Vape Live Bigmo: Bukti Lemahnya Literasi Hukum Digital

Kasus yang menjerat kreator konten Bigmo memunculkan kembali pertanyaan mendasar tentang kesiapan hukum Indonesia dalam mengawasi praktik promosi di platform digital. Berdasarkan verifikasi atas pemberitaan yang beredar, klaim bahwa Bigmo terjerat dugaan eksploitasi anak dan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan memerlukan pembedahan forensik terhadap fakta yang ada. Peristiwa ini bukan sekadar kasus individu, melainkan indikator rapuhnya literasi hukum di kalangan kreator konten dan lemahnya perlindungan anak di ruang siber.

Kronologi dan Klaim yang Beredar

Klaim bahwa Bigmo melakukan promosi vape secara langsung (live) di platform YouTube telah memicu reaksi publik. Faktanya adalah, dalam siaran langsung tersebut, Bigmo diduga memperlihatkan dan merekomendasikan produk rokok elektrik kepada audiens yang tidak terfilter usia. Sumber resmi dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa promosi rokok elektrik melalui media sosial termasuk dalam kategori iklan yang dilarang karena bertentangan dengan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 434 ayat (1) PP tersebut secara eksplisit melarang setiap orang mempromosikan, mengiklankan, atau memasarkan produk tembakau dan rokok elektrik di media elektronik dan media sosial.

Lebih jauh, klaim bahwa kasus ini melibatkan dugaan eksploitasi anak muncul karena dalam siaran langsung tersebut, Bigmo didampingi oleh anak di bawah umur yang turut serta dalam demonstrasi penggunaan produk. Data menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam konten promosi semacam ini dapat dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, perlu diverifikasi apakah anak tersebut hanya sebagai penonton atau secara aktif terlibat dalam adegan promosi. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengonfirmasi status hukum anak tersebut.

Verifikasi Hukum dan Regulasi yang Relevan

Berdasarkan verifikasi terhadap PP Nomor 28 Tahun 2024, larangan promosi rokok elektrik tidak hanya terbatas pada media konvensional, tetapi juga mencakup platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Faktanya adalah, aturan ini diperkuat oleh Pasal 436 yang mengatur sanksi administratif berupa denda hingga Rp2 miliar bagi pelanggar. Dalam konteks Bigmo, jika terbukti melakukan promosi live tanpa filter usia, maka ia dapat dikenakan sanksi tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa penegakan hukum terhadap kreator konten masih jarang dilakukan, sehingga kasus ini menjadi preseden penting.

Selain itu, klaim bahwa kasus ini menunjukkan rapuhnya literasi hukum tidak berlebihan. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023 menunjukkan bahwa 65% kreator konten di Indonesia tidak memahami regulasi sektor digital yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan kewajiban setiap warga negara untuk mematuhi hukum yang berlaku. Dalam kasus Bigmo, ketidaktahuan terhadap PP Kesehatan tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena asas fiksi hukum menganggap setiap orang tahu hukum setelah diundangkan. Namun, fakta menunjukkan bahwa sosialisasi aturan ini masih lemah di kalangan kreator muda.

Dampak pada Perlindungan Anak dan Literasi Digital

Kasus Bigmo juga menyoroti celah dalam perlindungan anak di ruang digital. Berdasarkan verifikasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi atau komersial. Dalam siaran langsung tersebut, kehadiran anak di samping Bigmo saat mempromosikan vape menimbulkan pertanyaan apakah anak tersebut digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya tarik konten. Data dari KPAI menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 1.200 kasus eksploitasi anak online, dan 30% di antaranya melibatkan konten promosi produk. Ini menunjukkan bahwa praktik semacam ini bukanlah kasus isolatif.

Faktanya adalah, platform digital seperti YouTube memiliki kebijakan komunitas yang melarang konten yang menampilkan anak dalam konteks berbahaya. Namun, penegakan kebijakan ini sering kali lambat dan bergantung pada laporan pengguna. Dalam kasus Bigmo, video live tersebut sempat tayang selama beberapa jam sebelum akhirnya dihapus oleh platform, tetapi rekaman telah tersebar luas di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme moderasi konten masih belum efektif dalam mencegah penyebaran konten berbahaya yang melibatkan anak.

Kesimpulannya, kasus Bigmo bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan cerminan dari tiga masalah struktural: lemahnya literasi hukum di kalangan kreator konten, inkonsistensi penegakan regulasi digital, dan kurangnya perlindungan anak di ruang siber. Berdasarkan verifikasi atas seluruh bukti yang tersedia, klaim bahwa kasus ini menandai rapuhnya literasi hukum dan perlindungan anak adalah BENAR. Namun, untuk menetapkan status eksploitasi anak secara definitif, diperlukan penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas berwenang. Kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan platform digital untuk memperkuat edukasi hukum dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.