Usulan Tiket Langganan TransJakarta Rp200 Ribu: Harapan dan Kegelisahan

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) baru-baru ini menggulirkan ide tarif berlangganan bulanan untuk bus TransJakarta sebesar Rp200 ribu. Gagasan ini langsung memicu percakapan luas—sebagian melihatnya sebagai terobosan meringankan beban penumpang setia, sementara yang lain mengkritiknya sebagai langkah yang kurang mempertimbangkan keseharian warga. Di permukaan, angka itu tampak sederhana, namun di baliknya tersimpan pertaruhan besar: antara aksesibilitas, keadilan, dan kualitas layanan yang kerap menjadi keluhan.

Apa yang Diajukan dan Mengapa?

Selama ini, TransJakarta menerapkan tarif flat Rp3.500 per perjalanan tanpa batasan zona, yang sudah tergolong murah dibanding moda lain. Bagi pekerja yang menggunakan layanan ini dua kali sehari selama 25 hari kerja, pengeluaran bulanan mereka mencapai sekitar Rp175.000. Usulan langganan Rp200.000 sebenarnya sedikit lebih tinggi, namun menawarkan kebebasan tak terbatas: naik-turun kapan saja, seberapa pun sering, tanpa lagi mengisi saldo uang elektronik atau antre di halte. DTKJ meyakini, skema ini akan menarik lebih banyak warga beralih ke transportasi umum, mengurangi polusi, dan menekan kemacetan yang terus melumpuhkan Jakarta. Secara matematis, jika seorang penumpang melakukan lebih dari 57 kali perjalanan dalam sebulan—misalnya karena berpindah moda atau melakukan perjalanan pulang-pergi dengan banyak transit—maka langganan ini mulai menguntungkan. Namun, perhitungan itu hanya bekerja untuk pola mobilitas tertentu.

Potensi Keuntungan Bagi Pengguna Setia

Bagi pelanggan fanatik, tiket langganan membawa sejumlah kenyamanan. Unlimited ride berarti penumpang tidak perlu menghitung biaya setiap kali transit; mereka bisa berpindah koridor tanpa rasa khawatir saldo terkuras. Ini sangat relevan mengingat jaringan TransJakarta kini membentang hingga ke pinggiran, dan sering kali satu tujuan membutuhkan dua-tiga kali oper koridor. Selain itu, penghapusan transaksi kecil-kecilan di pintu halte berpotensi mempercepat aliran penumpang dan mengurangi antrean. Bagi pekerja harian yang biasanya mengandalkan tiket harian atau mingguan, langganan bulanan juga menawarkan kepastian pengeluaran transportasi tetap, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan rumah tangga. Tak ketinggalan, pengguna yang tadinya bolak-balik menggunakan sepeda motor bisa saja beralih, terutama saat hujan atau saat aturan ganjil-genap menghalangi mobilitas mereka.

Pekerja Informal dan Beban yang Tak Merata

Namun, jika ditelisik lebih dalam, usulan ini menyisakan pertanyaan besar: bagaimana dengan mereka yang hanya sesekali menumpang? Pekerja informal, pedagang kecil, dan warga yang tidak bekerja setiap hari justru akan terbebani jika sistem tarif tunggal ini diwajibkan. Saat ini, banyak penumpang yang hanya menggunakan TransJakarta beberapa kali seminggu—misalnya saat belanja atau mengunjungi keluarga—dan pengeluaran mereka jauh di bawah Rp200.000 per bulan. Bagi mereka, langganan tetap adalah kemahalan yang tak perlu. Jika nantinya tiket satuan dihilangkan atau dinaikkan harganya untuk mendorong skema langganan, kelompok ini akan kehilangan pilihan terjangkau. Keadilan distribusi beban juga menjadi isu: pekerja dengan penghasilan minim yang justru paling bergantung pada transportasi publik bisa jadi yang paling merasakan dampaknya, sementara pekerja kantoran yang sudah menerima subsidi transportasi dari perusahaan malah lebih diuntungkan.

Kualitas Layanan: Antara Janji dan Kenyataan

Kekhawatiran lain yang mencuat menyangkut kesiapan TransJakarta menjaga kualitas layanan bila jumlah pelanggan melonjak. Di banyak koridor, terutama pada jam sibuk, penumpang sudah harus berdesakan seperti sarden; penambahan penumpang tanpa penambahan armada hanya akan memperparah situasi. Keluhan tentang bus tua yang sering mogok, pendingin udara yang tidak berfungsi, atau halte yang kotor masih menjadi santapan harian. Wacana Rp200.000 per bulan seakan mengandalkan bahwa pengguna akan memaafkan ketidaknyamanan karena harga murah. Namun apabila layanan tidak membaik, risiko kehilangan kepercayaan sangat besar. Publik akan menganggap tiket langganan ini sekadar cara badan usaha mengamankan pendapatan bulanan tanpa komitmen meningkatkan standar. TransJakarta perlu membuktikan kapasitasnya, mulai dari peremajaan bus hingga penambahan rute yang benar-benar terintegrasi dengan moda lain seperti MRT dan LRT.

Perbandingan dengan Skema Global dan Lokal

Di banyak kota dunia, model langganan transportasi telah sukses, tetapi selalu disertai layanan prima. London dengan Travelcard atau Singapura dengan Travel Pass menawarkan paket bulanan yang lebih mahal, namun jaringannya padat, tepat waktu, dan mencakup semua moda dalam satu kartu. Di Jakarta, integrasi tiket antar-moda masih menjadi PR besar. Tiket langganan TransJakarta yang terpisah dari KRL atau MRT akan membatasi nilainya. Penumpang yang harus menggabungkan bus dengan kereta tetap harus mengeluarkan biaya tambahan, sehingga total pengeluaran bulanan bisa jauh melampaui Rp200.000. Oleh karena itu, tanpa ekosistem yang terpadu, skema ini hanya akan menjadi solusi parsial. Perlu duduk bersama antara Pemerintah Provinsi DKI, PT Transportasi Jakarta, dan operator lain untuk mewujudkan tiket terintegrasi yang berkeadilan.

Jalan Tengah dan Respons Masyarakat

Sejumlah suara mengusulkan agar Pemerintah Provinsi tidak terburu-buru menerapkan harga tunggal, melainkan menawarkan beberapa tingkatan paket. Misalnya, paket dasar 30 perjalanan per bulan dengan harga sekitar Rp100.000; paket reguler dengan total perjalanan tertentu; dan paket tanpa batas di angka Rp200.000. Fleksibilitas semacam ini telah diterapkan di beberapa kota dan terbukti mengakomodasi beragam profil pengguna. Di sisi lain, DTKJ menekankan bahwa usulannya masih dalam tataran wacana dan akan melalui kajian mendalam bersama pemangku kepentingan. Dinas Perhubungan DKI pun belum memberikan sinyal final. Yang jelas, publik menginginkan transparansi: berapa proyeksi biaya operasional yang bisa dihemat, berapa potensi peningkatan jumlah penumpang, dan bagaimana rencana investasi untuk perbaikan armada. Informasi ini menjadi dasar kepercayaan, bukan sekadar janji. Apapun keputusannya kelak, kuncinya adalah memastikan bahwa transportasi umum tetap menjadi pilihan yang manusiawi, bukan sekadar pilihan karena tidak ada alternatif lain.

Baca juga:

• NasDem Belum Putuskan Arah Dukungan di Pilgub Sumut 2024
• Petinju U19 Indonesia Lampaui Ekspektasi di Kejuaraan Asia