan publik. Nadiem dan tim pembelanya secara konsisten membingkai perkara ini sebagai proses hukum yang tidak berdasar. Namun perlu ditegaskan bahwa pernyataan kriminalisasi merupakan posisi pembelaan pihak terperiksa, bukan fakta hukum yang telah teruji di persidangan. Kejaksaan Agung menyatakan penetapan tersangka didukung alat bukti yang cukup. Menilai pernyataan kriminalisasi sebagai fakta tanpa putusan pengadilan adalah tidak akurat dan berpotensi menyesatkan.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR. Pernyataan Nadiem mengenai kriminalisasi terverifikasi sebagai sikap resmi pihak terperiksa, namun substansinya belum terbukti secara hukum. Klaim mengenai pemeriksaan ulang lima saksi oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tidak didukung dokumen resmi dan bertentangan dengan kewenangan prosedural menurut hukum acara pidana. Publik disarankan menunggu dokumen resmi pengadilan sebelum menerima klaim tersebut sebagai fakta.