Verifikasi: Benarkah Pesantren Kian Ditinggalkan Para Santri?

[KLAIM] — Beredar narasi di ruang publik, terutama media sosial dan sejumlah forum diskusi, yang menyebut pondok pesantren mulai ditinggalkan para santri. Narasi tersebut mengaitkan dugaan penurunan minat dengan krisis kepercayaan masyarakat menyusul mencuatnya sejumlah kasus kekerasan di lingkungan pesantren. Tim verifikasi Lurusin menelusuri klaim ini dengan merujuk pada data resmi dan dokumen kebijakan yang tersedia.

Klaim: Pesantren Disebut Kehilangan Santri

Klaim: Jumlah santri di pesantren menurun karena publik kehilangan kepercayaan.
Fakta: Data kelembagaan resmi menunjukkan jumlah pesantren dan santri justru bertumbuh dari tahun ke tahun.

[SUMBER KLAIM] — Berdasarkan penelusuran, klaim beredar dalam bentuk opini, komentar warganet, dan potongan percakapan di media sosial. Narasi tersebut tidak disertai rujukan data resmi, tidak menyebut periode pengamatan, dan tidak menjelaskan metodologi penghitungan. Klaim semacam ini rentan menyesatkan karena digeneralisasikan dari sejumlah kasus individual menjadi kesimpulan nasional.

Verifikasi: Apa Kata Data Resmi

Berdasarkan verifikasi terhadap data resmi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Education Management Information System (EMIS) serta Pangkalan Data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), jumlah pesantren di Indonesia tercatat lebih dari 36 ribu lembaga dengan jumlah santri menembus angka sekitar 4 juta orang. Data menunjukkan tren kelembagaan pesantren dalam satu dekade terakhir bergerak naik, bukan turun. Fakta ini bertentangan dengan klaim bahwa pesantren sedang ditinggalkan secara massif.

Meski demikian, verifikasi juga menemukan persoalan serius pada tata kelola data. Tidak seluruh pesantren berada dalam pendataan resmi; sebagian lembaga tradisional belum terdaftar, sementara sebagian lain tercatat ganda atau tidak memperbarui data secara berkala. Perbedaan metode pendataan antarperiode dan antarsumber menyebabkan angka yang beredar di publik kerap tidak konsisten. Kondisi ini membuka ruang bagi tafsir keliru, termasuk narasi penurunan santri yang tidak berbasis bukti.

Dengan kata lain, klaim penurunan jumlah santri tidak didukung data agregat resmi. Yang terbukti secara faktual adalah masalah kualitas pendataan, bukan eksodus santri.

Fakta: Krisis Kepercayaan Pasca Kasus Kekerasan

Faktanya adalah kekhawatiran publik terhadap pesantren memiliki dasar yang dapat diverifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan menjadi sorotan nasional. Kasus-kasus tersebut terdokumentasi dalam pemberitaan media arus utama, putusan pengadilan, serta laporan lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Respons kelembagaan terhadap persoalan ini juga terdokumentasi. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menegaskan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sekaligus kewajiban perlindungan terhadap santri. Kementerian Agama kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 yang mengatur penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah naungannya. Kedua dokumen resmi ini menjadi bukti bahwa negara mengakui adanya persoalan tata kelola dan perlindungan di sebagian lembaga.

Namun, keberadaan kasus kekerasan tidak dapat dijadikan bukti bahwa santri secara umum meninggalkan pesantren. Data menunjukkan pendaftaran santri baru tetap berlangsung setiap tahun ajaran, dan sejumlah pesantren besar justru mencatatkan animo yang stabil hingga meningkat. Menyamakan krisis kepercayaan pada sebagian lembaga dengan kebangkrutan seluruh ekosistem pesantren adalah generalisasi yang tidak akurat.

Verifikasi: Upaya Pemulihan Marwah Pesantren

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen kebijakan dan laporan lembaga, pesantren saat ini berada dalam fase pembenahan. Sejumlah langkah yang terdokumentasi antara lain penguatan sistem pengasuhan berbasis perlindungan anak, keterbukaan akses bagi orang tua dan publik, digitalisasi administrasi serta pembelajaran, dan penataan kurikulum agar sejajar dengan kebutuhan pendidikan modern. Kementerian Agama juga menjalankan program afirmasi, termasuk skema beasiswa bagi santri melalui lembaga pengelola dana pendidikan.

Di sisi simbolik, penetapan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 menunjukkan pengakuan negara terhadap peran historis pesantren. Data menunjukkan peringatan ini terus diikuti jutaan santri setiap tahun, sebuah indikator sosial yang bertentangan dengan narasi kehilangan basis.

Kesimpulan

[KESIMPULAN] — Berdasarkan seluruh bukti yang diverifikasi, klaim bahwa pesantren ditinggalkan para santri mendapat rating: MISLEADING.

Pertama, data resmi Kementerian Agama menunjukkan jumlah pesantren dan santri bertumbuh, sehingga narasi penurunan massif tidak akurat. Kedua, persoalan yang terbukti secara faktual adalah krisis kepercayaan akibat kasus kekerasan di sebagian lembaga serta lemahnya tata kelola pendataan, bukan eksodus santri. Ketiga, upaya pemulihan marwah pesantren melalui regulasi dan pembenahan internal terdokumentasi dan masih berjalan. Masyarakat diimbau merujuk pada sumber resmi sebelum menyimpulkan tren kelembagaan pesantren.