Tidore — Aksi Demo PPPK Berakhir Ricuh, Massa Dipukul Mundur

Sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tidore, Maluku Utara, berakhir dengan kericuhan. Berdasarkan rekaman video yang beredar dan dikonfirmasi oleh sumber kepolisian setempat, demonstrasi yang semula berlangsung damai berubah menjadi bentrokan setelah massa mencoba menerobos barikade menuju kantor Wali Kota Tidore. Aparat keamanan terpaksa melakukan tindakan tegas untuk membubarkan massa, menyebabkan sejumlah demonstran mengalami luka ringan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Tidore mengenai insiden tersebut, namun data awal yang dihimpun Lurusin menunjukkan bahwa aksi ini dipicu oleh ketidakpastian nasib 1.200 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK meskipun telah memenuhi ambang batas kelulusan pada seleksi tahun sebelumnya.

Kronologi Eskalasi dan Analisis Tuntutan

Aksi dimulai pukul 09.00 WIT dengan massa berkumpul di Lapangan Nuku. Tuntutan utama demonstran mencakup tiga poin: pengangkatan otomatis bagi tenaga honorer yang telah lulus passing grade, transparansi kuota formasi PPPK 2025, dan pencabutan Peraturan Wali Kota yang dinilai menghambat proses pengangkatan. Negosiasi antara perwakilan demonstran dan pejabat Dinas Pendidikan berlangsung alot selama dua jam. Eskalasi terjadi ketika informasi bahwa kuota yang disetujui pusat hanya untuk 300 formasi dibocorkan melalui ponsel salah satu peserta aksi. Massa yang merasa dikhianati kemudian bergerak menuju pagar kantor wali kota, memicu respons represif dari kepolisian.

Peta Kebijakan PPPK Nasional dan Disparitas Daerah

Data Kementerian PANRB menunjukkan bahwa dari total 1,6 juta tenaga honorer di Indonesia, sekitar 400 ribu di antaranya belum terselesaikan statusnya hingga batas akhir penghapusan honorer pada November 2025. Di Maluku Utara, khususnya Kota Tidore, badko data kepegawaian mencatat hanya 23% tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK periode 2023-2024. "Ketimpangan ini terjadi karena pemda seringkali mengajukan usulan formasi yang tidak selaras dengan hasil audit BKN. Di sisi lain, regulasi pusat mewajibkan pemda untuk menanggung gaji PPPK dari APBD yang kapasitasnya terbatas," ujar Dr. Haryo Sasongko, pengamat otonomi daerah dari Universitas Khairun.

Jalur Hukum dan Risiko Konflik Berkepanjangan

Unjuk rasa yang berakhir ricuh ini menandai titik didih dari akumulasi frustrasi tenaga honorer pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan penyelesaian status mereka. Pemerintah Kota Tidore sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24 miliar untuk pembayaran gaji PPPK di APBD 2025, namun pencairannya terganjal verifikasi administrasi BKN. Ketidakmampuan pemda dalam memberikan kepastian jadwal menjadi pemicu utama radikalisasi massa. Di tingkat nasional, Ombudsman RI mencatat setidaknya 17 aksi serupa terjadi sepanjang triwulan pertama 2025, dengan 6 di antaranya berakhir anarkis. Pola eskalasi yang identik—deadlock negosiasi, kebocoran data formasi, dan respons keamanan berlebihan—menunjukkan lemahnya infrastruktur komunikasi krisis di daerah.

Langkah preventif yang direkomendasikan meliputi: audit formasi berbasis kebutuhan riil, integrasi data tenaga honorer dengan sistem merit nasional, serta pembentukan satuan tugas penyelesaian tenaga non-ASN yang melibatkan unsur masyarakat sipil. Tanpa intervensi struktural, aksi di Tidore berpotensi menjadi preseden bagi gelombang protes yang lebih besar saat tenggat penghapusan honorer semakin dekat.