Target 60 Juta Penerima MBG 2027, Data Ganda Jadi Sorotan

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan target penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai sekitar 60 juta orang pada tahun 2027. Pernyataan ini disampaikan dalam forum evaluasi program yang berlangsung di Jakarta, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas cakupan program prioritas tersebut. Namun, di balik target ambisius itu, BGN juga mengungkapkan adanya temuan penting terkait kualitas data penerima manfaat yang masih memerlukan perbaikan signifikan.

Klaim Target dan Proyeksi Penerima

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan resmi BGN, klaim bahwa target penerima MBG mencapai sekitar 60 juta jiwa pada 2027 merupakan proyeksi yang didasarkan pada rencana perluasan bertahap. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, program ini menargetkan sekitar 15 juta penerima, kemudian meningkat menjadi 30 juta pada 2026, dan mencapai puncaknya di angka 60 juta pada 2027. Angka ini mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Sumber resmi dari BGN menyatakan bahwa target tersebut selaras dengan arahan presiden untuk mempercepat penurunan stunting dan malnutrisi, yang saat ini masih menjadi tantangan kesehatan nasional.

Faktanya adalah, proyeksi ini bukan sekadar angka tanpa dasar. BGN telah melakukan simulasi kebutuhan anggaran dan logistik, termasuk kapasitas dapur umum yang akan dibangun di setiap kecamatan. Namun, perlu dicatat bahwa target 60 juta ini masih bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung pada hasil pemutakhiran data yang sedang berlangsung. Klaim bahwa target ini realistis didukung oleh data pertumbuhan ekonomi dan alokasi APBN, tetapi juga bergantung pada efektivitas implementasi di lapangan yang belum teruji secara menyeluruh.

Masalah Data Ganda: Ancaman Akurasi Program

Dalam kesempatan yang sama, BGN menyatakan bahwa jumlah penerima manfaat diperkirakan berkurang setelah proses pemutakhiran data karena masih ditemukan penerima yang tercatat ganda. Pernyataan ini menjadi sorotan karena bertentangan dengan asumsi bahwa data penerima telah terintegrasi dengan baik. Berdasarkan verifikasi, temuan data ganda ini berasal dari sistem pendaftaran yang belum sepenuhnya terhubung antara Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos dan data kependudukan Dukcapil. Sebagai contoh, satu individu dapat terdaftar di dua lokasi berbeda karena pindah domisili tanpa pembaruan data, atau nama yang sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda karena kesalahan input.

Data menunjukkan bahwa tingkat duplikasi di beberapa daerah mencapai 5-8 persen dari total data awal. Hal ini berarti dari target 60 juta, potensi pengurangan bisa mencapai 3-4 juta penerima setelah pembersihan data. BGN menegaskan bahwa pemutakhiran ini bukan untuk mengurangi hak masyarakat, melainkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Sumber resmi menyebutkan bahwa proses verifikasi lapangan akan melibatkan petugas desa dan kelurahan untuk mencocokkan data dengan kondisi riil. Langkah ini dinilai krusial karena program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi sumber daya manusia yang membutuhkan akurasi tinggi.

Faktanya adalah, masalah data ganda ini bukan hal baru dalam program bantuan pemerintah. Pengalaman dari program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa pemutakhiran data secara berkala selalu menghasilkan penurunan jumlah penerima. Bertentangan dengan anggapan bahwa target 60 juta akan tercapai otomatis, BGN justru mengisyaratkan bahwa angka final bisa lebih rendah. Hal ini menyesatkan jika publik menganggap 60 juta sebagai angka pasti, padahal itu adalah proyeksi maksimal sebelum verifikasi final.

Implikasi dan Langkah Verifikasi

Klaim bahwa pengurangan data akan berdampak pada anggaran juga perlu dicermati. Berdasarkan verifikasi, anggaran MBG dihitung per penerima per hari, sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000. Jika penerima berkurang 4 juta, maka potensi penghematan mencapai Rp60 miliar hingga Rp80 miliar per hari, atau sekitar Rp21,9 triliun per tahun. Namun, BGN menyatakan bahwa penghematan ini akan dialokasikan untuk memperluas kualitas menu dan jangkauan daerah terpencil, bukan untuk mengurangi total belanja. Ini menunjukkan bahwa target 60 juta bukanlah harga mati, melainkan batas atas yang bisa disesuaikan.

Langkah verifikasi yang dilakukan BGN meliputi tiga tahap: pertama, integrasi data digital antara BDT, Dukcapil, dan data sekolah; kedua, verifikasi lapangan melalui petugas yang dilatih khusus; ketiga, audit berkala oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sumber resmi menyebutkan bahwa proses ini ditargetkan selesai pada akhir 2025, sehingga data final untuk 2026-2027 akan lebih akurat. Bukti dari uji coba di 38 kabupaten/kota menunjukkan bahwa setelah pemutakhiran, jumlah penerima turun rata-rata 6,2 persen, tetapi kepuasan penerima meningkat karena distribusi lebih merata.

Kesimpulannya, pernyataan BGN tentang target 60 juta penerima MBG pada 2027 adalah SEBAGIAN BENAR. Target tersebut merupakan proyeksi yang sah, tetapi klaim bahwa angka itu akan tercapai tanpa hambatan adalah tidak akurat. Faktanya adalah, proses pemutakhiran data akan mengurangi jumlah penerima secara signifikan, dan ini justru menunjukkan komitmen pemerintah pada akurasi daripada sekadar mengejar angka. Publik sebaiknya memahami bahwa 60 juta adalah target maksimal, bukan janji pasti. Verifikasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan, bukan sekadar memenuhi kuota. Data yang bersih adalah fondasi utama keberhasilan MBG, dan langkah BGN untuk membersihkan data ganda patut diapresiasi sebagai upaya transparansi.