Urgensi Pengangkatan Jampidsus Definitif Demi Kepastian Hukum

Kekosongan jabatan definitif di posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dinilai telah memasuki fase kritis. Sejumlah kalangan menekankan pentingnya segera menunjuk figur permanen untuk mengisi kursi yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas. Tanpa kepemimpinan yang tetap dan memiliki kewenangan penuh, penanganan perkara-perkara besar berpotensi kehilangan arah dan daya gedor.

Ketiadaan Pemimpin Tetap Memicu Ketidakpastian

Jampidsus merupakan salah satu posisi paling strategis di tubuh Kejaksaan Agung. Bidang ini menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan tindak pidana ekonomi berdampak luas. Saat kursi pimpinan hanya diisi oleh penjabat sementara, banyak keputusan strategis yang tertunda atau diambil tanpa kekuatan penuh. Kewenangan seorang pelaksana tugas kerap dibatasi, baik secara administratif maupun dari sisi kebijakan penindakan. Hal ini dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperlemah proses hukum.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah penyelidikan kasus besar yang menjadi sorotan publik terlihat berjalan lambat. Minimnya terobosan baru dan tidak adanya wajah permanen yang menjadi representasi pemberantasan korupsi mengikis kepercayaan masyarakat. Kepastian hukum, yang menjadi ruh dari penegakan tindak pidana khusus, hanya bisa ditegakkan jika institusi dipimpin oleh figur definitif yang memiliki legitimasi penuh dari presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Beban Perkara dan Ekspektasi Publik yang Tinggi

Beban kerja Jampidsus tidak bisa dianggap ringan. Data internal menunjukkan terdapat puluhan perkara mega korupsi yang sedang bergulir, mulai dari kasus tata niaga komoditas, infrastruktur, hingga skandal keuangan negara di sektor strategis. Diperlukan seorang jaksa agung muda yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki nyali dan visi jangka panjang untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. Tanpa kehadiran pemimpin definitif, penanganan perkara berpotensi inkonsisten dan mudah diintervensi oleh kekuatan eksternal yang tidak menginginkan pengungkapan kebenaran.

Febrie Adriansyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Jampidsus, kini telah tidak lagi menduduki posisi tersebut. Meski penggantinya telah ditunjuk sebagai pelaksana harian, status tersebut tidak memberi keleluasaan yang sama untuk merancang strategi penindakan jangka panjang. Sejumlah pakar hukum pidana menyatakan bahwa dalam struktur kejaksaan, perbedaan antara jabatan definitif dan pelaksana tugas sangat kentara, terutama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut penetapan tersangka atau penggeledahan sensitif. Akibatnya, banyak perkara yang hanya berjalan di tempat, menunggu isyarat politik atau restu dari jenjang yang lebih tinggi.

Keharusan Segera Mengisi Kekosongan

Proses pemilihan Jampidsus definitif bukanlah perkara mudah. Figur yang dipilih harus melewati pertimbangan matang dari Jaksa Agung dan mendapatkan persetujuan presiden. Ia juga harus memiliki rekam jejak bersih serta kemampuan membangun sinergi antarpenegak hukum. Namun, kerumitan prosedur tidak bisa dijadikan alasan untuk terus menunda. Semakin lama kursi Jampidsus dibiarkan kosong, semakin besar risiko tergerusnya integritas penanganan perkara.

Dari perspektif pengawasan, posisi definitif juga memungkinkan berjalannya mekanisme akuntabilitas yang lebih jelas. Pemimpin yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh publik dan parlemen. Sebaliknya, penjabat sementara cenderung dianggap sebagai figur transisi yang tidak bisa diikat dengan target kinerja ketat. Hal ini membuka peluang bagi praktik penghindaran tanggung jawab dalam penuntasan kasus-kasus yang mandek.

Organisasi masyarakat sipil dan koalisi antikorupsi telah berulang kali menyuarakan kegelisahan ini. Mereka menilai bahwa kevakuman kepemimpinan di Jampidsus adalah sinyal buruk bagi agenda pemberantasan korupsi nasional. Jika pemerintah serius ingin menjaga marwah penegakan hukum, pengisian jabatan ini harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi.

Kepemimpinan Kuat sebagai Fondasi Kinerja

Kinerja Jampidsus tidak semata bergantung pada satu orang, tetapi figur puncak memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan. Seorang Jampidsus definitif bisa membangun tim yang solid, menetapkan target penyelesaian perkara, dan menjalin koordinasi lintas lembaga dengan otoritas penuh. Stabilitas internal dan kepercayaan eksternal hanya bisa tercipta melalui kepemimpinan yang tetap dan sah secara hukum.

Kejaksaan Agung sendiri sesungguhnya memiliki banyak kader potensial yang mampu mengisi posisi tersebut. Beberapa nama telah beredar di kalangan praktisi hukum, namun belum ada sinyal resmi mengenai percepatan pelantikan. Keterlambatan ini dikhawatirkan akan menambah daftar perkara mangkrak yang menumpuk di meja penyidik dan menurunkan moral para jaksa di lapangan.

Pengangkatan Jampidsus definitif bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah langkah politik hukum yang menunjukkan komitmen negara dalam melawan kejahatan luar biasa. Tanpa sosok permanen di pucuk komando, berbagai upaya penindakan akan tetap berjalan pincang. Waktu yang terus berjalan tanpa kepastian hanya akan menguntungkan mereka yang ingin melemahkan penegakan hukum dari dalam.

Baca juga:

• Lima Pimpinan Lembaga Negara Kompak Hadiri Puncak Harkopnas 2026
• 12 Rangkaian KRL Baru Siap Perkuat Lintasan Bogor–Jakarta Kota