Sudah Miskin karena Sakit, PBI BPJS Perlu Fleksibilitas Iuran

Beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi yang dialami sebagian besar rumah tangga. Perhatian tidak hanya tertuju pada besaran nominal iuran, melainkan juga pada ketepatan sasaran: siapa yang seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar, dan bagaimana negara merespons warga yang kondisi keuangannya runtuh secara mendadak.

Persoalan ini mengemuka karena kenyataan di lapangan menunjukkan banyak keluarga yang justru jatuh miskin akibat sakit, tetapi masih tercatat sebagai peserta mandiri yang wajib menyetor iuran setiap bulan. Dengan kata lain, kewajiban membayar iuran hadir justru di saat kemampuan ekonomi keluarga tersebut sudah berada di titik terendah.

Ketahanan Finansial yang Ambruk Mendadak

Trubus berpendapat bahwa skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) perlu diberi kelonggaran bagi kelompok yang ketahanan finansialnya ambruk seketika. Kondisi seperti itu biasanya muncul dari peristiwa di luar perkiraan, misalnya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal saat krisis, resesi yang melanda sektor tertentu, atau bencana yang menghentikan sumber penghasilan.

Berbeda dengan kemiskinan yang berlangsung bertahap, situasi semacam itu membuat seseorang berpindah dari kategori mampu menjadi tidak mampu dalam waktu singkat. Pada titik itulah, menurut penilaian tersebut, mekanisme bantuan iuran yang kaku akan selalu terlambat menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Bentuk Fleksibilitas yang Diperlukan

Kelonggaran yang dimaksud bukan sekadar percepatan administrasi. Lebih dari itu, skema PBI dinilai perlu mampu menangkap warga yang baru saja kehilangan penghasilan tanpa harus menunggu proses verifikasi berlapis yang justru memperlambat akses mereka terhadap jaminan kesehatan.

Dalam kerangka itu, pendaftaran peserta PBI seharusnya dapat merespons peristiwa besar seperti PHK massal secara lebih cepat. Ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dalam waktu bersamaan, negara semestinya memiliki jalur khusus yang memungkinkan mereka masuk ke dalam skema bantuan iuran tanpa prosedur yang berbelit.

Konsekuensi dari keterlambatan tersebut bersifat nyata. Warga yang tidak mampu membayar iuran akan berstatus nonaktif, sehingga saat jatuh sakit mereka harus menanggung biaya pengobatan secara penuh. Ironisnya, kondisi itu justru memperdalam kemiskinan yang sedang mereka alami, bukan meringankannya.

Lingkaran Setan Sakit dan Kemiskinan

Faktanya, hubungan antara sakit dan kemiskinan memang bersifat dua arah. Sakit berkepanjangan menguras tabungan dan penghasilan, sementara kemiskinan membuat akses terhadap pengobatan semakin sulit. Ketika iuran masih dibebankan pada keluarga yang berada di titik tersebut, beban itu menjadi lapisan penderitaan tambahan yang tidak proporsional.

Kelompok yang paling terdampak adalah pekerja sektor informal dan pekerja yang terkena PHK pada masa krisis. Mereka tidak tergolong fakir miskin dalam definisi administratif, tetapi kondisi ekonominya telah berubah drastis. Tanpa fleksibilitas dalam skema PBI, mereka terjebak di ruang kosong: terlalu miskin untuk membayar iuran, tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

Persoalan ini menegaskan bahwa perlindungan sosial perlu bersifat adaptif terhadap guncangan, bukan hanya responsif terhadap kondisi yang sudah berlangsung lama. Sistem yang hanya mengandalkan data kemiskinan periodik akan selalu tertinggal dalam menjangkau korban guncangan ekonomi yang datang tiba-tiba.

Dengan demikian, pembahasan mengenai fleksibilitas PBI bukan sekadar persoalan teknis administrasi jaminan sosial, melainkan bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman bagi kelompok rentan. Ketika ketahanan ekonomi seseorang hancur oleh keadaan di luar kendalinya, negara memiliki peran untuk memastikan jaminan kesehatan tetap berada dalam jangkauan, bukan menjadi beban tambahan yang mempercepat keterpurukan.