Verifikasi Klaim Merekam Tanpa Izin: Pelanggaran Hukum dan Etika

Klaim bahwa merekam orang lain secara diam-diam atau tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, privasi, dan etika, serta dapat berdampak serius terhadap psikis korban, beredar luas di berbagai platform digital. Lurusin melakukan verifikasi forensik terhadap klaim tersebut dengan menelusuri instrumen hukum positif Indonesia, kode etik profesi, serta literatur mengenai dampak psikologis pelanggaran privasi. Pemeriksaan dilakukan pada tiga sumbu: legalitas, etika, dan konsekuensi psikologis.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: merekam orang lain diam-diam atau tanpa izin adalah pelanggaran hukum, privasi, sekaligus etika, dan bisa berdampak serius terhadap psikis korban.

Klaim tersebut bersifat absolut karena tidak menyertakan konteks maupun pengecualian. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan klaim terhadap sumber resmi, meliputi undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan kode etik yang berlaku.

Verifikasi Aspek Hukum

Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi, klaim bahwa merekam tanpa izin melanggar hukum memiliki dasar regulasi yang kuat. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.

Penguatan perlindungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 20 UU PDP menempatkan persetujuan sebagai dasar utama pemrosesan data pribadi. Rekaman wajah, suara, dan gambar seseorang memenuhi definisi data pribadi. Pasal 67 UU PDP mengancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar bagi pihak yang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya.

Pada konteks tertentu, ancaman pidana lebih spesifik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14, mengkriminalisasi perbuatan merekam atau mengambil gambar bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, dengan pidana penjara hingga empat tahun. Apabila rekaman disebarluaskan dan menyerang kehormatan seseorang, ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE juga dapat berlaku. Dari sisi privat, korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meskipun demikian, data menunjukkan adanya pengecualian sah. Penyadapan oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan undang-undang, sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Perekaman untuk liputan investigatif demi kepentingan publik diakui secara terbatas, dan perekaman di ruang publik dalam kondisi tertentu tidak otomatis memenuhi unsur pelanggaran.

Verifikasi Aspek Etika

Dari sisi etika profesi, Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers mewajibkan wartawan menempuh cara-cara profesional. Penafsiran Pasal 2 kode etik tersebut secara eksplisit mencantumkan kewajiban menunjukkan identitas kepada narasumber dan menghormati hak privasi. Penggunaan cara-cara tertentu, termasuk perekaman tersembunyi, hanya dapat dipertimbangkan untuk liputan investigasi bagi kepentingan publik.

Di luar jurnalistik, prinsip persetujuan atau consent merupakan standar etika yang berlaku umum dalam interaksi sosial dan profesional. Merekam seseorang tanpa sepengetahuannya bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap otonomi dan martabat individu.

Verifikasi Dampak Psikologis

Faktanya adalah literatur psikologi mencatat korelasi antara pelanggaran privasi dan gangguan psikologis. Korban perekaman tanpa izin umumnya melaporkan kecemasan, rasa malu, hilangnya rasa aman, kewaspadaan berlebih, gangguan tidur, hingga gejala trauma, terutama ketika rekaman disebarluaskan tanpa kendali korban. Pada kasus penyebaran konten intim nonkonsensual, dampak yang terdokumentasi meliputi depresi, penarikan diri dari interaksi sosial, dan menurunnya kepercayaan terhadap lingkungan.

Lembaga layanan pendampingan korban kekerasan berbasis elektronik di Indonesia mencatat pengaduan yang konsisten terkait perekaman dan penyebaran konten tanpa persetujuan. Data tersebut menunjukkan bahwa dampak psikis korban bukan asumsi, melainkan realitas yang terdokumentasi secara empiris.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap instrumen hukum, kode etik, dan literatur psikologis, klaim ini dinyatakan SEBAGIAN BENAR.

Inti klaim didukung sumber resmi: UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, UU TPKS, KUH Perdata, dan Kode Etik Jurnalistik. Dampak psikologis korban juga terkonfirmasi. Namun, formulasi klaim yang absolut tidak sepenuhnya akurat karena mengabaikan pengecualian sah menurut hukum, antara lain penyadapan resmi berdasarkan undang-undang, liputan investigatif untuk kepentingan publik, serta perekaman di ruang publik dalam kondisi tertentu. Pernyataan yang benar secara forensik adalah: merekam orang lain tanpa izin pada dasarnya melanggar hukum dan etika serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis serius, kecuali dalam kondisi yang secara eksplisit dibenarkan regulasi.